Jakarta, M-Nusantara.com – Ada ironi dalam tata kelola pemerintahan yang patut direnungkan : negara dapat memiliki begitu banyak orang yang memberikan nasihat, tetapi belum tentu memiliki mekanisme yang cukup terbuka untuk memastikan bahwa nasihat tersebut menghasilkan kebijakan yang benar-benar memperbaiki kehidupan rakyat.
Pelantikan 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia (Wantimpres) oleh Presiden Prabowo Subianto 2 Oktober 2026 kembali membuka diskusi mengenai proporsionalitas lembaga, efektivitas penggunaan anggaran, dan kualitas pertimbangan yang diberikan kepada Kepala Negara.
Menarik Dibaca. . .
Pengangkatan tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 107/P Tahun 2026. Komposisinya mencakup tokoh dari berbagai latar belakang, mulai dari mantan pejabat, akademisi, tokoh agama, pengusaha, hingga figur publik.
Keberagaman latar belakang tentu dapat memperkaya perspektif. Negara yang besar memang menghadapi persoalan yang kompleks dan membutuhkan pandangan dari berbagai disiplin ilmu. Namun, keberagaman tidak otomatis menjamin efektivitas. Banyaknya orang yang memberikan pertimbangan juga tidak dengan sendirinya membuat keputusan menjadi lebih berkualitas.
Di sinilah pertanyaan mendasarnya: apakah penambahan anggota Wantimpres didasarkan pada kebutuhan keahlian yang teridentifikasi, pembagian bidang yang jelas, dan target kerja yang terukur? Ataukah ukuran kelembagaan lebih banyak ditentukan oleh kebutuhan untuk mengakomodasi berbagai kepentingan politik dan sosial?
Pertanyaan tersebut bukan tuduhan bahwa anggota Wantimpres tidak memiliki kompetensi. Ini adalah pertanyaan tentang desain kelembagaan dan tanggung jawab negara dalam menggunakan uang publik. Sebab, rakyat tidak membayar jabatan untuk sekadar menambah jumlah orang di sekitar kekuasaan. Rakyat membiayai pemerintahan agar keputusan negara semakin cermat dan kehidupan mereka semakin baik.
Wantimpres bukan lembaga yang baru lahir. Keberadaannya berlandaskan Pasal 16 UUD 1945 dan diatur melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024. Perubahan tersebut mengatur kedudukan Wantimpres sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab kepada Presiden.
Pada periode sebelumnya, Wantimpres terdiri atas seorang ketua dan delapan anggota. Kini, Presiden mengangkat 26 orang. Perubahan jumlah ini berada dalam kerangka hukum yang berlaku, sehingga persoalan utamanya bukan sekadar sah atau tidaknya pengangkatan tersebut. Namun, legalitas tidak mengakhiri diskusi mengenai rasionalitas kebijakan.
Dalam prinsip organisasi modern, penambahan personel seharusnya didasarkan pada kebutuhan fungsi, beban kerja, keahlian yang belum tersedia, dan manfaat yang hendak dicapai. Apabila suatu lembaga menambah jumlah anggota, publik wajar berharap ada pembagian tugas yang semakin spesifik, mekanisme koordinasi yang semakin baik, dan kualitas rekomendasi yang semakin tajam.
Jika penambahan hanya memperluas daftar nama tanpa memperjelas kebutuhan keahlian dan hasil kerja, maka yang bertambah mungkin hanya biaya dan lapisan birokrasi, bukan mutu kebijakan. Bayangkan sebuah rumah sakit yang menambah banyak penasihat, tetapi tidak memperbaiki antrean pasien, ketersediaan obat, dan kualitas layanan. Jumlah penasihat mungkin bertambah, tetapi masyarakat tetap menilai rumah sakit dari pelayanan yang mereka terima.
Demikian pula dengan Wantimpres. Ukuran keberhasilannya bukan jumlah tokoh yang duduk di dalamnya, melainkan kontribusi nyata terhadap keputusan Presiden. Kita tidak perlu menyimpulkan bahwa 26 orang terlalu banyak hanya berdasarkan perbandingan dengan jumlah anggota pada masa sebelumnya. Namun, pemerintah perlu menunjukkan mengapa komposisi baru ini diperlukan dan bagaimana setiap keahlian akan dimanfaatkan. Lembaga yang besar belum tentu efektif. Lembaga yang efektif adalah lembaga yang mampu menghasilkan manfaat lebih besar daripada sumber daya yang digunakannya.
