Ketika Kasih Sayang Berhadapan dengan Kepentingan Harta, Hukum Tidak Boleh Dibelokkan
Jakarta, M-Nusantara.com -Mengangkat seorang anak adalah perbuatan yang lahir dari tanggung jawab kemanusiaan. Ada orang tua yang mengangkat anak karena tidak dikaruniai keturunan, ada yang melakukannya untuk memberikan kehidupan yang lebih baik kepada anak yang kehilangan pengasuhan, dan ada pula yang menerima anak dari keluarga dekat demi menjamin masa depan sang anak. Apa pun latar belakangnya, pengangkatan anak dapat menjadi wujud kasih sayang yang luhur ketika dilakukan dengan ketulusan dan memenuhi ketentuan hukum.
Menarik Dibaca. . .
Namun, persoalan menjadi berbeda ketika hubungan pengasuhan itu kemudian dipertautkan dengan kepentingan harta warisan. Ketika orang tua angkat meninggal dunia dan meninggalkan kekayaan, tidak jarang muncul perdebatan mengenai siapa yang berhak menerima bagian, bagaimana kedudukan anak angkat, dan apakah statusnya dapat disamakan dengan anak kandung.
Di sinilah persoalan hukum harus dibicarakan secara jernih. Jangan sampai kasih sayang yang semula menjadi dasar pengangkatan anak berubah menjadi alasan untuk merekayasa asal-usul, mengubah identitas, atau menggeser hak pihak lain atas harta peninggalan.
Hukum tidak melarang orang tua angkat menyayangi anak angkatnya seperti anak sendiri. Hukum juga tidak menutup kemungkinan pemberian harta kepada anak angkat melalui mekanisme yang dibenarkan. Akan tetapi, kasih sayang tidak dapat dijadikan dasar untuk mengubah fakta biologis dan hubungan nasab yang dilindungi oleh hukum.
Persoalan utamanya bukan apakah anak angkat layak memperoleh kasih sayang dan masa depan yang baik. Tentu saja layak. Persoalannya adalah bagaimana melindungi kepentingan anak angkat tanpa meniadakan identitas asalnya dan tanpa merampas hak orang lain yang dilindungi oleh hukum.
Pengangkatan anak tidak menghapus asal-usul
Dalam sistem hukum nasional, pengangkatan anak diatur antara lain dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Sementara itu, Pasal 39 ayat (2) menegaskan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya. Pasal 39 ayat (2a) bahkan mewajibkan pencatatan pengangkatan anak dalam akta kelahiran tanpa menghilangkan identitas awal anak.
Ketentuan tersebut mempunyai arti mendasar. Negara mengakui hubungan hukum antara anak angkat dan orang tua angkat, tetapi pengakuan itu tidak dimaksudkan untuk menghapus kenyataan mengenai asal-usul anak. Pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum yang mengalihkan pengasuhan dan tanggung jawab kepada orang tua angkat melalui prosedur yang berlaku, bukan tindakan yang dengan sendirinya mengubah orang tua biologis menjadi orang tua kandung.
Pasal 40 Undang-Undang Perlindungan Anak juga mewajibkan orang tua angkat memberitahukan kepada anak mengenai asal-usul dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan. Norma ini memperlihatkan bahwa identitas bukan sekadar urusan administrasi. Identitas merupakan bagian dari hak anak untuk mengenali asal-usulnya, memahami sejarah kehidupannya, dan membangun jati dirinya secara utuh.
Karena itu, apabila pengangkatan anak dilakukan secara sah melalui penetapan pengadilan, konsekuensi hukumnya harus dibaca sesuai ruang lingkup penetapan tersebut. Dokumen pengangkatan tidak boleh ditafsirkan sebagai izin untuk merekayasa hubungan biologis atau mengubah identitas awal anak demi kepentingan tertentu.
Di sinilah batas yang harus dipahami masyarakat: menjadi orang tua dalam pengertian pengasuhan tidak selalu berarti menjadi orang tua kandung dalam pengertian asal-usul biologis dan nasab. Keduanya dapat sama-sama penting, tetapi tidak identik secara hukum.
