Gorontalo, M-Nusantara.com Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo menggelar Pertemuan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Daerah Terpencil, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK) Tahun 2026 di Grand Q Hotel, Gorontalo, Kamis (29/10/2026). Pertemuan ini membahas evaluasi pelayanan kesehatan, khususnya pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG), serta berbagai kebutuhan yang perlu mendapat perhatian untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di wilayah terpencil.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo, Afriyani Katili, SKM., M.Kes., menjelaskan bahwa kegiatan tersebut bertujuan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan di puskesmas yang menghadapi tantangan geografis dan keterbatasan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan.
Menurut Afriyani, evaluasi diperlukan untuk mengidentifikasi persoalan di lapangan, menyamakan persepsi antarpemangku kepentingan, serta merumuskan langkah tindak lanjut berdasarkan kebutuhan masing-masing wilayah.
Pertemuan tersebut dihadiri para kepala puskesmas terkait, pengelola program, unsur lintas program Dinas Kesehatan, serta para camat.
Dalam pembahasan, sejumlah kebutuhan pelayanan kesehatan mengemuka, mulai dari dukungan dokter spesialis, usulan tambahan insentif atau Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah terpencil, hingga pemenuhan alat kesehatan dan kendaraan ambulans.
Keterbatasan Ambulans dan Sarana Kesehatan Jadi Perhatian
Afriyani mengungkapkan, salah satu persoalan yang disampaikan dalam evaluasi adalah keterbatasan jumlah ambulans untuk melayani masyarakat, terutama di desa-desa yang memiliki jarak cukup jauh dari fasilitas kesehatan.
Ketersediaan ambulans menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung akses pelayanan medis, termasuk membantu mobilisasi pasien yang membutuhkan penanganan lebih lanjut di fasilitas kesehatan.
Selain ambulans, kebutuhan alat kesehatan juga menjadi bagian dari masukan peserta dalam rangka mendukung pelaksanaan pelayanan kesehatan di wilayah masing-masing.
Berbagai kebutuhan tersebut akan menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut sesuai prioritas, kewenangan, serta mekanisme perencanaan pemerintah daerah.
Usulan Tambahan Insentif bagi Tenaga Kesehatan
Dalam pertemuan tersebut, peserta turut menyampaikan usulan mengenai tambahan insentif atau TPP bagi tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah terpencil.
Usulan ini menjadi salah satu hal yang dibahas dalam kaitannya dengan dukungan terhadap tenaga kesehatan yang menjalankan tugas pelayanan di wilayah dengan tantangan geografis dan keterbatasan akses.
Menurut Afriyani, berbagai masukan yang disampaikan peserta akan ditindaklanjuti melalui pembahasan dan kesepakatan bersama sesuai ketentuan yang berlaku.
Namun, usulan tambahan insentif tersebut masih memerlukan tindak lanjut dan tidak berarti telah ditetapkan sebagai kebijakan yang pasti direalisasikan.
Tempat Tunggu Kelahiran bagi Ibu Hamil Turut Diusulkan
Persoalan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil juga menjadi perhatian dalam pertemuan evaluasi tersebut.
Peserta mengusulkan penyediaan tempat tunggu kelahiran bagi ibu hamil yang tinggal jauh dari puskesmas atau fasilitas kesehatan, terutama bagi masyarakat yang menghadapi kendala jarak dan transportasi ketika mendekati waktu persalinan.
Usulan ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam upaya memperkuat pelayanan kesehatan ibu dan anak, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah dengan akses pelayanan terbatas.
Penyediaan fasilitas tersebut tentunya membutuhkan kajian lebih lanjut, termasuk mengenai kebutuhan masyarakat, kesiapan sarana, ketersediaan tenaga kesehatan, dan dukungan anggaran.
Dinkes Dorong Kolaborasi Lintas Sektor
Afriyani menegaskan bahwa peningkatan pelayanan kesehatan di daerah terpencil tidak dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan semata. Dukungan dan kolaborasi lintas sektor diperlukan untuk menangani berbagai persoalan kesehatan di setiap wilayah.
Menurutnya, masukan yang disampaikan dalam pertemuan tersebut akan menjadi bahan bagi Dinas Kesehatan untuk menentukan langkah tindak lanjut bersama pihak-pihak terkait.
Koordinasi antara Dinas Kesehatan, puskesmas, pemerintah kecamatan, serta unsur terkait lainnya dinilai penting agar persoalan yang ditemukan di lapangan dapat ditangani secara lebih terarah.
Melalui pertemuan evaluasi ini, diharapkan berbagai kebutuhan pelayanan kesehatan di wilayah terpencil dapat teridentifikasi dengan baik dan menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan prioritas program berikutnya.
Evaluasi tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang lebih merata, sehingga masyarakat di wilayah dengan keterbatasan akses tetap memperoleh pelayanan sesuai kebutuhan.
Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo berharap hasil pembahasan dan masukan peserta dapat ditindaklanjuti melalui kesepakatan bersama serta dukungan lintas sektor, dengan tetap memperhatikan kewenangan dan kemampuan pemerintah daerah.
(Yance Harun)
Menarik Dibaca. . .
