Manado, Sulawesi Utara, M-Nusantara.com — Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara (Kejati Sulut) memberikan klarifikasi resmi guna meluruskan simpang siur informasi yang beredar di media sosial terkait penyitaan dan pengembalian uang dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi PT Hakian Wellem Rumansi (PT HWR).
Melalui Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulut, Irvan Bilaleya, pihak kejaksaan menyampaikan bahwa dana sebesar Rp 15,04 miliar milik PT HWR dan Rp 15,66 miliar milik sosok berinisial JA merupakan dua objek penyitaan yang berbeda.
Menarik Dibaca. . .
Perbedaan tersebut mencakup sumber kepemilikan, lokasi penyitaan, hingga waktu penindakannya.
Rangkaian tindakan hukum ini bermula pada 22 Juli 2026 saat penyidik Kejati Sulut melakukan konferensi pers mengenai penyitaan uang sebesar Rp 15.040.570.446 dari PT HWR. Uang tersebut langsung disetorkan ke Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) di Bank Syariah Indonesia (BSI).
Selanjutnya, pada 23 hingga 24 Juli 2026, penyidik melakukan pengembangan perkara dengan menyita uang dari kediaman EL dan JA dengan total mencapai Rp 18.866.836.000. Dari angka tersebut, perinciannya adalah Rp 15.660.000.000 milik JA dan Rp 3.206.836.000 milik EL.
Hal ini menunjukkan bahwa penyitaan uang milik JA dan EL dilakukan secara terpisah setelah proses penyitaan dari PT HWR selesai.
Dalam proses hukum selanjutnya, EL resmi ditetapkan sebagai tersangka pada 15 September 2026. Kemudian pada konferensi pers 2 November 2026, Pelaksana Tugas (Plt.)
Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Dr. Feri Tas, S.H., M.Hum., M.Si., mengumumkan perkembangan status uang hasil penyitaan di rumah EL dan JA.
Berdasarkan hasil pendalaman penyidikan, tim penyidik tidak menemukan keterlibatan JA dalam perkara korupsi PT HWR, serta tidak menemukan unsur tindak pidana asal (predicate crime) atas uang tersebut. Oleh sebab itu, uang sebesar Rp 15.660.000.000 milik JA yang disita pada 24 Juli 2026 dikembalikan secara resmi kepada yang bersangkutan. Sementara itu, uang Rp 3.206.836.000 milik EL tetap disita oleh penyidik sebagai barang bukti untuk proses hukum yang sedang berjalan.
Dua Objek Penyitaan yang Berbeda
Kejati Sulut menekankan bahwa uang Rp 15.040.570.446 yang disita dari PT HWR pada 22 Juli 2026 bukanlah uang milik JA. Dana tersebut telah masuk ke RPL BSI dan tetap menjadi objek penyitaan tersendiri. Dengan demikian, tidak ada pengembalian atas uang milik PT HWR yang sudah masuk ke rekening pemerintah. Pengembalian uang pada 2 November 2026 murni merupakan pengembalian hak milik JA dari tempat penyitaan yang berbeda.
Pihak Kejati Sulut menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan kritik, pendapat, serta pengawasan terhadap proses hukum. Meski demikian, kejaksaan mengimbau agar publik melihat fakta dan kronologi secara utuh agar tidak terbangun kesimpulan yang keliru.
Kejati Sulawesi Utara menyatakan komitmennya untuk terus menjalankan penegakan hukum secara profesional, transparan, akuntabel, serta berlandaskan bukti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Kasi Penkum menyampaikan bahwa kejelasan fakta merupakan bagian dari keterbukaan informasi publik, di mana penegakan hukum wajib berjalan atas dasar alat bukti dan bukan asumsi liar di ruang publik. (**)
