Gorontalo, M_Nusantara.com – Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (DPD AKPERSI) Provinsi Gorontalo secara resmi mendesak Kapolda Gorontalo untuk mencopot jabatan Kapolres Pohuwato. Desakan ini dilayangkan menyusul operasi penertiban yang dinilai tidak transparan terhadap sebuah perusahaan, PT PEST.
Ketua DPD AKPERSI Gorontalo, Imran Uno, menyatakan bahwa operasi yang dilakukan aparat kepolisian di Pohuwato tersebut menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Pasalnya, hingga kini belum ada penjelasan terbuka mengenai legalitas lingkungan perusahaan itu.
Menarik Dibaca. . .
“Prinsip penegakan hukum harus dilaksanakan secara terbuka dan adil. Jika benar PT PEST belum dapat menunjukkan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), maka itu adalah pelanggaran serius,” tegas Imran pada Senin, 9 Februari 2026.
Lebih lanjut, Imran mempertanyakan mengapa operasi penertiban itu terkesan tidak jelas dan tidak disertai informasi yang memadai untuk publik. Ia menilai hal ini mengindikasikan kegagalan Kapolres Pohuwato dalam menunjukkan sikap tegas dan profesional.
AKPERSI memperingatkan bahwa kondisi ini berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian setempat. Mereka menekankan bahwa hukum harus berlaku sama bagi semua pihak, tanpa diskriminasi.
“Aparat harus berlaku tegas kepada semua level, termasuk korporasi. Jangan sampai hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Atas dasar itulah kami mendesak evaluasi dan pencopotan Kapolres Pohuwato,” lanjut Imran.
AMDAL sendiri merupakan persyaratan fundamental bagi operasi perusahaan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan. Ketiadaan atau ketidakjelasan dokumen ini dikhawatirkan dapat merugikan masyarakat sekitar, baik dari segi ekologis maupun sosial-ekonomi.
Organisasi pers itu menyatakan komitmennya untuk terus mengawal perkembangan kasus ini. Mereka tidak menutup kemungkinan untuk menempuh langkah-ljutan, seperti melaporkan ke Mabes Polri dan instansi terkait lainnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Kapolres Pohuwato maupun manajemen PT PEST belum memberikan tanggapan atau keterangan resmi terkait berbagai tuduhan tersebut. Upaya untuk mendapatkan klarifikasi dari kedua pihak masih terus dilakukan. (Yance Harun)