Persoalan pembiayaan menjadi penting karena Wantimpres dibiayai melalui anggaran negara. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2026 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Ketua dan Anggota Wantimpres menetapkan hak keuangan sebesar Rp76,5 juta per bulan untuk setiap ketua dan anggota, serta fasilitas lainnya sesuai ketentuan bagi menteri. Perpres ini berlaku sejak 27 Maret 2026.
Dengan 26 orang, perhitungan hak keuangan bulanan mencapai sekitar Rp1,989 miliar. Jika dikalikan 12 bulan, nilainya sekitar Rp23,868 miliar setahun. Angka tersebut merupakan estimasi hak keuangan berdasarkan nominal bulanan, bukan keseluruhan biaya operasional lembaga. Biaya fasilitas, sekretariat, perjalanan dinas, dan kebutuhan administrasi harus diperiksa melalui dokumen anggaran serta realisasi resmi sebelum total keseluruhannya dapat dinyatakan.
Angka hampir Rp24 miliar setahun tentu bukan keseluruhan APBN. Karena itu, tidak tepat menyatakan bahwa pengeluaran ini dengan sendirinya menyebabkan program pelayanan publik terpangkas atau menjadi bukti pemborosan. Namun, jumlah tersebut tetap merupakan pengeluaran publik yang patut diuji manfaat dan efisiensinya.
Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa APBN dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Prinsip pengelolaan keuangan negara dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 juga menekankan akuntabilitas berorientasi hasil, profesionalitas, proporsionalitas, dan keterbukaan.
Artinya, pembiayaan Wantimpres tidak cukup dibenarkan hanya dengan menyatakan bahwa hak keuangan dan fasilitasnya telah diatur dalam Perpres. Peraturan memberikan dasar legal untuk membayar, sedangkan tata kelola yang baik menuntut pertanyaan lanjutan: apakah belanja tersebut efisien, apakah hasilnya sepadan, dan apakah penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan?
Hak keuangan pejabat bukan persoalan yang harus dilihat semata-mata dari besar atau kecilnya nominal. Yang harus dinilai adalah hubungan antara pembiayaan, kebutuhan pelaksanaan tugas, dan hasil yang diberikan kepada negara. Uang negara tidak menjadi uang pribadi hanya karena telah dialokasikan dalam anggaran. Setiap rupiah tetap membawa kewajiban untuk dipertanggungjawabkan.
Salah satu karakteristik Wantimpres adalah bahwa isi nasihat dan pertimbangannya kepada Presiden tidak boleh disebarluaskan kepada pihak lain. Ketentuan ini tercantum dalam pengaturan tugas dan fungsi Wantimpres, dengan tujuan menjaga ruang pemberian pertimbangan kepada Presiden.
Dari perspektif ketatanegaraan, kerahasiaan tersebut memiliki alasan yang dapat dipahami. Presiden membutuhkan ruang untuk menerima pandangan yang jujur, kritis, dan bebas dari tekanan publik yang berlebihan. Nasihat yang diberikan secara internal dapat memungkinkan perdebatan kebijakan berlangsung secara terbuka di antara pemberi pertimbangan dan pengambil keputusan.
Namun, kerahasiaan isi nasihat tidak seharusnya diartikan sebagai kerahasiaan seluruh aktivitas dan penggunaan anggaran lembaga. Publik tidak harus mengetahui setiap percakapan atau rekomendasi pribadi yang disampaikan kepada Presiden. Akan tetapi, masyarakat tetap dapat meminta informasi mengenai anggaran, struktur organisasi, pembagian bidang kerja, kegiatan, indikator kinerja, dan laporan keuangan sesuai ketentuan keterbukaan informasi yang berlaku.
Wantimpres sendiri menyediakan informasi publik yang antara lain mencakup kegiatan dan kinerja, laporan keuangan, RKA-K/L, serta DIPA. Maka, jalan keluarnya bukan membongkar semua nasihat Presiden kepada publik, melainkan memperkuat akuntabilitas kelembagaan tanpa menghilangkan kerahasiaan yang memang dilindungi hukum.