Anak angkat dan warisan dalam hukum nasional
Persoalan warisan di Indonesia tidak dapat dijawab dengan satu rumusan yang berlaku seragam untuk semua orang. Sistem hukum waris Indonesia mengenal rezim yang berbeda, antara lain hukum waris Islam, hukum waris perdata, dan hukum waris adat yang berlaku sesuai ketentuan serta keadaan masing-masing.
Oleh sebab itu, pernyataan bahwa setiap anak angkat pasti tidak memiliki hak atas harta peninggalan orang tua angkat perlu diberi batasan. Kedudukan anak angkat harus diperiksa berdasarkan sistem hukum waris yang berlaku terhadap pewaris, hubungan hukum para pihak, serta fakta dan dokumen yang relevan.
Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak dengan sendirinya menjadikan anak angkat sebagai ahli waris karena hubungan nasab dari orang tua angkatnya. Akan tetapi, hukum Islam yang diterapkan di Indonesia menyediakan mekanisme tertentu agar anak angkat dapat memperoleh bagian harta melalui wasiat wajibah atau pemberian harta semasa hidup sesuai ketentuan hukum.
Dalam sistem hukum perdata, akibat pengangkatan anak terhadap hubungan keluarga dan kewarisan juga perlu dianalisis berdasarkan rezim hukum yang berlaku serta bentuk dan dasar pengangkatan anak tersebut. Demikian pula dalam hukum adat, konsekuensinya dapat berbeda menurut sistem kekerabatan dan ketentuan adat yang relevan. Tidak tepat apabila satu kesimpulan dari hukum Islam langsung diterapkan sebagai kesimpulan universal terhadap seluruh sengketa waris.
Prinsip yang tetap harus dijaga adalah bahwa hak atas warisan tidak boleh ditentukan hanya berdasarkan siapa yang paling lama tinggal bersama pewaris, siapa yang paling dekat secara emosional, atau siapa yang paling dahulu menguasai harta peninggalan. Hubungan pengasuhan, hubungan darah, hubungan hukum, dan hak kewarisan harus diperiksa menurut dasar hukum yang tepat.
Dengan demikian, apabila seseorang ingin memberikan perlindungan ekonomi kepada anak angkatnya, jalan yang benar adalah menyiapkan instrumen hukum yang sah sejak awal, bukan mengubah identitas anak setelah persoalan warisan muncul.
Bagaimana hukum Islam memandang nasab dan anak angkat?
Dalam perspektif hukum Islam, persoalan anak angkat mempunyai dimensi yang lebih luas daripada administrasi keluarga. Nasab merupakan hubungan keturunan yang mempunyai konsekuensi hukum, antara lain dalam kewarisan, perwalian, dan hubungan keluarga tertentu.
Al-Qur’an Surah Al-Ahzab ayat 4–5 menegaskan bahwa anak angkat tidak otomatis menjadi anak kandung dan memerintahkan agar anak dinisbatkan kepada ayah kandungnya apabila diketahui. Ketentuan ini menjadi landasan penting untuk membedakan pengasuhan dengan nasab. Pengasuhan tetap merupakan tindakan mulia, tetapi tidak dimaksudkan untuk menghapus identitas keturunan.
Dalam konteks Indonesia, prinsip tersebut sejalan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam yang disebarluaskan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Pasal 171 huruf c KHI mendefinisikan ahli waris dengan mengaitkannya pada hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris. Anak angkat tidak otomatis memperoleh status ahli waris dari orang tua angkat hanya karena adanya hubungan pengasuhan.
Namun, hukum Islam tidak membiarkan anak angkat begitu saja tanpa kemungkinan perlindungan ekonomi. Pasal 209 ayat (2) KHI menentukan bahwa terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya. Pasal 209 ayat (1) juga mengatur wasiat wajibah bagi orang tua angkat yang tidak menerima wasiat dari anak angkatnya.
Frasa “sebanyak-banyaknya sepertiga” harus dibaca secara tepat. Ketentuan tersebut bukan berarti setiap anak angkat otomatis memperoleh sepertiga harta peninggalan dalam semua keadaan. Penetapan dan penerapannya harus memperhatikan keadaan perkara, ketentuan hukum yang relevan, serta pertimbangan pengadilan apabila terjadi sengketa.
