Jakarta, M-Nusantara.com – Rakyat Indonesia terus membayar pajak. Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai saat berbelanja, Pajak Bumi dan Bangunan, hingga berbagai pungutan lain yang sah menurut undang-undang. Namun ketika jalan rusak, sekolah kekurangan fasilitas, layanan kesehatan terasa mahal dan sulit dijangkau, transportasi tidak memadai, lapangan kerja terbatas, dan kebutuhan hidup terus meningkat, pertanyaan yang sama kembali muncul: ke mana uang rakyat itu kembali?
Pertanyaan tersebut bukan sikap anti-pajak. Sebaliknya, pertanyaan itu merupakan inti dari negara hukum dan negara kesejahteraan. Konstitusi memberikan legitimasi kepada negara untuk memungut pajak melalui Pasal 23A UUD 1945, yang menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara harus diatur dengan undang-undang.
Menarik Dibaca. . .
Namun legitimasi memungut pajak tidak berdiri sendiri. Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa APBN sebagai wujud pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Rabu (30/9/2026)
Dalam kerangka itu, negara memiliki hak memungut, tetapi sekaligus kewajiban mempertanggungjawabkan. Pajak bukan uang pemerintah. Pajak adalah uang publik yang dipercayakan kepada negara untuk dikelola bagi kepentingan publik.
Istilah “uang negara” sering kali membuat seolah-olah uang tersebut adalah milik penguasa. Padahal secara konstitusional, pengelolaan keuangan negara harus tunduk pada prinsip keterbukaan, pertanggungjawaban, dan kemakmuran rakyat. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur bukan hanya penyusunan APBN, tetapi juga pelaksanaan, pertanggungjawaban, pengawasan, hingga sanksi dan ganti kerugian negara.
Pejabat yang mengelola anggaran bukan sedang mengelola uang pribadi. Mereka mengelola amanah publik. Ketika uang publik disalahgunakan untuk memperkaya diri, memperkaya orang lain, menerima suap, melakukan mark-up, membuat proyek fiktif, atau menyalahgunakan kewenangan, masalahnya bukan sekadar uang hilang. Yang dirusak adalah kepercayaan rakyat terhadap negara.
KPK dalam laporan tahunannya mencatat bahwa sepanjang 2025 terdapat 116 perkara pada tahap penyidikan dan 87 perkara pada tahap penuntutan, di samping perkara-perkara pada tahap penyelidikan dan eksekusi. Data tersebut menunjukkan bahwa korupsi bukan sekadar teori dalam buku hukum, melainkan persoalan penegakan hukum yang nyata. Setiap rupiah yang dikorupsi memiliki cerita: ada sekolah yang seharusnya dibangun, ada jalan yang seharusnya diperbaiki, ada layanan kesehatan yang seharusnya ditingkatkan, ada bantuan yang seharusnya diterima masyarakat, dan ada pelayanan publik yang seharusnya menjadi hak warga negara.
Karena itu, korupsi bukan hanya kejahatan terhadap APBN, melainkan kejahatan terhadap kesempatan rakyat untuk memperoleh kehidupan yang lebih layak.
Negara meminta rakyat taat membayar pajak. Hal itu benar. Tetapi ketaatan pajak harus dijawab dengan ketaatan negara dalam mengelola uang publik. Jangan sampai hubungan negara dan rakyat hanya berjalan satu arah: rakyat wajib membayar, sementara negara lupa menjelaskan.
Rakyat terlambat membayar pajak dikenakan sanksi, tetapi ketika anggaran publik bocor akibat penyalahgunaan kewenangan, masyarakat harus menunggu bertahun-tahun sampai proses hukum selesai.
Rakyat diminta disiplin, pejabat juga harus disiplin. Rakyat diminta jujur, pengelola anggaran juga wajib jujur. Rakyat diminta bertanggung jawab, pemegang kekuasaan keuangan negara juga harus bertanggung jawab. Kalau kewajiban hanya dibebankan kepada rakyat sementara pertanggungjawaban penguasa melemah, maka negara hukum berubah menjadi negara yang hanya pandai menagih.
Pertanyaan apakah membayar PBB berarti rakyat “menyewa” rumahnya sendiri memang provokatif. Namun pertanyaan itu harus dijawab secara hukum agar kritik tidak berubah menjadi kesalahpahaman.
Membayar PBB bukan berarti seseorang menyewa tanah atau rumahnya kepada negara. PBB adalah pajak atas objek tertentu, bukan pembayaran sewa kepada negara.
