Jakarta, M-Nusantara.com – Sengketa pertanahan yang berakar pada dokumen peninggalan zaman kolonial bukan semata-mata persoalan siapa yang lebih dahulu memiliki surat, melainkan persoalan yang jauh lebih mendasar: apakah hak atas tanah yang pernah ada pada masa lalu masih mempunyai kesinambungan hukum hingga saat ini, dan melalui proses apa hak tersebut dipertahankan, dialihkan, dikonversi, atau didaftarkan dalam sistem hukum pertanahan nasional.
Tidak sedikit keluarga yang menemukan kembali dokumen lama milik kakek atau leluhurnya, kemudian meyakini bahwa tanah yang disebut di dalam dokumen tersebut masih menjadi bagian dari harta warisan. Keyakinan itu dapat dipahami, terutama apabila dokumen tersebut memuat istilah Eigendom Verponding, identitas pemegang hak, luas tanah, atau keterangan mengenai lokasi tertentu. Persoalan menjadi rumit ketika tanah yang diyakini sebagai peninggalan keluarga ternyata telah dikuasai pihak lain, bahkan telah terbit Sertifikat Hak Milik atas nama orang yang berbeda.
Menarik Dibaca. . .
Dalam situasi demikian, pertanyaan yang sering muncul adalah apakah dokumen Eigendom Verponding yang berusia puluhan tahun dapat mengalahkan sertifikat yang terbit kemudian. Dari perspektif hukum pertanahan, pertanyaan itu tidak dapat dijawab hanya dengan membandingkan tanggal penerbitan kedua dokumen. Dokumen yang lebih tua tidak otomatis lebih kuat, sebagaimana sertifikat yang lebih baru juga tidak boleh dianggap kebal dari pengujian hukum. Yang harus diperiksa adalah riwayat hak, identitas objek, dasar perolehan, proses pendaftaran, serta hubungan hukum antara pemegang hak terdahulu dan pihak yang sekarang tercatat sebagai pemegang sertifikat.
Di sinilah ketelitian hukum menjadi sangat penting. Sengketa tanah tidak semestinya diputus berdasarkan asumsi bahwa usia dokumen menentukan kepemilikan, tetapi melalui pemeriksaan terhadap keseluruhan rangkaian peristiwa hukum yang membentuk status tanah tersebut.
Memahami Eigendom dan Verponding secara tepat
Istilah Eigendom dikenal dalam sistem hukum perdata Barat pada masa kolonial sebagai hak milik. Sementara itu, Verponding berkaitan dengan administrasi perpajakan atas tanah atau benda tetap. Dalam praktik administrasi pertanahan lama, kedua istilah tersebut dapat ditemukan dalam dokumen yang berkaitan dengan tanah, tetapi secara konseptual keduanya tidak boleh begitu saja disamakan.
Pembedaan ini bukan sekadar persoalan istilah. Dalam sengketa pertanahan, kekeliruan memahami dokumen dapat mengakibatkan seseorang mengajukan klaim yang tidak sesuai dengan status hukum sebenarnya. Dokumen perpajakan dapat membantu menelusuri sejarah suatu bidang tanah, tetapi pembayaran pajak tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa pembayar merupakan pemegang hak atas tanah yang sah. Demikian pula, keberadaan nomor atau catatan Verponding tidak otomatis menunjukkan bahwa hak atas tanah masih tercatat atas nama orang yang disebut dalam dokumen tersebut.
Karena itu, pemeriksaan terhadap surat lama harus dimulai dengan pertanyaan mendasar: apakah dokumen yang dipegang merupakan bukti hak Eigendom yang sesungguhnya, dokumen perpajakan, salinan administrasi, atau gabungan keterangan yang selama ini dipahami keluarga sebagai bukti kepemilikan? Keaslian dokumen, asal penerbitannya, identitas pemegang hak, dan keterkaitannya dengan peta serta batas tanah perlu diverifikasi sebelum kesimpulan hukum ditarik.
Dokumen lama tetap dapat mempunyai nilai penting sebagai sumber sejarah dan petunjuk untuk menelusuri riwayat tanah. Akan tetapi, nilai pembuktiannya harus dinilai berdasarkan jenis dokumen, ketentuan hukum yang berlaku, serta hubungannya dengan bukti-bukti lain. Tidak tepat apabila setiap dokumen yang memuat kata Eigendom Verponding langsung dianggap sebagai Sertifikat Hak Milik dalam pengertian hukum pertanahan sekarang.
