Bolaang Mongondow, M-Nusantara.com — Polemik persoalan tanah yang melibatkan keluarga Hontong Lantang di Desa Sauk, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, terus menjadi perhatian masyarakat. Persoalan ini mencuat di tengah rencana pembangunan Kampung Nelayan yang merupakan bagian dari program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam penelusuran tim media Selasa (27/10/2026), ditemukan persoalan terkait permohonan keluarga Hontong Lantang untuk memperoleh Surat Keterangan Tanah (SKT) atas lahan yang mereka duduki. Berdasarkan informasi yang dihimpun, keluarga Hontong Lantang berharap pemerintah desa dapat memberikan kejelasan mengenai status tanah tersebut sekaligus memfasilitasi pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow guna mencari solusi yang adil bagi semua pihak.
Menarik Dibaca. . .
Namun, dalam proses penyelesaian persoalan tersebut, keluarga mengaku belum mendapatkan kepastian sebagaimana yang mereka harapkan. Persoalan semakin menjadi perhatian setelah, menurut keterangan yang diterima tim media, hasil pembahasan dengan pemerintah daerah menyebutkan bahwa tanah yang dipersoalkan merupakan milik negara. Pernyataan mengenai status lahan tersebut perlu diperjelas melalui dokumen resmi dan keterangan dari instansi berwenang agar tidak menimbulkan penafsiran berbeda di tengah masyarakat.
Situasi ini memunculkan pertanyaan mendasar di tengah masyarakat mengenai kehadiran negara dalam memberikan kepastian hukum kepada warga yang mengklaim memiliki hak atau riwayat penguasaan atas suatu lahan, terlebih ketika lahan tersebut berkaitan dengan rencana pembangunan untuk kepentingan masyarakat.
Masyarakat berharap setiap program pembangunan dapat berjalan dengan baik tanpa mengabaikan prinsip keadilan, transparansi, dan penghormatan terhadap hak-hak warga negara. Apabila suatu lahan dinyatakan sebagai milik negara, status tersebut semestinya dijelaskan berdasarkan bukti administrasi dan ketentuan hukum yang berlaku. Demikian pula, klaim penguasaan atau kepemilikan yang diajukan warga perlu diperiksa secara objektif agar persoalan tidak berlarut-larut.
Pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat seharusnya disertai komunikasi dan koordinasi yang terbuka, terutama apabila terdapat persoalan lahan yang belum menemukan titik terang.
Dalam penelusuran tersebut, tim media juga menyoroti peran pemerintah desa dalam memfasilitasi penyelesaian persoalan yang terjadi di wilayahnya. Berdasarkan keterangan yang diperoleh, Sangadi Desa Sauk, Nilawati Maleo, disebut menyampaikan bahwa persoalan tersebut bukan lagi menjadi kewenangannya karena telah masuk ke ranah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, dalam hal ini Sekretaris Daerah (Sekda).
Pernyataan tersebut memunculkan harapan agar pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk mempertemukan pihak-pihak yang berkepentingan dan memberikan penjelasan resmi mengenai status lahan yang dipersoalkan. Meskipun penyelesaian status tanah dapat melibatkan kewenangan pemerintah kabupaten maupun instansi pertanahan, pemerintah desa tetap diharapkan dapat membantu komunikasi dan memfasilitasi warganya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
Sikap saling menunggu tanpa kepastian justru berpotensi memperpanjang polemik dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses penyelesaian masalah.
Masyarakat berharap Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow tidak membiarkan persoalan ini berlarut-larut. Pemerintah daerah diharapkan memfasilitasi dialog antara keluarga Hontong Lantang, pemerintah desa, dan instansi terkait guna memastikan status hukum lahan tersebut.
Kejelasan mengenai dasar penetapan tanah sebagai milik negara, dokumen penguasaan lahan, serta proses administrasi yang berkaitan dengan permohonan SKT menjadi hal penting untuk ditelusuri. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa pelaksanaan program pembangunan Kampung Nelayan berjalan sesuai ketentuan hukum dan tidak mengabaikan hak pihak-pihak yang memiliki klaim atas lahan tersebut.
Sebab, tujuan pembangunan bukan semata-mata menghadirkan proyek fisik, melainkan juga mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan kepastian hukum bagi masyarakat.
Sementara itu, saat tim media melakukan penelusuran ke kantor Desa Sauk, kantor desa ditemukan dalam keadaan terkunci dan Sangadi tidak berada di tempat. Dengan demikian, tim media belum memperoleh klarifikasi langsung di kantor desa terkait persoalan tersebut.
Hingga berita ini ditulis, persoalan lahan keluarga Hontong Lantang masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut dari pemerintah desa dan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow. Masyarakat kini menanti langkah nyata pemerintah untuk menghadirkan penyelesaian yang transparan, objektif, dan berkeadilan, sehingga polemik lahan di Desa Sauk tidak terus menjadi persoalan yang menggantung tanpa kepastian.
(Jusak)