Misalnya, Wantimpres dapat memublikasikan laporan agregat mengenai jumlah kajian yang disusun, bidang kebijakan yang menjadi perhatian, bentuk koordinasi dengan kementerian atau lembaga, serta tindak lanjut rekomendasi secara umum, sepanjang tidak mengungkap materi yang wajib dirahasiakan. Dengan begitu, masyarakat tetap dapat menilai apakah lembaga bekerja sesuai mandatnya, tanpa mengganggu hubungan kepercayaan antara Presiden dan para penasihatnya.
Kerahasiaan tidak boleh menjadi tirai untuk menghindari pertanggungjawaban anggaran. Sebaliknya, keterbukaan juga tidak boleh digunakan untuk mengabaikan batas kerahasiaan yang sah. Nasihat boleh dirahasiakan, tetapi penggunaan uang rakyat tetap harus dapat diaudit dan dipertanggungjawabkan.
Anggota Wantimpres datang dari latar belakang yang beragam. Keberagaman ini dapat memberi nilai tambah jika setiap anggota membawa pengetahuan, pengalaman, dan perspektif yang benar-benar dibutuhkan dalam proses pengambilan keputusan. Namun, penunjukan seseorang untuk memberi nasihat kepada Presiden semestinya juga disertai kejelasan mengenai bidang keahlian dan relevansi pengalamannya dengan persoalan negara.
Seorang tokoh agama dapat memberikan perspektif etika, kerukunan, dan kehidupan sosial. Pengusaha dapat memberikan masukan mengenai iklim investasi, produktivitas, dan penciptaan lapangan kerja. Akademisi dapat menyumbangkan kajian berbasis riset. Praktisi hukum dapat menguji konsistensi kebijakan dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Semua latar belakang tersebut dapat berguna, tetapi tidak secara otomatis menjadikan seseorang ahli dalam seluruh persoalan pemerintahan.
Karena itu, yang patut dikedepankan bukanlah pertanyaan apakah seseorang terkenal, pernah menduduki jabatan tinggi, atau memiliki hubungan politik tertentu. Pertanyaan yang lebih relevan adalah apa kompetensi yang dibawa, persoalan apa yang dapat dianalisis, dan bagaimana kontribusi itu dapat diuji.
Di sinilah prinsip meritokrasi menjadi penting sebagai nilai tata kelola. Meritokrasi bukan berarti menghapus seluruh pertimbangan politik dalam sistem presidensial. Meritokrasi menuntut agar kemampuan, integritas, dan relevansi keahlian tidak dikalahkan oleh popularitas atau kedekatan semata.
Presiden tentu memiliki ruang untuk memilih orang yang dipercaya. Namun, kepercayaan politik yang sehat seharusnya berjalan bersama kecakapan profesional dan kesediaan untuk dievaluasi. Jika negara membutuhkan pandangan yang sangat khusus, mungkin yang diperlukan bukan penambahan anggota permanen, melainkan mekanisme konsultasi dengan para ahli yang relevan sesuai persoalan. Untuk masalah pangan, misalnya, pemerintah dapat memanfaatkan pakar pertanian, gizi, ekonomi, distribusi, dan hukum. Untuk transisi energi, diperlukan pula perspektif teknologi, lingkungan, investasi, dan ketahanan nasional. Pendekatan tersebut dapat membantu memastikan bahwa nasihat yang diterima Presiden didasarkan pada kebutuhan kebijakan, bukan semata-mata ketersediaan figur.
Pemerintah menetapkan Transfer ke Daerah dalam RAPBN 2026 sebesar Rp650 triliun. Sementara itu, target Transfer ke Daerah dalam APBN 2025 tercatat Rp919,9 triliun. Kedua angka tersebut berasal dari tahun anggaran yang berbeda dan tidak dapat langsung disebut sebagai bukti pemotongan sebesar Rp269 triliun tanpa menelusuri perubahan kebijakan, komponen, dan dasar penganggarannya.
Perbandingan ini tetap mengingatkan bahwa keputusan fiskal selalu melibatkan pilihan prioritas. Pemerintah harus membagi sumber daya yang terbatas untuk kebutuhan pusat dan daerah, pelayanan dasar, perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur, serta berbagai program strategis. Di tengah kebutuhan tersebut, pengeluaran untuk lembaga penasihat juga layak dievaluasi secara objektif. Bukan karena keberadaan Wantimpres otomatis mengurangi anggaran pendidikan, kesehatan, atau desa, melainkan karena setiap belanja negara perlu diuji berdasarkan manfaat dan urgensinya.