Konversi hak setelah berlakunya UUPA
Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UUPA, sistem hukum agraria Indonesia mengalami perubahan mendasar. Hak-hak atas tanah yang sebelumnya dikenal dalam sistem hukum kolonial disesuaikan melalui mekanisme konversi agar statusnya dapat ditempatkan dalam sistem hukum agraria nasional.
Ketentuan Konversi Pasal I UUPA mengatur bahwa hak Eigendom atas tanah yang ada pada saat UUPA mulai berlaku menjadi Hak Milik, dengan pengecualian apabila pemegangnya tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 21 UUPA. Bagi kategori pemegang hak tertentu yang tidak memenuhi persyaratan tersebut, Pasal I ayat (3) mengatur akibat konversi menjadi Hak Guna Bangunan dengan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan tersebut. Dengan demikian, akibat hukum konversi tidak dapat digeneralisasi tanpa terlebih dahulu memeriksa identitas dan status pemegang hak pada saat itu.
Ketentuan ini perlu dipahami secara cermat. Konversi merupakan perubahan atau penyesuaian status hak berdasarkan hukum, sedangkan penerbitan sertifikat merupakan bagian dari proses pendaftaran dan pembuktian hak dalam sistem pertanahan nasional. Keduanya berkaitan, tetapi bukan hal yang identik.
Karena itu, pernyataan bahwa setiap Eigendom otomatis menjadi Sertifikat Hak Milik tanpa perlu memeriksa persyaratan dan riwayat pendaftarannya merupakan penyederhanaan yang keliru. Sebaliknya, menyimpulkan bahwa setiap hak Eigendom pasti hilang semata-mata karena pemegangnya belum memiliki sertifikat modern juga tidak dapat dilakukan tanpa pemeriksaan terhadap keadaan konkret dan ketentuan hukum yang relevan.
Persoalan yang harus dijawab ialah apakah hak tersebut memenuhi ketentuan konversi, siapa pemegang hak pada saat konversi berlangsung, apakah terdapat peralihan atau pewarisan setelahnya, dan bagaimana status bidang tanah tersebut tercatat dalam administrasi pertanahan. Tanpa jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu, klaim kepemilikan hanya bertumpu pada sebagian sejarah dan belum menggambarkan keseluruhan perjalanan hukumnya.
Pasal 95 PP Nomor 18 Tahun 2021 dan batas penggunaan bukti hak Barat
Persoalan dokumen Eigendom lama juga harus dianalisis dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.
Pasal 95 ayat (1) PP tersebut menyatakan bahwa alat bukti tertulis tanah bekas hak Barat dinyatakan tidak berlaku dan statusnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Pasal 95 ayat (2) kemudian mengatur dasar pendaftaran tanah bekas hak Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk surat pernyataan penguasaan fisik yang diketahui oleh dua orang saksi, dengan keterangan mengenai penguasaan fisik, iktikad baik, keterbukaan penguasaan, serta tidak adanya permasalahan dari pihak lain.
Ketentuan tersebut memiliki konsekuensi hukum yang serius. Surat hak Barat lama tidak dapat diperlakukan seolah-olah dengan sendirinya merupakan bukti hak yang berlaku tanpa batas waktu dalam sistem pendaftaran tanah sekarang. Namun, penerapan pasal tersebut tetap harus ditempatkan secara tepat pada objek dan keadaan hukum yang diaturnya.
Dalam perkara konkret, perlu dibedakan antara tanah bekas hak Barat yang status dan pendaftarannya belum diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku dengan tanah yang riwayat haknya telah berlanjut melalui proses konversi, pendaftaran, atau peralihan yang dapat dibuktikan. Tidak cukup hanya menemukan istilah Eigendom dalam dokumen lama, kemudian langsung menyimpulkan bahwa tanah tersebut masih merupakan hak milik keluarga. Sama tidak tepatnya apabila Pasal 95 dibaca secara serampangan untuk mengabaikan seluruh riwayat hak yang mungkin telah terbentuk secara sah setelah berlakunya UUPA.
Dengan kata lain, Pasal 95 tidak boleh dipakai sebagai jalan pintas untuk memenangkan salah satu pihak tanpa pemeriksaan terhadap status bidang tanah yang sebenarnya. Pemeriksaan harus dilakukan terhadap riwayat hak, data pendaftaran, dan dasar hukum yang melandasi status tanah tersebut saat ini.
Di sinilah dokumen pertanahan lama harus diuji bukan hanya berdasarkan apa yang tertulis di atas kertas, melainkan juga berdasarkan akibat hukum yang timbul setelah perubahan sistem agraria nasional.
