Minahasa, M-Nusantara.com – Kepastian hukum akhirnya menyatu di ruang front office Kantor BPN/ATR Minahasa pada Kamis sore (22/10). Berbagai saran dan pendapat tercurah saat itu di ruang rapat Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa.
Joutje Opit S.SiT, bersama staf bidang kerja Kantor Pertanahan ATR /BPN Minahasa, nampak mengalir bersama dengan Senator Dr. Maya Rumantir. MA. PhD. dalam percakapan dengar pendapat terkait pengurusan agraris pertanahan yang ada di kabupaten Minahasa.
Tanya jawab di ruang rapat yang sejuk rapih dan indah itu berlangsung lancar antara Senator dan Kepala Pertanahan BPN Minahasa.
Secara detail pertanyaan demi pertanyaan dilontarkan sang Senator kepada kepala Kantor BPN, baik mengenai sistem pelayanan dan mekanismenya, serta service kenyamanan dan keamanan para pemohon yang berkunjung di kanta BPN Minahasa, serta capaian target dalam program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap ( PTSL) yang telah di kerjakan oleh BPN Kabupaten Minahasa.
Kepala Kantor BPN Kabupaten Minahasa, memberi jawaban bahwa penerapan pelayanan dijalankan sesuai Standar Operational Prosedur (SOP,) dan senantiasa mengedepankan sikap yang santun ramah serta bersahaja bagi para pengunjung.
Dalam kesempatan itu juga kepala kantor BPN terpantau menyerahkan suatu lampiran kepada senator Dr. Maya Rumantir. Dalam keterangan kepala kantor bahwa berkas yang di serahkan itu merupakan suatu rangkuman dalam bentuk tugas yang telah di kerjakan BPN Minahasa, diantaranya program PTSL, pelayanan rutin.
Selain itu dalam sodoran berkas juga tercantum alasan hambatan dalam proses berkas yang harus di selesaikan terlebih dahulu untuk ditindaklanjuti dalam pengurusan berkas penerbitan Hal Milik yang berdasarkan hukum. Adapun kendala yang di dapati antara lain; Data Yuridis belum lengkap, ( alas hak, identitas/NIK, dan kesesuaian subjek. Batas yang belum ada kesepakatan, . Tumpang-tindih bidang atau sertifikat. ( overlay peta) .
Kepala kantor juga melaporkan kepada Senator Maya Rumantir dalam kunker saat itu secara lisan dan tertulis mengenai kondisi aktual di kabupaten Minahasa. Baik kendala pelaksanaan dan upaya penyelesaian. Baik medan suatu bidang, faktor cuaca, ketersediaan waktu masyarakat dalam penjadwalan pengukuran tanah. Selain itu keterbatasan petugas ukur dan petugas Puldadis.
Mendengar masukan serta laporan dari kanta pertanahan kabupaten Minahasa, Senator Maya Rumantir sebagai anggota komite I DPD – RI dan juga Wakil Ketua Kerja Sama Parlemen, merespon baik apa yang telah di sampaikan oleh pihak BPN Kabupaten Minahasa.
Acara sore itu ditutup dengan foto bersama dan jabat tangan hangat antara pejabat, senator, dan warga di area front office. Lembaran-lembaran sertifikat yang digenggam erat oleh masyarakat menjadi simbol awal baru menuju kehidupan yang lebih tenang.
Sinergi antara Senator Maya Rumantir dan BPN Minahasa sukses menanamkan kesadaran hukum demi masa depan agraria Indonesia yang lebih tertib. (*)
(Farly Bujung)
















