Jakarta, M-Nusantara.com – Mahkamah Konstitusi telah menjatuhkan putusan dalam Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 6 Oktober 2026. Amar putusannya jelas : MK mengabulkan eksepsi Termohon sepanjang menyangkut kedudukan hukum atau legal standing dan menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Dengan demikian, tidak ada diskualifikasi Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden melalui perkara tersebut.
Namun putusan ini justru melahirkan satu paradoks hukum yang menarik. Perkaranya berhenti, tetapi salah satu pertanyaan faktual yang dibawa ke persidangan tidak memperoleh jawaban yang sederhana. MK menyatakan bahwa dalam persidangan tidak ditemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SLTA atau sederajat sebagaimana dimaksud Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l UU Pemilu. Tetapi kalimat tersebut harus dibaca dengan disiplin hukum.
Menarik Dibaca. . .
MK tidak menyatakan bahwa Gibran pasti tidak memiliki ijazah. MK juga tidak menyatakan Gibran terbukti memalsukan dokumen. Yang dinyatakan MK adalah bahwa dalam perkara dan pembuktian yang diperiksa, Mahkamah tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai dokumen tersebut.
Perbedaan tiga hal itu sangat penting. Karena dalam hukum, tidak terbuktinya suatu fakta dalam forum tertentu tidak identik dengan terbuktinya kebalikan fakta tersebut. Di sinilah konstruksi hukum putusan ini menjadi jauh lebih menarik daripada sekadar judul Gibran aman, ijazah tidak aman.
Amar putusan dan pertimbangan hukum adalah dua hal yang harus dipisahkan. Kesalahan paling mudah dalam membaca putusan pengadilan adalah hanya melihat amar.
Padahal sebuah putusan terdiri dari setidaknya tiga lapisan yang harus dibaca bersama, yaitu kewenangan, pertimbangan hukum, dan amar.
Amar perkara ini menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum Pemohon. MK menegaskan bahwa untuk PHPU Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 74 ayat (1) huruf b UU MK dan Pasal 475 ayat (1) UU Pemilu memberikan kedudukan hukum kepada pasangan calon peserta pemilu, bukan kepada organisasi masyarakat sipil, partai politik yang bukan peserta pasangan calon tersebut, atau perseorangan warga negara sebagaimana para Pemohon dalam perkara ini.
Dengan demikian, secara hukum acara, pintu PHPU tidak terbuka bagi para Pemohon. Itulah alasan mengapa permohonan tidak dapat diterima. Tetapi pada saat yang sama, MK melakukan pendalaman terhadap substansi persoalan dan menemukan fakta yang menurut Mahkamah tidak menunjukkan adanya dokumen ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan sebagaimana dipersoalkan.
Maka terdapat perbedaan antara permohonan tidak dapat diterima dengan dalil Pemohon terbukti seluruhnya. Keduanya bukan hal yang sama. Begitu pula berbeda dengan Gibran terbukti tidak mempunyai ijazah. MK tidak mengatakan demikian. Karena itu, siapa pun yang menyederhanakan putusan ini menjadi MK menyatakan Gibran tidak punya ijazah juga telah melampaui ratio decidendi putusan.
Legal standing bukan formalitas kosmetik. Dalam hukum acara konstitusi, legal standing bukan sekadar persoalan administratif. Ia menyangkut pertanyaan fundamental, siapa yang berhak meminta pengadilan menggunakan kewenangannya untuk menjatuhkan akibat hukum tertentu.
PHPU bukan mekanisme actio popularis yang memungkinkan setiap warga negara membawa seluruh persoalan pemilu ke MK kapan saja. Ada subjek hukum yang ditentukan. Ada objek yang dapat disengketakan. Ada tenggat waktu. Dan ada jenis remedinya. KPU dalam persidangan juga menegaskan bahwa Pasal 475 ayat (1) UU Pemilu menetapkan pengajuan PHPU Presiden dan Wakil Presiden dalam tenggang waktu tiga hari setelah penetapan hasil pemilu. Untuk Pemilu 2024, KPU menetapkan hasil pada 20 Maret 2024 sehingga batas normal pengajuan adalah 23 Maret 2024, sedangkan perkara ini diajukan pada 10 September 2026.