Sertifikat bukan bukti yang mutlak, tetapi juga bukan dokumen yang dapat diabaikan
Dalam sistem pendaftaran tanah, sertifikat memiliki kedudukan pembuktian yang penting. Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data tersebut sesuai dengan data dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.
Makna “alat pembuktian yang kuat” harus dibaca secara seimbang. Sertifikat memberikan dasar hukum yang penting bagi pemegang hak, terutama untuk memperoleh kepastian mengenai data fisik dan data yuridis bidang tanah. Akan tetapi, sertifikat bukan alasan untuk menutup mata terhadap dugaan kesalahan data, cacat dalam proses penerbitan, ketidaksesuaian objek, atau persoalan hukum lain yang dapat dibuktikan menurut hukum.
Sebaliknya, keberadaan dokumen lama juga tidak dengan sendirinya menghapus kekuatan pembuktian sertifikat. Pihak yang mempersoalkan sertifikat harus menunjukkan alasan dan bukti yang relevan, bukan hanya menyatakan bahwa surat yang dimilikinya diterbitkan lebih dahulu.
Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 juga memuat ketentuan perlindungan bagi pemegang sertifikat yang diterbitkan secara sah, yang memperoleh tanah dengan iktikad baik dan secara nyata menguasainya. Dalam keadaan yang memenuhi seluruh persyaratan pasal tersebut, pihak lain tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak apabila selama lima tahun sejak sertifikat diterbitkan tidak mengajukan keberatan tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan atau tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.
Ketentuan lima tahun ini tidak boleh dipahami sebagai aturan bahwa setiap sertifikat otomatis menjadi tidak terbantahkan setelah lima tahun. Penerapannya mensyaratkan keadaan sebagaimana diatur dalam pasal tersebut, termasuk penerbitan sertifikat secara sah, iktikad baik, penguasaan nyata, dan tidak diajukannya keberatan tertulis atau gugatan dalam jangka waktu yang ditentukan. Oleh sebab itu, tanggal penerbitan sertifikat saja tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan.
Dalam sengketa yang melibatkan dokumen Eigendom Verponding, pertanyaan hukum yang tepat bukan semata-mata apakah surat keluarga lebih tua daripada sertifikat pihak lain, melainkan apakah sertifikat tersebut diterbitkan berdasarkan alas hak yang sah, apakah objeknya benar-benar sama, apakah prosedur pendaftarannya sesuai ketentuan, dan apakah terdapat keadaan yang dapat memengaruhi perlindungan hukum bagi pemegang sertifikat.
Riwayat hak dan identitas objek menentukan arah pembuktian
Bayangkan sebuah keluarga menemukan dokumen Eigendom Verponding atas nama kakek mereka. Dokumen itu menunjukkan suatu bidang tanah yang menurut ingatan keluarga berada di wilayah tertentu. Setelah melakukan penelusuran, mereka menemukan tanah yang tampak sesuai dengan keterangan tersebut, tetapi saat ini dikuasai orang lain dan telah bersertifikat atas nama pihak B.
Keluarga A tidak dapat langsung menyimpulkan bahwa sertifikat B pasti salah. Langkah pertama justru memastikan apakah bidang tanah yang ditunjuk dalam dokumen lama benar-benar sama dengan bidang tanah yang sekarang dikuasai B. Perubahan nama jalan, pemekaran wilayah, perubahan batas administratif, perbedaan sistem pengukuran, dan hilangnya tanda batas lama dapat menimbulkan kekeliruan identifikasi objek.
Apabila objeknya memang sama, pemeriksaan berikutnya diarahkan pada status hak ketika UUPA mulai berlaku. Siapa pemegang hak yang tercatat saat itu? Apakah pemegangnya memenuhi persyaratan untuk memperoleh Hak Milik? Apakah terdapat peralihan hak, pelepasan hak, penguasaan oleh negara, atau proses pendaftaran setelahnya? Bagaimana hubungan antara nama pemegang Eigendom dengan orang yang sekarang mengaku sebagai ahli waris?
Pertanyaan tentang pewarisan juga tidak boleh diperlakukan sebagai formalitas belaka. Keluarga harus menunjukkan hubungan hukum antara pemegang hak terdahulu dan para ahli waris yang mengajukan klaim. Surat keterangan waris, akta kematian, dokumen identitas, dan bukti-bukti lain yang relevan perlu diperiksa untuk memastikan siapa saja yang berhak serta apakah terdapat ahli waris lain yang harus dilibatkan.