Masyarakat di desa yang membutuhkan akses pendidikan, fasilitas kesehatan, jalan yang layak, dan dukungan ekonomi tentu berhak mengetahui bagaimana pemerintah menetapkan prioritas anggaran. Guru yang menghadapi keterbatasan fasilitas belajar juga berhak berharap bahwa belanja negara diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan.
Namun, kritik harus dibangun dengan data yang tepat. Cerita mengenai seorang guru honorer yang menerima gaji tertentu atau desa yang kehilangan alokasi anggaran perlu didukung sumber yang dapat diverifikasi sebelum disajikan sebagai gambaran umum kondisi nasional. Kondisi rakyat yang menghadapi tekanan ekonomi tidak boleh dijadikan alat retorika untuk menyimpulkan bahwa seluruh pengeluaran bagi pejabat merupakan pemborosan. Sebaliknya, kondisi tersebut patut menjadi alasan agar pemerintah semakin cermat menjelaskan pilihan belanjanya.
Efisiensi yang baik bukan sekadar memangkas anggaran, melainkan mengurangi pengeluaran yang tidak produktif, memperbaiki proses, dan menjaga agar pelayanan dasar tetap berjalan. Negara tidak cukup meminta rakyat memahami keterbatasan anggaran. Negara juga harus menunjukkan bahwa setiap prioritas belanja telah ditetapkan dengan pertimbangan yang adil dan rasional.
Dalam filsafat politik, nasihat kepada pemegang kekuasaan memiliki peran penting untuk menguji keputusan sebelum kebijakan diterapkan. Kekuasaan yang hanya dikelilingi oleh orang-orang yang selalu membenarkan keputusan pemimpinnya berisiko kehilangan kemampuan untuk mengenali kesalahan.
Pemikiran John Stuart Mill mengenai kebebasan berpendapat menekankan pentingnya perbedaan pandangan dalam menguji kebenaran. Dalam konteks pemerintahan, gagasan ini mengingatkan bahwa kritik dan pendapat yang berbeda dapat memperkaya proses pengambilan keputusan. Demikian pula, tradisi pemikiran tentang kebijaksanaan politik menempatkan pertimbangan rasional, pengalaman, dan etika sebagai unsur penting dalam menggunakan kekuasaan.
Wantimpres seharusnya menjadi ruang bagi pandangan yang jujur, termasuk pandangan yang tidak selalu menyenangkan Presiden. Jika nasihat hanya berfungsi mengukuhkan keputusan yang telah ditetapkan, maka fungsi korektifnya menjadi lemah. Kritik terhadap kebijakan bukanlah tindakan melawan negara. Kritik yang disampaikan berdasarkan fakta dan argumentasi justru dapat membantu negara mencegah kesalahan yang lebih besar.
Dalam hal ini, kualitas Wantimpres tidak semestinya dinilai dari seberapa dekat anggotanya dengan pusat kekuasaan, melainkan dari kemampuan mereka memberikan pertimbangan yang independen secara intelektual, berintegritas, dan berpihak pada kepentingan umum. Nasihat yang baik bukan nasihat yang selalu membuat pemimpin merasa benar. Nasihat yang baik adalah nasihat yang membantu pemimpin mengambil keputusan secara lebih tepat, sekalipun harus mengingatkan adanya risiko atau kekeliruan.
Bayangkan pemerintah sedang menghadapi persoalan serius mengenai daya beli masyarakat, pengangguran, dan keterbatasan anggaran daerah. Wantimpres kemudian diminta memberikan pertimbangan. Jika lembaga tersebut bekerja secara efektif, anggota yang memiliki keahlian relevan dapat menyusun analisis berbasis data, mengidentifikasi pilihan kebijakan, memetakan risiko hukum dan fiskal, serta menyampaikan rekomendasi yang dapat dipertimbangkan Presiden.
Publik mungkin tidak mengetahui isi nasihat secara terperinci karena batas kerahasiaan. Namun, lembaga dapat tetap melaporkan secara umum bahwa kajian telah dilakukan, bidang persoalan yang ditangani, dan mekanisme evaluasi yang diterapkan. Sebaliknya, jika lembaga tidak memiliki pembagian kerja yang jelas, tidak ada indikator keluaran, dan tidak terdapat evaluasi berkala, masyarakat akan kesulitan mengetahui apakah anggaran yang digunakan benar-benar menghasilkan nilai tambah.