Di samping itu, orang tua angkat dapat merencanakan pemberian harta semasa hidup melalui hibah yang sah, dengan memperhatikan syarat, bukti kepemilikan, hak pihak lain, dan ketentuan hukum yang berlaku. Perencanaan semacam ini justru memberikan kepastian yang lebih baik daripada membiarkan persoalan warisan menjadi konflik keluarga setelah pewaris meninggal dunia.
Dengan demikian, hukum Islam membedakan secara tegas antara hubungan nasab dan pemberian harta. Anak angkat dapat tetap dicintai, dipelihara, dididik, dan diberi perlindungan ekonomi tanpa harus mengubah nasabnya.
Ilustrasi: ketika dokumen dipakai untuk mengubah kedudukan dalam warisan
Bayangkan seorang suami istri mengangkat seorang anak ketika anak itu masih kecil. Pengangkatan dilakukan melalui prosedur yang sah, dan anak tersebut dibesarkan dengan penuh kasih sayang. Ia memperoleh pendidikan, tempat tinggal, dan kesempatan hidup yang baik. Selama puluhan tahun, keluarga itu hidup tanpa persoalan berarti.
Setelah orang tua angkat meninggal dunia, ternyata terdapat harta berupa rumah, tanah, tabungan, dan sejumlah aset lain. Dari perkawinan pewaris terdapat pula anak kandung yang secara hukum mempunyai kepentingan dalam pembagian warisan. Ketika pembagian harta mulai dibicarakan, muncul keinginan untuk menjadikan anak angkat seolah-olah anak kandung dalam dokumen kependudukan agar kedudukannya dianggap sama dalam pembagian harta peninggalan.
Dalam keadaan seperti itu, persoalan hukum tidak dapat diselesaikan hanya dengan melihat nama yang tercantum dalam kartu keluarga atau akta tertentu. Harus diperiksa riwayat kelahiran, dokumen pengangkatan anak, penetapan pengadilan, riwayat pencatatan sipil, dokumen keluarga, dan dasar hukum yang digunakan untuk menentukan ahli waris.
Jika ternyata terdapat dokumen yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, pemeriksaan harus menjawab beberapa pertanyaan mendasar. Apakah ketidaksesuaian itu merupakan kesalahan administrasi yang perlu diperbaiki? Apakah ada keterangan yang sengaja diberikan secara tidak benar? Apakah seseorang dengan sengaja membuat atau menggunakan dokumen yang tidak benar untuk memperoleh hak atau menimbulkan kerugian bagi pihak lain? Siapa yang membuat, menyuruh membuat, menggunakan, atau meminta agar keterangan tertentu dimasukkan ke dalam akta?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting karena tidak setiap kesalahan dokumen otomatis merupakan tindak pidana. Harus dibedakan antara kesalahan administrasi, sengketa mengenai status keluarga, dan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana. Niat, tindakan konkret, jenis dokumen, penggunaan dokumen, kemungkinan kerugian, serta bukti yang tersedia harus diperiksa secara objektif.
Jika yang terjadi hanya kesalahan pencatatan, penyelesaiannya dapat berada pada jalur administrasi atau peradilan yang sesuai. Akan tetapi, apabila ditemukan bukti bahwa dokumen sengaja dipalsukan atau keterangan palsu dimasukkan ke dalam akta autentik dengan memenuhi unsur yang ditentukan undang-undang, persoalannya dapat berkembang menjadi pertanggungjawaban pidana.
Ilustrasi ini juga menunjukkan bahwa anak angkat tidak boleh otomatis dianggap sebagai pihak yang melakukan pelanggaran hanya karena namanya tercantum dalam dokumen yang bermasalah. Harus dibuktikan peran dan pengetahuan masing-masing orang. Bisa saja anak tidak mengetahui proses administrasi yang dilakukan ketika ia masih kecil. Pertanggungjawaban hukum harus didasarkan pada perbuatan dan unsur kesalahan yang dapat dibuktikan, bukan pada prasangka terhadap status seseorang.
