Jakarta, M-Nusantara.com – Dalam dunia bisnis, perbankan, dan lembaga pembiayaan, praktik pengalihan piutang menjadi hal yang lazim terjadi. Seorang debitur yang semula meminjam dana dari bank dengan jaminan sertipikat tanah bisa tiba-tiba menerima surat resmi bahwa kewajiban pembayarannya telah dialihkan kepada perusahaan lain atau investor perorangan. Selasa (29/9/2026)
Situasi tersebut sering menimbulkan kebingungan di masyarakat. Pertanyaan yang muncul antara lain soal keabsahan pengalihan, apakah debitur harus menyetujui, hingga kekhawatiran bahwa kreditur baru dapat langsung menyita dan membalik nama objek jaminan secara sepihak. Dalam hukum perdata Indonesia, persoalan ini dijelaskan melalui instrumen yang disebut cessie.
Menarik Dibaca. . .
Cessie pada dasarnya adalah cara mengalihkan piutang atas nama atau hak tagih dari kreditur lama kepada kreditur baru melalui penandatanganan akta, baik akta autentik di hadapan notaris maupun akta di bawah tangan. Dalam konstruksi ini, kreditur lama berperan sebagai pihak yang menyerahkan hak tagih, kreditur baru sebagai penerima hak tagih, dan debitur sebagai pihak yang wajib membayar utang.
Melalui cessie, kedudukan kreditur lama digantikan secara mutlak oleh kreditur baru tanpa menghapus hubungan utang-piutang semula dan tanpa menciptakan utang baru. Yang berubah hanya subjek hukum yang berkedudukan sebagai penagih, sementara seluruh isi perjanjian awal tetap mengikat para pihak secara utuh.
Landasan hukum utama cessie terdapat pada Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal itu menyatakan bahwa penyerahan piutang atas nama dilakukan dengan pembuatan akta penyerahan yang melimpahkan hak tersebut kepada orang lain.
Meski demikian, hukum membedakan daya ikat akta bagi para pihak yang bertransaksi dengan daya ikatnya terhadap debitur. Antara kreditur lama dan kreditur baru, pengalihan hak tagih telah sah dan mengikat sejak akta cessie ditandatangani. Sebaliknya, terhadap debitur, pengalihan baru memiliki akibat hukum dan mengikat secara sah apabila telah diberitahukan secara resmi atau disetujui dan diakui secara tertulis oleh debitur.
Apabila debitur yang beritikad baik belum menerima pemberitahuan resmi dan masih membayar kepada kreditur lama, pembayaran tersebut secara hukum dinilai sah dan membebaskan debitur dari kewajibannya.
Sebagai gambaran, seorang debitur bernama Budi mengambil kredit pemilikan rumah di Bank Prima sebesar satu miliar rupiah dengan jaminan sertipikat tanah. Di tengah masa angsuran, Bank Prima melakukan restrukturisasi portofolio dan menjual daftar tagihan macetnya kepada PT Pengelola Aset melalui akta cessie.
Dalam situasi itu, posisi kreditur beralih dari Bank Prima kepada PT Pengelola Aset. Pengalihan tersebut tidak membutuhkan tanda tangan persetujuan Budi agar perjanjian jual beli piutang antara bank dan perusahaan aset sah. Namun, PT Pengelola Aset tidak dapat langsung menagih atau mengeksekusi jaminan sebelum mengirimkan surat pemberitahuan resmi kepada Budi.
Selama surat pemberitahuan belum diterima, jika Budi tetap menyetor angsuran ke rekening Bank Prima, PT Pengelola Aset tidak boleh menganggap Budi menunggak. Pembayaran kepada kreditur lama tersebut dilindungi hukum.
Cessie juga berbeda secara mendasar dengan novasi atau pengalihan utang. Jika cessie mengganti posisi kreditur tanpa mengubah perjanjian pokok, pengalihan utang mengganti posisi debitur dan mutlak memerlukan persetujuan eksplisit dari kreditur untuk memastikan kelayakan pihak baru.
Selain itu, pengalihan piutang melalui cessie membawa serta hak-hak jaminan yang bersifat menginduk, seperti Hak Tanggungan atau Jaminan Fidusia. Berdasarkan Undang-Undang Hak Tanggungan, hak jaminan otomatis beralih demi hukum kepada kreditur baru. Namun, kreditur baru wajib mendaftarkan peralihan tersebut pada Kantor Pertanahan setempat untuk menjamin kepastian hukum terhadap pihak ketiga.
Satu hal krusial yang sering memicu kesalahpahaman dan tindakan sewenang-wenang di lapangan adalah anggapan bahwa akta cessie memberikan hak kepemilikan instan atas objek jaminan. Cessie hanya mengalihkan hak tagih atas piutang dan hak jaminan yang mengikutinya, bukan memindahkan hak milik atas tanah, rumah, atau kendaraan yang dijaminkan.
Kreditur baru dilarang melakukan tindakan main hakim sendiri, seperti mengusir debitur secara paksa, mengganti gembok rumah, atau membalik nama sertipikat tanah di luar prosedur. Apabila debitur mengalami cidera janji, proses penyelesaian dan eksekusi objek jaminan tetap wajib tunduk pada koridor hukum perundang-undangan, yakni melalui pelelangan umum atau penjualan di bawah tangan yang disepakati bersama.
Kembali pada kasus Budi, jika setelah menerima pemberitahuan resmi PT Pengelola Aset mendadak menaikkan jumlah sisa utang secara sepihak atau mendatangkan orang untuk menguasai rumah Budi secara paksa, tindakan itu merupakan pelanggaran hukum yang serius. Budi memiliki hak penuh untuk menolak penambahan tagihan yang tidak berdasar, meminta rincian perhitungan angsuran yang transparan, menuntut bukti keabsahan akta cessie, hingga mengajukan keberatan hukum jika penagihan dilakukan secara melawan hukum. Cessie tidak menghapus hak-hak pertahanan perdata yang dimiliki debitur sejak perjanjian awal dibuat.
Bagi calon kreditur baru yang hendak membeli piutang, uji kecermatan menjadi syarat mutlak untuk menghindari risiko kerugian. Pembeli piutang harus memastikan keabsahan perjanjian pokok, memeriksa apakah terdapat klausul yang melarang pengalihan piutang tanpa persetujuan debitur, memverifikasi riwayat pembayaran nyata, serta memastikan objek jaminan bebas dari sengketa atau sita jaminan oleh pihak ketiga.
Pada akhirnya, cessie adalah instrumen hukum yang dirancang untuk menjaga kelancaran lalu lintas keuangan secara adil. Prinsip utamanya tetap tidak berubah: yang berganti hanya pihak penagihnya, bukan isi kewajibannya; dan yang beralih hanya hak tagihnya, bukan kepemilikan atas benda yang dijaminkan.
Oleh : Reinhard Wowiling S.H.
Advokat dan Praktisi Hukum