Ini bukan sekadar birokrasi. Dalam teori hukum pemilu dikenal kebutuhan terhadap electoral finality atau finalitas hasil pemilu. Pemilu tidak mungkin dibiarkan menjadi perkara tanpa ujung.
Kalau setiap fakta baru dapat membuka kembali seluruh hasil pemilu tanpa batas waktu dan tanpa pembatasan subjek, maka demokrasi akan masuk ke dalam keadaan permanen, yaitu pemilu selesai secara politik tetapi tidak pernah selesai secara hukum.
Karena itu, batas waktu dan legal standing memiliki fungsi menjaga kepastian hukum.
Tetapi ada satu persoalan yang tidak boleh diabaikan. Putusan MK justru menyatakan sesuatu yang sangat penting. Mahkamah berpendapat bahwa setelah Gibran dilantik pada 20 Oktober 2024, status hukumnya berubah. Ia tidak lagi berada dalam posisi sebagai calon Wakil Presiden, tetapi telah menjadi Wakil Presiden sebagai pemegang jabatan konstitusional.
Karena itu, persoalan yang hendak membatalkan statusnya sebagai calon tidak lagi tepat dipaksakan ke dalam rezim PHPU. Ini adalah konstruksi yang secara hukum masuk akal. Candidate eligibility berbeda dengan office-holding legitimacy. Seseorang yang masih calon dapat dipersoalkan kelayakan pencalonannya melalui mekanisme yang tersedia dalam hukum pemilu.
Tetapi setelah dilantik, pertanyaan hukumnya berubah, apakah terdapat dasar konstitusional dan hukum untuk memberhentikan pejabat tersebut dari jabatannya. Itu rezim yang berbeda. Dan karena itu, petitum yang meminta MK membatalkan pelantikan Gibran melalui perkara PHPU menghadapi problem remedy yang sangat serius.
Putusan ini tidak membatalkan jabatan Gibran. Ini harus ditegaskan secara objektif. Putusan tersebut tidak menyatakan Gibran diberhentikan. Tidak ada diskualifikasi.
Tidak ada pembatalan pelantikan. Tidak ada perintah kepada MPR memilih Wakil Presiden baru. Amarnya hanya menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Karena itu secara hukum positif, Gibran tetap Wakil Presiden. Tidak ada ruang untuk mengatakan sebaliknya berdasarkan amar putusan tersebut.
Namun, mengatakan bahwa karena Gibran tetap Wakil Presiden maka seluruh persoalan mengenai dokumen pendidikan otomatis telah terbukti selesai juga merupakan lompatan logika. Sebab status jabatan dan validitas dokumen adalah dua persoalan hukum yang berbeda.
Pasal 169 huruf r, kata tamat bukan sekadar hiasan. Persoalan substantifnya bermula dari Pasal 169 huruf r UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang mensyaratkan calon Presiden dan Wakil Presiden berpendidikan paling rendah tamat SMA, MA, SMK, MAK atau sekolah lain yang sederajat.
Kata yang penting di sini adalah tamat. Tamat bukan sekadar pernah hadir. Tamat bukan sekadar pernah mengikuti pendidikan. Tamat mengandung makna bahwa seseorang telah menyelesaikan jenjang pendidikan yang dipersyaratkan dan terdapat dokumen yang secara hukum membuktikannya.
Karena itu, ketika dokumen pendidikan luar negeri digunakan untuk memenuhi syarat tersebut, konstruksi hukumnya menjadi pendidikan luar negeri, bukti kelulusan, penyetaraan, pemenuhan syarat calon. Kalau mata rantai pertama dipertanyakan, maka mata rantai berikutnya otomatis harus diperiksa.
Bukan karena seseorang harus dianggap bersalah. Tetapi karena administrasi negara tidak boleh berdiri di atas mata rantai dokumen yang tidak jelas.