Untuk PBB-P2, kewenangan pemungutannya berada dalam rezim pajak daerah berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
UU tersebut menempatkan pajak daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah. Dengan demikian, seseorang yang memiliki rumah tetap dapat menjadi wajib pajak atas objek tersebut sesuai ketentuan perpajakan.
Meski demikian, secara filosofis pertanyaan rakyat tetap sah: kalau seseorang sudah bekerja keras membeli rumah, membayar cicilan, membayar listrik, membayar air, membayar berbagai pajak, dan setiap tahun masih membayar PBB, apa yang negara berikan kembali dalam bentuk pelayanan publik? Pertanyaan itu bukan mempertanyakan keberadaan pajaknya, melainkan mempertanyakan kualitas negara setelah pajak dibayar.
Dalam filsafat politik, hubungan antara warga dan negara tidak dapat dilepaskan dari gagasan social contract. Rakyat menyerahkan sebagian sumber daya dan kewenangannya kepada negara. Sebagai imbalannya, negara harus memberikan perlindungan, ketertiban, pelayanan, dan kesejahteraan sesuai konstitusi serta hukum.
Maka pajak tidak boleh dipahami hanya sebagai uang yang wajib dibayar rakyat. Pajak juga harus dipahami sebagai kepercayaan yang wajib dipertanggungjawabkan negara.
Kalau negara hanya melihat sisi pertama, negara akan melihat rakyat sebagai sumber penerimaan. Tetapi kalau negara memahami sisi kedua, rakyat akan dilihat sebagai pemilik kepentingan publik yang harus dilayani. Perbedaannya sangat besar.
Kritik terhadap penggunaan pajak juga harus jujur terhadap data. BPS mencatat bahwa tingkat kemiskinan Indonesia pada Maret 2026 sebesar 8,07 persen, atau sekitar 22,93 juta orang.
Angka ini turun dibandingkan Maret 2025. Artinya, tidak tepat mengatakan bahwa seluruh rakyat Indonesia semakin miskin.
Tetapi juga keliru apabila angka penurunan kemiskinan dijadikan alasan untuk mengatakan bahwa seluruh persoalan kesejahteraan telah selesai.
Kemiskinan hanyalah salah satu indikator. Ada persoalan daya beli, ketimpangan, pekerjaan informal, biaya pendidikan, biaya kesehatan, harga kebutuhan pokok, dan keluarga yang secara statistik tidak masuk kategori miskin tetapi secara ekonomi hidup sangat rentan.
BPS dan Bank Dunia menggunakan garis kemiskinan dengan metodologi yang berbeda. BPS menjelaskan bahwa angka 8,07 persen menggunakan garis kemiskinan nasional, sedangkan ukuran Bank Dunia dengan standar internasional yang lebih tinggi menghasilkan proporsi berbeda.
Karena itu, negara tidak boleh merasa selesai hanya karena satu grafik bergerak turun. Angka statistik harus menjadi alat evaluasi, bukan alat untuk menutup telinga terhadap pengalaman rakyat.
Bayangkan seorang pedagang kecil. Pagi-pagi ia membuka warung. Ia membeli barang, membayar sewa, membayar listrik, membayar pajak sesuai kewajibannya. Ketika usahanya berkembang, sebagian penghasilannya kembali dipajaki. Ia melakukan semua itu karena percaya bahwa negara membutuhkan penerimaan untuk membiayai kepentingan bersama.
Kemudian ia membaca berita tentang pejabat yang diduga menerima suap, proyek bermasalah, pengadaan yang diselewengkan, dan aset hasil korupsi yang kemudian disita negara. Di sinilah terjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada kehilangan uang: yang mulai hilang adalah kepercayaan. Padahal kepercayaan publik adalah modal paling mahal dalam administrasi negara.
Korupsi membuat pajak rakyat terasa dibayar dua kali. Rakyat membayar pajak untuk mendapatkan pelayanan publik. Kemudian ketika pelayanan buruk, rakyat sering kali harus mengeluarkan uang lagi secara pribadi untuk memperoleh sesuatu yang seharusnya tersedia secara layak. Membayar pajak, membayar transportasi, membayar pendidikan, membayar kesehatan, membayar administrasi, membayar perbaikan, sementara sebagian uang publik yang seharusnya memperbaiki sistem justru berpotensi bocor akibat korupsi. Secara ekonomi, inefisiensi itu menjadi beban ganda bagi masyarakat.