Setelah rangkaian tersebut ditelusuri, barulah dasar penerbitan sertifikat B dapat diperiksa. Apakah B memperoleh tanah melalui jual beli, hibah, pewarisan, pemberian hak, atau mekanisme lain? Apakah dokumen peralihan yang mendasarinya dapat diverifikasi? Apakah data fisik dan yuridis dalam buku tanah serta surat ukur sesuai dengan keadaan objek di lapangan?
Pemeriksaan tersebut bukan upaya mempersulit keluarga yang merasa kehilangan tanah warisan. Justru itulah cara membangun klaim yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam perkara pertanahan, keyakinan yang tidak disertai pembuktian yang memadai sering kali tidak cukup untuk mengubah status hukum suatu bidang tanah.
Contoh ilustrasi: dokumen lama tidak selalu memenangkan ahli waris
Dalam suatu ilustrasi, keluarga A menemukan dokumen Eigendom Verponding atas nama kakeknya. Mereka kemudian mengetahui bahwa tanah tersebut telah bersertifikat atas nama B sejak bertahun-tahun sebelumnya. B mengaku membeli tanah itu dari pihak yang menurut dokumen administrasi merupakan pemegang hak pada masa yang lebih kemudian.
Jika keluarga A hanya mengajukan dokumen lama dan menyatakan bahwa tanah itu dahulu milik kakek mereka, posisi pembuktiannya belum tentu memadai. Mereka perlu membuktikan bahwa dokumen tersebut memang berkaitan dengan objek yang disengketakan, bahwa hak kakek mereka memiliki kesinambungan hukum, dan bahwa tidak ada peristiwa hukum yang secara sah mengalihkan atau mengubah status hak tersebut.
Namun, keadaan akan berbeda apabila keluarga A berhasil memperoleh arsip pertanahan yang menunjukkan bahwa bidang tanah yang sama telah dikonversi atau didaftarkan atas nama kakek mereka, bahwa tidak pernah terjadi peralihan hak yang sah, dan bahwa sertifikat B ternyata didasarkan pada dokumen yang tidak sesuai dengan riwayat hak sebenarnya. Bukti demikian dapat menjadi dasar untuk menilai adanya sengketa kepemilikan atau persoalan keabsahan sertifikat, yang penyelesaiannya harus ditempuh melalui mekanisme hukum yang sesuai.
Sebaliknya, apabila B dapat menunjukkan perolehan hak yang sah, penguasaan nyata dengan iktikad baik, serta terpenuhinya syarat perlindungan sebagaimana Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997, klaim keluarga A dapat menghadapi hambatan hukum yang serius. Penilaian akhirnya tetap bergantung pada fakta dan bukti yang diajukan, bukan pada asumsi bahwa dokumen yang lebih tua pasti menang atau sertifikat yang lebih baru pasti benar.
Ilustrasi tersebut memperlihatkan bahwa sengketa pertanahan tidak dapat diselesaikan dengan satu dokumen yang berdiri sendiri. Dokumen lama, sertifikat, arsip pendaftaran, bukti peralihan, keterangan saksi, penguasaan fisik, dan bukti pewarisan harus dinilai sebagai bagian dari satu rangkaian pembuktian.
Membedakan tanah bekas hak Barat dari tanah bekas milik adat
Kehati-hatian juga diperlukan ketika membahas ketentuan lima tahun dalam PP Nomor 18 Tahun 2021. Pasal 96 mengatur alat bukti tertulis tanah bekas milik adat yang dimiliki perorangan dan kewajiban pendaftarannya dalam jangka waktu paling lama lima tahun sejak berlakunya peraturan tersebut. Ketentuan itu berbeda dari pengaturan tanah bekas hak Barat dalam Pasal 95.
Pembedaan tersebut penting karena istilah Eigendom Verponding tidak boleh begitu saja disamakan dengan girik, petuk, pipil, atau bukti lain yang berkaitan dengan tanah bekas milik adat. Masing-masing dokumen mempunyai latar belakang hukum dan rezim pembuktian yang perlu diperiksa secara tersendiri.
Dalam perkara konkret, klasifikasi dokumen harus dilakukan sebelum menentukan ketentuan mana yang relevan. Kesalahan mengidentifikasi jenis hak dapat mengakibatkan penerapan pasal yang tidak tepat dan melemahkan argumentasi hukum sejak awal. Oleh karena itu, penelaahan dokumen asli beserta arsip pendukungnya merupakan bagian penting dari pekerjaan advokat dalam membangun strategi penyelesaian sengketa.
