Manado, Sulawesi Utara, M-Nusantara.com— Pelantikan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) kabupaten/kota se-Sulawesi Utara di Graha Gubernuran Bumi Beringin, Manado, Rabu (28/10/2026), menjadi penanda awal bagi pengurus baru untuk bekerja. Gubernur Sulut Yulius Selvanus Komaling (YSK) menempatkan momen itu bukan sebagai agenda seremonial, melainkan titik uji komitmen organisasi nelayan dalam menjawab persoalan riil di lapangan.
Menarik Dibaca. . .
Di hadapan para pengurus yang dilantik, Gubernur YSK membeberkan sejumlah tantangan yang menuntut jawaban konkret: peningkatan kesejahteraan nelayan, keselamatan saat melaut, akses terhadap sarana dan prasarana penangkapan ikan yang modern, hingga peningkatan nilai tambah produk perikanan. Persoalan-persoalan itu, menurutnya, tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan seremonial atau kerja sendiri.
Sulawesi Utara sebagai daerah kepulauan dan maritim memiliki potensi kelautan dan perikanan yang besar. Dalam konteks itu, nelayan disebut Gubernur YSK sebagai pilar penting penggerak perekonomian kerakyatan sekaligus bagian strategis dalam menjaga ketahanan pangan. Konsekuensinya, nelayan dan pelaku usaha perikanan membutuhkan perhatian, perlindungan, serta pemberdayaan yang berkelanjutan.
Karena itu, Gubernur YSK menempatkan HNSI sebagai mitra strategis pemerintah daerah. Ia berharap organisasi itu mampu bersinergi dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, sektor swasta, dan masyarakat dalam merumuskan serta mendorong program yang benar-benar berpihak kepada nelayan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, ujarnya, membuka ruang seluas-luasnya untuk mendengar aspirasi dan bekerja bersama organisasi nelayan agar gagasan positif memperoleh dukungan dan bisa diwujudkan.
Namun, kolaborasi yang diminta Gubernur YSK bukan tanpa syarat. Ia mendorong HNSI memanfaatkan teknologi, digitalisasi rantai pasok perikanan, serta ilmu pengetahuan yang dipadukan dengan kearifan lokal. Langkah itu dinilai penting agar nelayan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan tantangan lingkungan kelautan yang terus berubah.
Pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, menurut Gubernur YSK, tidak dapat dilakukan pemerintah sendiri. Diperlukan kerja sama yang solid antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, sektor swasta, organisasi kemasyarakatan, hingga seluruh masyarakat nelayan di Nyiur Melambai. Pernyataan itu sekaligus menjadi ukuran bagi kepengurusan HNSI yang baru: apakah pelantikan hari ini berhenti sebagai foto bersama, atau menjadi awal kerja yang terasa dampaknya bagi nelayan di seluruh Sulawesi Utara. (JoSel)