Surat penyetaraan bukan sama dengan bukti kelulusan. Ini salah satu bagian paling penting dari putusan. MK menyebut bahwa dalam persidangan tidak ditemukan ijazah, sertifikat, atau diploma yang menunjukkan Gibran telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan jenjang SLTA atau sederajat.
Sebaliknya, dokumen yang ditemukan antara lain certificate of attendance, academic records, dan explanation of grades. MK menilai dokumen tersebut tidak menerangkan keberhasilan menamatkan jenjang pendidikan tertentu, melainkan lebih menunjukkan kehadiran atau proses pembelajaran. Di sinilah hukum administrasi bekerja dengan prinsip sederhana, dokumen harus memiliki hubungan hukum dengan fakta yang hendak dibuktikan.
Jika dokumen hendak membuktikan kelulusan, maka dokumen tersebut harus mempunyai kapasitas pembuktian mengenai kelulusan. Jika dokumen hanya membuktikan kehadiran, ia tidak otomatis berubah menjadi bukti kelulusan. Jika dokumen hanya menunjukkan nilai atau rekam akademik, ia juga tidak otomatis identik dengan ijazah.
Dengan kata lain, evidence must prove the fact it is supposed to prove. Inilah prinsip dasar pembuktian yang seharusnya tidak hilang hanya karena perkara tersebut menyangkut figur politik besar.
Verifikasi KPU, administrasi tidak boleh berhenti pada dokumen ada. Persoalan berikutnya justru menyentuh tata kelola pemilu. Dalam persidangan, mantan Ketua KPU Hasyim Asy’ari menerangkan bahwa KPU telah menerima dan memverifikasi dokumen persyaratan Gibran pada Oktober 2023.
KPU juga berpegang pada ketentuan mengenai surat keterangan penyetaraan pendidikan luar negeri. Di sisi lain, dalam pemberitaan resmi MK, Hasyim menerangkan bahwa KPU tidak melakukan klarifikasi lebih lanjut terhadap keabsahan dokumen pendidikan karena pada saat itu tidak ada keraguan atau laporan yang mengharuskan klarifikasi tersebut.
Di sinilah pertanyaan tata kelolanya muncul. Seberapa jauh kewajiban verifikasi lembaga pemilu. Apakah verifikasi hanya berarti dokumen sudah diserahkan dan secara administratif terlihat lengkap. Ataukah dokumen telah ditelusuri sumbernya, kewenangan penerbitnya, substansinya, dan hubungan hukumnya dengan syarat pencalonan.
Ini bukan persoalan menyerang KPU. Justru sebaliknya. Semakin tinggi jabatan yang diperebutkan, semakin tinggi pula standar due diligence administratif yang seharusnya diterapkan. Calon kepala negara dan wakil kepala negara bukan sekadar peserta administrasi biasa.
Asas presumption of regularity tidak boleh berubah menjadi blanket validation. Administrasi negara memang membutuhkan prinsip bahwa dokumen resmi yang diterbitkan pejabat berwenang pada dasarnya dapat dipercaya sampai ada alasan hukum untuk menyatakan sebaliknya.
Tetapi kepercayaan administratif bukan berarti blanket validation. Jika kemudian muncul bukti baru yang material, negara tetap harus mampu menjelaskan siapa yang menerbitkan, atas dasar dokumen apa, apa dasar kewenangannya, apa yang diverifikasi, dan apakah dokumen tersebut memenuhi norma yang dipersyaratkan.
Dalam konteks perkara ini, MK sendiri menyatakan bahwa persoalan tidak adanya dokumen ijazah, sertifikat, atau diploma yang menjadi dasar penyetaraan secara substansial merupakan ranah lembaga yang memiliki kewenangan menilai keabsahan dan keterpenuhan syarat calon Presiden dan Wakil Presiden. Kalimat ini sangat penting.
Karena MK tidak mengatakan persoalan itu tidak ada. MK justru mengidentifikasi bahwa persoalan tersebut harus berada pada forum dan lembaga yang tepat.