Di sisi lain, anak kandung juga tidak boleh serta-merta dituduh serakah hanya karena mempertanyakan keabsahan dokumen dan pembagian harta. Apabila ia memiliki dasar hukum yang sah, ia berhak mengajukan keberatan melalui mekanisme yang tersedia. Konflik seperti ini tidak seharusnya diselesaikan dengan saling mencemarkan nama baik, melainkan dengan pemeriksaan dokumen dan penerapan hukum yang tepat.
Ketika persoalan keluarga memasuki ranah pidana
KUHP berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 berlaku sejak 2 Januari 2026. Dalam perkara yang berkaitan dengan dugaan pemalsuan dokumen, ketentuan yang relevan antara lain Pasal 391 tentang pemalsuan surat, Pasal 392 tentang pemalsuan surat tertentu yang disebutkan dalam pasal tersebut, dan Pasal 394 mengenai keterangan palsu dalam akta autentik.
Pasal 391 mengatur perbuatan membuat secara tidak benar atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan, pembebasan utang, atau digunakan sebagai bukti, dengan maksud agar surat itu dipakai seolah-olah benar, apabila penggunaannya dapat menimbulkan kerugian. Ancaman pidana penjara paling lama dalam pasal tersebut adalah enam tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI.
Pasal 392 mengatur pemalsuan terhadap jenis surat tertentu, termasuk akta autentik dan surat keterangan mengenai hak atas tanah, dengan ancaman pidana penjara paling lama delapan tahun atau pidana denda sesuai ketentuan pasal. Pasal 394 mengatur orang yang meminta agar keterangan palsu dimasukkan ke dalam akta autentik mengenai hal yang seharusnya dinyatakan oleh akta tersebut, dengan maksud agar akta digunakan seolah-olah keterangannya benar, apabila penggunaannya dapat menimbulkan kerugian. Ancaman pidananya berupa penjara paling lama tujuh tahun atau denda paling banyak kategori VI.
Penerapan pasal-pasal tersebut harus dilakukan dengan cermat. Tidak semua perubahan data dalam dokumen kependudukan otomatis memenuhi unsur pemalsuan surat atau keterangan palsu dalam akta autentik. Harus ditentukan lebih dahulu jenis dokumennya, sifat keterangan yang dipersoalkan, tindakan pelaku, maksud penggunaan, potensi kerugian, serta unsur lain yang disyaratkan masing-masing pasal.
Demikian pula, adanya sengketa warisan tidak dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana. Sengketa tentang siapa yang berhak atas harta peninggalan dapat memerlukan penyelesaian perdata atau melalui peradilan agama, bergantung pada hukum yang berlaku. Ranah pidana baru dapat diterapkan apabila terdapat dugaan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana berdasarkan bukti yang sah.
Pemisahan ini penting agar hukum pidana tidak dijadikan alat untuk menekan pihak lain dalam sengketa keluarga, tetapi juga tidak menjadi ruang aman bagi orang yang benar-benar terbukti melakukan pemalsuan atau penipuan.
Filosofi hukum: kasih sayang tidak harus menghapus kebenaran
Ada satu persoalan moral yang sering terlupakan dalam perdebatan mengenai anak angkat dan warisan. Ketika seseorang membesarkan anak yang bukan keturunan biologisnya, ia telah melakukan sesuatu yang patut dihormati. Namun, penghormatan terhadap pengorbanan orang tua angkat tidak menuntut negara untuk mengubah fakta biologis. Demikian pula, penghormatan terhadap hak anak kandung tidak berarti anak angkat harus diabaikan atau dibiarkan tanpa perlindungan.
Keadilan justru menuntut agar setiap hubungan ditempatkan sesuai hak dan tanggung jawabnya. Anak angkat berhak atas pengasuhan, pendidikan, perlindungan, dan kepastian identitas. Orang tua angkat berhak mengatur pemberian hartanya melalui cara yang sah. Anak kandung dan ahli waris lainnya berhak memperoleh bagian sesuai hukum yang berlaku. Tidak satu pun kepentingan tersebut boleh dipenuhi dengan merekayasa fakta atau menghapus hak pihak lain secara melawan hukum.