Karena itu, pemberantasan korupsi bukan hanya persoalan menghukum pelaku. Korupsi harus dilihat sebagai upaya mengembalikan nilai setiap rupiah pajak kepada tujuan publiknya. KPK menekankan bahwa aset hasil korupsi yang berhasil dirampas harus dikembalikan manfaatnya kepada publik. Dalam laporan 2025, KPK mencatat hibah dan Penetapan Status Penggunaan aset hasil perkara kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dengan nilai sekitar Rp126,57 miliar. Ini menunjukkan satu prinsip penting: uang dan aset hasil korupsi bukan hadiah bagi negara, melainkan hak publik yang harus dipulihkan.
Negara berhak menagih pajak. Tetapi negara juga harus mampu menjawab: untuk apa uang itu digunakan, siapa yang mengawasi, apa hasilnya, berapa biaya administrasinya, berapa yang benar-benar sampai kepada masyarakat, berapa yang bocor, dan siapa yang bertanggung jawab ketika terjadi penyimpangan.
Inilah inti good governance. Bukan sekadar membuat banyak program, bukan sekadar membuat banyak spanduk, bukan sekadar mengumumkan angka investasi, bukan sekadar mengatakan bahwa penerimaan negara meningkat. Ukuran akhirnya adalah apakah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan.
Negara yang kuat bukan negara yang hanya mampu memungut banyak. Negara yang kuat adalah negara yang mampu mengubah penerimaan publik menjadi pelayanan, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, kepastian hukum, dan kesempatan ekonomi secara efektif dan dapat diawasi.
Pajak adalah instrumen. Tujuannya adalah kesejahteraan. Kalau instrumennya semakin kuat tetapi hasilnya tidak terasa, maka yang harus diperiksa bukan hanya kepatuhan rakyat. Tata kelola negara juga harus diperiksa.
Pejabat publik bukan pemilik APBN. Menteri bukan pemilik kementerian. Kepala daerah bukan pemilik APBD. Pejabat pengadaan bukan pemilik anggaran proyek. Birokrat bukan pemilik uang masyarakat.
Mereka adalah pengelola mandat publik. Karena itu, setiap rupiah yang dikelola membawa konsekuensi hukum dan moral. UU Keuangan Negara menempatkan pertanggungjawaban atas manfaat dan hasil anggaran sebagai bagian dari akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
Dengan bahasa sederhana: tidak cukup anggaran terserap, harus ada manfaat yang dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai laporan keuangan terlihat rapi, tetapi rakyat tetap bertanya: mana manfaatnya?
Rakyat memang harus taat hukum dan membayar pajak. Rakyat harus memenuhi kewajiban konstitusional dan hukum lainnya.
Tetapi negara juga harus menunjukkan bahwa kepatuhan tersebut tidak sia-sia. Kalau rakyat melihat bahwa mereka diwajibkan membayar sementara sebagian pengelola uang publik justru terjerat korupsi, muncul pertanyaan moral yang sangat berbahaya : untuk apa saya jujur kalau uang yang saya bayarkan tidak dikelola dengan jujur? Pertanyaan seperti ini tidak boleh dianggap sebagai pembangkangan.
Justru harus dijawab dengan transparansi, audit, penegakan hukum, dan pelayanan publik yang nyata.
Negara memang membutuhkan pajak. Tanpa pajak, negara akan kesulitan membiayai berbagai fungsi publik. Karena itu, menyerukan rakyat untuk tidak membayar pajak bukanlah jalan keluar. Tetapi meminta rakyat membayar pajak tanpa membangun tata kelola yang bersih juga bukan jawaban. Rakyat bukan mesin ATM negara.
Rakyat adalah warga negara. Mereka membayar bukan karena negara boleh mengambil sesuka hati, tetapi karena hukum memberikan dasar pemungutan dan konstitusi menempatkan penerimaan negara dalam kerangka kemakmuran rakyat.
Pasal 23A memberi dasar bagi negara untuk memungut pajak. Tetapi Pasal 23 ayat (1) memberikan arah yang jauh lebih besar: pengelolaan keuangan negara harus terbuka, bertanggung jawab, dan diarahkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Maka pertanyaan rakyat sebenarnya bukan mengapa saya harus membayar pajak.
Pertanyaan yang lebih konstitusional adalah: setelah saya membayar pajak, apakah negara sudah mempertanggungjawabkan setiap rupiah itu kepada saya dan kepada seluruh rakyat?
Pajak dipungut dengan kekuasaan hukum, tetapi harus dikelola dengan moral pelayanan. Sebab ketika uang rakyat masuk ke kas negara, uang itu tidak kehilangan pemilik moralnya, yaitu rakyat. Dan ketika uang itu dikorupsi, yang hilang bukan sekadar angka dalam buku anggaran. Yang dicuri adalah bagian dari masa depan rakyat. (**)
Oleh : Reinhard Wowiling S.H
Advokat dan Praktisi Hukum