MK sendiri menegaskan, bukan forum ini. Inilah mungkin inti paling menarik dari putusan tersebut. Mahkamah tidak sekadar berkata kami tidak mau memeriksa. Sebaliknya, MK menyatakan secara substansial bahwa perkara tersebut tidak lagi tepat dimasukkan dalam rezim PHPU karena status Gibran telah berubah setelah pelantikan.
Bahkan MK mengutip prinsip ius curia novit melalui Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 dan menyatakan bahwa Mahkamah tetap menggali kebenaran materiil, tetapi persoalan setelah pelantikan harus ditempatkan dalam rezim hukum yang sesuai. Ini melahirkan prinsip penting. Kebenaran materiil tidak menghapus batas kewenangan.
Pengadilan tidak boleh mengatakan karena ada persoalan serius maka semua forum hukum boleh digunakan. Tidak. Kebenaran harus dicari melalui forum yang mempunyai kewenangan.
Kalau ada dokumen palsu, itu soal lain. Ini juga harus dibedakan secara tegas. Putusan MK tidak menyatakan Gibran melakukan pemalsuan dokumen. Karena itu tidak boleh ada kesimpulan, MK menemukan tidak ada ijazah berarti ijazah palsu. Itu cacat logika hukum.
Tetapi apabila di kemudian hari terdapat bukti autentik mengenai pemalsuan dokumen, penggunaan surat palsu, atau manipulasi administratif, maka konsekuensi hukumnya harus dinilai melalui norma yang tepat dan forum yang berwenang.
Dalam konteks hukum pidana saat ini, Pasal 391 KUHP baru mengatur pemalsuan surat, termasuk pembuatan surat palsu atau dipalsukan yang dapat menimbulkan hak, perikatan, pembebasan utang, atau digunakan sebagai bukti sesuatu, dengan maksud untuk digunakan seolah-olah benar apabila penggunaannya dapat menimbulkan kerugian.
Namun sekali lagi, dugaan tidak sama dengan pembuktian. Seseorang tidak dapat disebut melakukan pemalsuan hanya karena dokumen yang dipersoalkan belum ditemukan dalam suatu perkara.
Legalitas jabatan dan legitimasi politik bukan hal yang identik. Di sinilah dimensi filosofis perkara ini menjadi penting. Dalam negara hukum, legitimasi memiliki setidaknya dua dimensi. Pertama, legal legitimacy, apakah seseorang memperoleh dan mempertahankan jabatan melalui prosedur hukum yang sah.
Kedua, democratic legitimacy, apakah publik percaya bahwa proses tersebut berlangsung secara jujur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Putusan MK memberikan jawaban yang tegas terhadap persoalan pertama dalam konteks perkara ini, tidak ada pembatalan jabatan melalui PHPU tersebut.
Tetapi persoalan kedua tidak seluruhnya dapat diselesaikan dengan amar pengadilan. Karena kepercayaan publik bukan objek yang dapat diputus dengan satu kalimat amar.
Putusan pengadilan mengakhiri litigasi, tetapi tidak selalu mengakhiri debat publik. Ada prinsip penting dalam teori legitimasi, legal finality tidak sama dengan social closure.
Sebuah perkara dapat final secara yuridis tetapi tetap diperdebatkan secara sosial dan akademik. Itu bukan berarti putusan pengadilan tidak dihormati. Justru masyarakat berhak membedah pertimbangan putusan selama dilakukan secara bertanggung jawab. Putusan MK bersifat final dan mengikat dalam ruang kewenangannya.
Tetapi finalitas putusan tidak berarti setiap pertanyaan faktual yang tidak menjadi amar otomatis kehilangan relevansi akademik atau administratif. Karena itu, persoalan ijazah dalam perkara ini harus ditempatkan secara proporsional, bukan sebagai bukti bahwa Gibran pasti tidak memenuhi syarat, tetapi sebagai fakta bahwa dalam persidangan MK tidak memperoleh bukti meyakinkan mengenai dokumen yang dipersoalkan. Itulah posisi hukum yang paling aman.