Dalam perspektif filsafat hukum, persoalan ini menyentuh keseimbangan antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Keadilan menuntut agar anak angkat tidak diperlakukan secara tidak manusiawi hanya karena tidak memiliki hubungan darah. Kepastian hukum menuntut agar identitas, status keluarga, dan hak atas harta didasarkan pada fakta serta aturan yang dapat diuji. Kemanfaatan menuntut agar hukum menyediakan jalan yang sah bagi keluarga untuk melindungi masa depan anak tanpa menciptakan konflik yang lebih besar.
Dalam hukum Islam, nilai tersebut dapat dibaca melalui tujuan perlindungan keturunan atau hifz al-nasl dan perlindungan harta atau hifz al-mal. Menjaga nasab berarti mempertahankan kejelasan hubungan keturunan, sedangkan menjaga harta berarti melindungi hak kepemilikan dan mencegah penguasaan yang tidak sah. Keduanya bukan nilai yang harus dipertentangkan. Keduanya justru harus dijalankan secara seimbang.
Kasih sayang yang benar tidak memerlukan kebohongan. Orang tua angkat dapat menunjukkan cintanya dengan memastikan pendidikan anak, memberikan harta melalui instrumen yang sah, menyusun perencanaan waris, dan menjaga agar anak tidak menjadi korban pertikaian keluarga setelah dirinya meninggal dunia. Itulah bentuk tanggung jawab yang jauh lebih kuat daripada mengubah dokumen untuk menciptakan kedudukan hukum yang tidak sesuai kenyataan.
Jangan jadikan identitas sebagai alat perebutan harta
Persoalan anak angkat tidak boleh dilihat semata-mata dari pertanyaan siapa yang berhak memperoleh rumah, tanah, atau tabungan setelah orang tua meninggal dunia. Ada hak anak atas identitas, ada tanggung jawab orang tua angkat, ada kedudukan orang tua kandung, dan ada hak ahli waris yang harus diperiksa menurut sistem hukum yang berlaku.
Karena itu, setiap keluarga sebaiknya menyelesaikan persoalan pengangkatan anak dan perencanaan harta secara tertib sejak awal. Pengangkatan anak harus dilakukan melalui prosedur yang sah. Dokumen kependudukan harus mencerminkan keadaan yang benar. Pemberian harta harus menggunakan instrumen hukum yang tepat. Pembagian warisan harus dilakukan berdasarkan sistem hukum yang berlaku, bukan berdasarkan tekanan keluarga atau penguasaan fisik atas aset.
Apabila sengketa telah terjadi, langkah yang tepat adalah memeriksa dokumen dan dasar hak masing-masing pihak, mengidentifikasi sistem hukum waris yang berlaku, serta menempuh penyelesaian melalui jalur hukum yang sesuai. Tuduhan pidana tidak boleh diajukan tanpa dasar, tetapi dugaan pelanggaran yang didukung bukti juga tidak boleh diabaikan.
Sebagai advokat, saya berpandangan bahwa hukum harus melindungi anak angkat tanpa mengaburkan identitasnya, sekaligus melindungi hak ahli waris tanpa membiarkan keluarga menjadikan harta sebagai alasan untuk saling meniadakan. Keadilan bukan tentang memenangkan pihak yang paling kuat atau paling pandai menyusun dokumen. Keadilan adalah menempatkan hak setiap orang pada kedudukan yang semestinya.
Mengangkat anak adalah perbuatan kasih. Menjaga identitasnya adalah kewajiban. Memberikan harta adalah hak yang dapat diatur melalui hukum. Namun, merekayasa nasab atau dokumen demi menguasai warisan bukanlah jalan yang dapat dibenarkan.
Nasab bukan alat transaksi, dan warisan bukan alasan untuk menghapus kebenaran. Ketika hukum, tanggung jawab, dan nurani berjalan bersama, anak angkat dapat memperoleh perlindungan yang layak tanpa harus mengorbankan identitasnya atau hak orang lain.
Artikel Opini Hukum dan Edukasi Publik
Oleh: Reinhard Wowiling, S.H., C.Med., CPLA.
(Advokat dan Praktisi Hukum)