Langkah hukum harus dimulai dari pemeriksaan dokumen, bukan tindakan sepihak
Apabila keluarga menemukan dokumen Eigendom Verponding dan menduga tanahnya telah dikuasai atau disertifikatkan pihak lain, langkah yang paling rasional adalah mengamankan dokumen asli dan membuat salinan yang layak, kemudian menelusuri hubungan hukum para ahli waris dengan nama yang tercantum dalam dokumen tersebut.
Berikutnya, keluarga perlu mengidentifikasi objek melalui alamat, luas, batas, peta lama, tanda alam, dan hasil pengukuran yang relevan. Data tersebut perlu dibandingkan dengan data fisik dan yuridis di Kantor Pertanahan melalui prosedur resmi yang tersedia. Jika ditemukan sertifikat atas nama pihak lain, pemeriksaan dapat diarahkan pada buku tanah, surat ukur, riwayat pendaftaran, dan dokumen dasar penerbitan sesuai mekanisme akses yang berlaku.
Hasil pemeriksaan itu akan menentukan langkah berikutnya. Jika persoalan berpusat pada ketidaksesuaian data administrasi, penyelesaian administratif dapat dipertimbangkan. Jika terdapat sengketa mengenai siapa pemilik yang sah, peralihan hak, atau keabsahan alas hak, jalur penyelesaian dapat memerlukan gugatan perdata di pengadilan yang berwenang. Permohonan pembatalan atau koreksi administrasi juga harus diajukan melalui mekanisme yang sesuai dengan dasar hukum dan sifat persoalannya. Tidak setiap keberatan terhadap sertifikat otomatis dapat diselesaikan melalui satu prosedur yang sama.
Keluarga juga perlu menghindari tindakan menduduki paksa, merusak bangunan, memindahkan batas, atau menguasai tanah secara sepihak hanya karena merasa mempunyai dokumen yang lebih tua. Tindakan demikian dapat memunculkan persoalan hukum baru dan tidak menggantikan kewajiban membuktikan hak melalui mekanisme yang sah.
Dalam perspektif advokat, strategi yang baik bukan strategi yang paling cepat menyatakan pihak lain bersalah, melainkan strategi yang mampu mengubah dugaan menjadi fakta yang dapat diverifikasi dan mengubah fakta menjadi argumentasi hukum yang dapat diuji di hadapan lembaga berwenang.
Kepastian hukum tidak boleh menghapus kebenaran, dan sejarah tidak boleh menggantikan pembuktian
Sengketa Eigendom Verponding memperlihatkan pertemuan dua kepentingan yang sama-sama penting. Di satu sisi, hukum harus memberikan kepastian kepada orang yang memperoleh dan mendaftarkan haknya secara sah. Di sisi lain, sistem hukum juga harus menyediakan ruang bagi pihak yang benar-benar dirugikan untuk menguji dugaan cacat dalam riwayat hak atau penerbitan sertifikat.
Kepastian hukum tidak berarti setiap sertifikat harus diterima tanpa pemeriksaan. Akan tetapi, keadilan juga tidak berarti setiap keluarga yang menemukan surat tanah peninggalan leluhurnya otomatis berhak mengambil kembali bidang tanah yang sekarang dikuasai pihak lain. Keduanya harus ditempatkan dalam kerangka pembuktian yang objektif, prosedur yang sah, dan penilaian terhadap keseluruhan riwayat hak.
Tanah bukan sekadar benda ekonomi. Bagi banyak keluarga, tanah berkaitan dengan sejarah, identitas, dan harapan antargenerasi. Namun, justru karena nilai tersebut begitu besar, klaim atas tanah tidak boleh dibangun hanya berdasarkan ingatan keluarga atau usia sebuah dokumen. Ia harus dibangun melalui pemeriksaan yang teliti, bukti yang saling bersesuaian, dan argumentasi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pada akhirnya, pertanyaan yang benar bukanlah siapa yang memegang surat paling tua, melainkan siapa yang dapat membuktikan hubungan hukum yang sah dengan objek tanah yang benar. Eigendom Verponding dapat menjadi pintu masuk untuk menelusuri sejarah hak, tetapi tidak boleh diperlakukan sebagai jawaban akhir. Sertifikat dapat menjadi alat bukti yang kuat, tetapi tetap harus dinilai sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Di antara keduanya, yang menentukan bukanlah usia kertas, melainkan kesinambungan hak, kebenaran data, keabsahan proses, dan kekuatan pembuktian.
Oleh : REINHARD WOWILING, S.H., C.MED., CPLA
(Advokat dan Praktisi Hukum)
