Gorontalo, M-Nusantara.com — Aliansi Masyarakat Kota Gorontalo Bersatu menyatakan sikap menolak segala bentuk tindakan yang mereka nilai sebagai kriminalisasi terhadap Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea.
Sikap tersebut menjadi bagian dari aspirasi masyarakat yang berkembang di tengah sejumlah persoalan hukum yang saat ini berkaitan dengan kebijakan maupun aktivitas Pemerintah Kota Gorontalo. Senin (28/9/2026)
Menarik Dibaca. . .
Aliansi menegaskan bahwa keberadaan mereka bukan dimaksudkan untuk menghambat proses hukum yang sedang berjalan, melainkan untuk menyampaikan aspirasi dan meminta agar setiap persoalan yang melibatkan kepala daerah maupun Pemerintah Kota Gorontalo ditangani secara objektif, transparan, profesional, serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurut Aliansi Masyarakat Kota Gorontalo Bersatu, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Namun, masyarakat juga diharapkan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya maupun oleh kepentingan kelompok tertentu yang dapat memperkeruh situasi.
Sikap tersebut ditunjukkan melalui pernyataan bersama masyarakat yang dibarengi dengan penandatanganan dukungan pada sebuah spanduk sebagai bentuk penyampaian aspirasi.
Penandatanganan itu disebut menjadi simbol bahwa terdapat masyarakat yang ingin menyampaikan sikap secara terbuka terkait persoalan yang tengah dihadapi Wali Kota Gorontalo.
Aliansi juga mengajak masyarakat Kota Gorontalo untuk tetap menjaga ketertiban, persatuan dan suasana kondusif.
Menurut mereka, perbedaan pandangan terhadap kebijakan pemerintah merupakan hal yang wajar dalam kehidupan demokrasi, tetapi penyampaian kritik hendaknya tetap dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak berkembang menjadi tindakan yang merugikan masyarakat luas.
Lebih jauh, Aliansi Masyarakat Kota Gorontalo Bersatu mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga persatuan dan tidak mudah terpengaruh oleh kepentingan pihak-pihak tertentu.
Menurut mereka, dinamika persoalan hukum yang melibatkan pejabat publik seharusnya tidak membuat masyarakat terpecah. Pemerintah tetap harus menjalankan pelayanan publik, sementara aparat penegak hukum menjalankan tugasnya sesuai kewenangan dan masyarakat tetap memiliki ruang untuk menyampaikan kritik maupun aspirasi.
Sikap tersebut sekaligus menjadi seruan agar seluruh pihak mengedepankan komunikasi, klarifikasi dan penyelesaian berdasarkan fakta sebelum mengambil kesimpulan terhadap suatu persoalan.
Aliansi menilai keberlangsungan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat harus tetap menjadi perhatian bersama. Karena itu, mereka meminta agar perbedaan pandangan maupun persoalan hukum tidak berkembang menjadi konflik sosial yang pada akhirnya justru berdampak kepada masyarakat Kota Gorontalo.
(Yance Harun)