Ilustrasi ini bukan pernyataan bahwa Wantimpres saat ini tidak bekerja. Ini adalah gambaran mengenai risiko tata kelola yang dapat terjadi pada setiap lembaga penasihat apabila ukuran keberhasilannya tidak dirumuskan secara memadai. Karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa keberadaan Wantimpres menghasilkan proses konsultasi yang berkualitas, bukan sekadar memperbesar struktur kelembagaan.
Kritik yang konstruktif harus diikuti usulan yang dapat dilaksanakan. Setidaknya terdapat beberapa langkah yang dapat dipertimbangkan pemerintah. Pertama, menetapkan pembagian bidang keahlian dan mandat kerja setiap anggota secara jelas, sehingga tidak terjadi tumpang tindih yang tidak diperlukan.
Kedua, membangun indikator kinerja kelembagaan yang berorientasi pada kualitas kajian, ketepatan waktu, relevansi rekomendasi, dan kontribusi terhadap perbaikan proses pengambilan keputusan. Indikator ini tidak harus membuka isi nasihat yang dirahasiakan.
Ketiga, memublikasikan informasi anggaran dan realisasi secara mudah diakses, termasuk hak keuangan, belanja operasional, fasilitas, dan kebutuhan sekretariat sesuai aturan keterbukaan informasi dan ketentuan kerahasiaan.
Keempat, melakukan evaluasi berkala mengenai kebutuhan jumlah anggota. Jika suatu bidang keahlian tidak lagi membutuhkan anggota tetap, pemerintah dapat mempertimbangkan mekanisme konsultasi ahli yang lebih fleksibel.
Kelima, memastikan bahwa anggota Wantimpres memiliki ruang untuk memberikan pandangan kritis, termasuk ketika suatu kebijakan berisiko menimbulkan persoalan hukum, fiskal, sosial, atau lingkungan. Langkah-langkah ini bukan bentuk penolakan terhadap lembaga Wantimpres. Justru sebaliknya, evaluasi yang objektif dapat memperkuat legitimasi lembaga dan meningkatkan kepercayaan publik.
Keberadaan Wantimpres memiliki dasar konstitusional dan fungsi yang penting dalam membantu Presiden menjalankan pemerintahan. Penambahan jumlah anggota juga merupakan keputusan yang berada dalam kerangka kewenangan Presiden dan peraturan yang berlaku. Namun, kewenangan yang sah tidak berarti kebijakan tersebut tertutup dari kritik. Dalam demokrasi, keputusan publik harus dapat diuji melalui argumentasi, data, dan evaluasi yang bertanggung jawab.
Rakyat tidak sedang mempersoalkan apakah tokoh-tokoh yang diangkat memiliki nama besar atau pengalaman panjang. Yang perlu dijawab adalah apakah keahlian mereka benar-benar dibutuhkan, apakah pembagian tugasnya jelas, apakah anggaran yang digunakan proporsional, dan apakah keberadaan lembaga tersebut memberikan nilai tambah bagi kualitas pemerintahan.
Jika pemerintah meyakini bahwa 26 anggota merupakan kebutuhan yang tepat, maka penjelasan berbasis tujuan, struktur kerja, dan evaluasi akan memperkuat kepercayaan publik. Jika kemudian evaluasi menunjukkan bahwa struktur yang lebih ramping dapat bekerja lebih efektif, pemerintah juga patut terbuka terhadap kemungkinan penyesuaian. Kritik semacam ini bukan upaya merendahkan tokoh yang diangkat, melainkan mengingatkan bahwa jabatan publik selalu melekat dengan tanggung jawab kepada negara.
Jangan sampai negara sibuk menambah orang yang memberi nasihat, tetapi lupa memastikan apakah nasihat itu membuat keputusan semakin bijaksana. Jangan sampai anggaran untuk mendekatkan para penasihat kepada Presiden justru menjauhkan pemerintah dari persoalan yang dihadapi rakyat. Wantimpres tidak harus selalu terlihat di hadapan publik. Namun, manfaat kelembagaannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Nasihat boleh berlangsung di ruang tertutup, tetapi akuntabilitas tidak boleh ikut dikunci di dalamnya. Sebab, negara yang bijaksana bukan negara yang paling banyak memiliki penasihat, melainkan negara yang mampu memilih nasihat yang benar, berani menguji kepentingan kekuasaan, dan menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama.
Oleh : Reinhard Wowiling S.H
Advokat dan Praktisi Hukum