Jangan mengubah putusan MK menjadi sertifikat pembebasan. Ada dua ekstrem yang sama-sama keliru. Ekstrem pertama, MK menyatakan Gibran tidak punya ijazah.
Salah. MK tidak menyatakan demikian. Ekstrem kedua, MK menyatakan Gibran tetap Wakil Presiden, berarti seluruh dokumen pendidikannya telah terbukti sah. Juga salah. Amar putusan tidak mengatakan demikian.
Yang benar adalah permohonan tidak dapat diterima karena para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum, MK tidak mendiskualifikasi Gibran, dan dalam pemeriksaan substansi Mahkamah menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan pendidikan sebagaimana dipersoalkan. Hukum harus berdiri di antara dua propaganda.
Lalu apa implikasinya. Secara konstitusional, Gibran tetap menjalankan jabatan Wakil Presiden. Jika seseorang ingin mempersoalkan keberlanjutan jabatan Presiden atau Wakil Presiden setelah pelantikan, maka konstruksi hukumnya tidak bisa begitu saja menggunakan mekanisme diskualifikasi calon.
UUD 1945 Pasal 7A dan Pasal 7B mengatur mekanisme pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatan melalui proses konstitusional yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi dan MPR. Dengan demikian, harus dibedakan, diskualifikasi calon tidak sama dengan pemberhentian pejabat. Putusan MK ini justru mempertegas garis tersebut.
Karena itu, petitum yang meminta MPR memilih Wakil Presiden baru berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 tidak serta-merta dapat dijalankan hanya karena ada kontroversi dokumen pendidikan. Pasal 8 ayat (2) berlaku ketika terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, bukan sebagai mekanisme otomatis untuk mengganti Wakil Presiden setiap kali muncul sengketa mengenai syarat pencalonannya.
Ilustrasi, jika besok ditemukan dokumen baru. Misalnya, secara hipotetis, lembaga pendidikan luar negeri yang bersangkutan kemudian mengeluarkan dokumen resmi yang menunjukkan bahwa seseorang memang telah menyelesaikan pendidikan tertentu.
Maka fakta tersebut dapat mengubah penilaian faktual. Sebaliknya, jika lembaga resmi justru menyatakan tidak pernah menerbitkan ijazah atau diploma sebagaimana diklaim, persoalannya juga berubah. Tetapi dalam kedua situasi tersebut, pertanyaan berikutnya tetap sama, forum hukum mana yang berwenang. Apakah persoalan administratif.
Apakah sengketa proses pemilu. Apakah persoalan keabsahan dokumen. Apakah terdapat unsur pidana. Apakah terdapat konsekuensi terhadap jabatan konstitusional. Setiap pertanyaan mempunyai norma, pembuktian, kewenangan dan remedi masing-masing. Tidak boleh semuanya dicampur menjadi satu.
Filosofi hukum, kebenaran tanpa kewenangan adalah anarki, kewenangan tanpa kebenaran adalah formalisme. Perkara ini mengajarkan satu hal penting. Hukum tidak boleh hanya mengejar formalitas sampai kehilangan kebenaran.
Tetapi hukum juga tidak boleh mengejar kebenaran dengan mengabaikan kewenangan. Kebenaran materiil harus berjalan bersama due process of law. Itulah keseimbangan negara hukum. Jika legal standing tidak ada, pengadilan tidak boleh mengabaikannya hanya karena isu yang dibawa menarik.
Sebaliknya, jika terdapat persoalan faktual yang serius, negara tidak boleh menganggap persoalan tersebut hilang hanya karena satu pintu litigasi tertutup. Pintu yang tertutup bukan berarti seluruh rumah hukum tidak memiliki pintu lain. Tetapi pintu lain itu harus ditemukan melalui hukum, bukan melalui tekanan politik.
MK tidak boleh menjadi mesin validasi kekuasaan, tetapi juga tidak boleh menjadi mesin pembatalan kekuasaan. Mahkamah Konstitusi memiliki posisi yang sangat sensitif. Ia adalah penjaga konstitusi, bukan alat untuk mengamankan kekuasaan.
Tetapi pada saat yang sama, MK juga bukan lembaga yang dapat membatalkan setiap jabatan politik hanya karena tekanan opini publik. Prinsipnya sederhana, putusan harus tunduk pada konstitusi, bukti, kewenangan dan hukum acara.
Bukan kepada popularitas. Bukan kepada tekanan. Bukan kepada kebencian. Bukan pula kepada kekuasaan. Dalam konteks perkara ini, justru karena MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai dokumen tertentu, publik berhak membaca dan mendiskusikan pertimbangan tersebut. Tetapi diskusi itu harus tetap menjaga batas, belum terbukti bukan berarti terbukti palsu.
Pada akhirnya, persoalannya bukan Gibran aman atau tidak. Judul Gibran aman, tetapi legalitas ijazah tidak aman memang provokatif, tetapi secara akademik perlu diperhalus. Sebab yang tidak aman bukan legalitas ijazah Gibran dalam arti telah dinyatakan tidak sah oleh MK.
Yang sebenarnya terjadi adalah status jabatan Gibran aman dari pembatalan melalui perkara ini, tetapi pertanyaan mengenai bukti pendidikan yang dipersoalkan belum memperoleh konfirmasi substantif berupa temuan dokumen yang meyakinkan dalam persidangan tersebut.
Itu jauh lebih presisi. Dan justru karena itu, perkara ini penting bagi tata kelola negara. Sebab seorang calon Presiden atau Wakil Presiden tidak cukup hanya memenuhi syarat secara formal. Dokumen yang menjadi dasar pemenuhan syarat harus dapat dipertanggungjawabkan. KPU harus mampu menjelaskan proses verifikasinya.
Lembaga pendidikan harus mampu menjelaskan autentisitas dokumen yang diterbitkan. Instansi penyetara harus mampu menjelaskan dasar penyetaraannya. Dan pejabat publik harus siap memberikan penjelasan ketika terdapat pertanyaan yang beralasan.
Bukan karena seseorang harus dianggap bersalah. Tetapi karena jabatan publik memperoleh legitimasi bukan hanya dari surat keputusan, melainkan juga dari kepercayaan bahwa proses menuju jabatan tersebut bersih dan dapat diperiksa.
Amar telah selesai, pertanggungjawaban publik belum tentu. Putusan MK telah memberikan kepastian atas satu hal, Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tidak dapat digunakan untuk mendiskualifikasi Gibran dari jabatan Wakil Presiden.
Namun putusan yang sama juga meninggalkan catatan penting, Mahkamah menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan pendidikan minimal sebagaimana dipersoalkan.
Dua fakta tersebut harus dibaca bersamaan. Bukan dipertentangkan. Bukan pula dipelintir. Karena itu, saya melihat perkara ini bukan semata-mata tentang Gibran. Ia adalah ujian terhadap kualitas administrasi negara, standar verifikasi calon pejabat publik, batas kewenangan pengadilan, finalitas pemilu, dan hubungan antara legalitas dengan legitimasi. Hukum tidak boleh menjadi alat untuk menjatuhkan seseorang tanpa bukti.
Tetapi hukum juga tidak boleh menjadi tameng untuk menghindari pertanyaan yang layak dijawab. Sebab dalam negara hukum, prinsipnya sederhana. Jika tuduhan belum terbukti, jangan menghukum. Jika pertanyaan belum terjawab, jangan pula berpura-pura bahwa semuanya telah selesai.
Dan di sinilah pelajaran terbesar dari perkara ini, MK dapat menutup satu pintu litigasi. Tetapi transparansi administrasi tetap harus membuka pintu penjelasan. Karena jabatan dapat memperoleh legitimasi dari hukum, tetapi kepercayaan publik hanya dapat dipertahankan dengan keterbukaan. Putusan mengakhiri perkara. Kebenaran menuntut pertanggungjawaban. Dan demokrasi membutuhkan keduanya.
oleh : Reinhard Wowiling S.H
Advokat dan Praktisi Hukum
