Minahasa, M_Nusantara.com – Penyidik Kepolisian Daerah Sulawesi Utara (Polda Sulut) mengusut dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen terkait kepemilikan lahan di Desa Sea, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa. Laporan warga itu telah teregister dengan nomor Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) Nomor: STTLP/B/68/I/2026/SPKT/POLDA SULAWESI UTARA.
Pelapor, Noch Sambouw, SH, MH, memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai pelapor dalam Laporan Polisi (LP) Nomor 68. Ia menjalani pemeriksaan di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulut. Laporan resmi diterima penyidik pada 28 Januari 2026.
Menarik Dibaca. . .
Perkara ini bermula dari terbitnya Akta Jual Beli (AJB) Nomor 203/2019 tertanggal 12 November 2019. Akta itu dibuat oleh PPAT berinisial NR, yakni Natalia Rumagit yang bertugas di Kabupaten Minahasa. Dokumen tersebut diduga diproduksi dan digunakan meskipun objek tanah yang diperjualbelikan dalam kondisi bersengketa.
Noch Sambouw usai pemeriksaan menyampaikan bahwa laporannya mendapat respons cepat dari penyidik. “Saya sudah diperiksa sebagai pelapor terkait dugaan pemalsuan surat dan penggunaan surat palsu,” ujarnya.
AJB 203/2019 disebut-sebut digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado. Perkara teregister dengan nomor 19/G/2025/PTUN.MDO. Pihak yang disebut menggunakan dokumen tersebut adalah Jimmy Wijaya, Raisa Wijaya selaku Direktur PT Buwana Properti Indah Utama, serta Kepala Kantor BPN Minahasa.
Pelapor menemukan kejanggalan pada Pasal 2 AJB 203/2019 yang menyebut objek tanah tidak dalam sengketa. Padahal menurut pengakuannya, tanah di kebun Tumpengan itu telah bersengketa sejak tahun 1999 dan belum pernah tuntas secara hukum.
Noch Sambouw merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 39 ayat 1 huruf F. Aturan itu mewajibkan PPAT menolak membuat akta jika objek yang diperjualbelikan sedang bersengketa, baik secara fisik maupun yuridis. Namun faktanya akta itu tetap diterbitkan.
Ia juga menyoroti Pasal 39 ayat 1 huruf D yang mengatur kewajiban PPAT menolak pembuatan akta apabila para pihak bertindak berdasarkan kuasa mutlak. Dalam perkara ini, Jimmy Wijaya disebut menerima kuasa dari Mendy Antone Tamumu selaku penjual berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB).
Kejanggalan lain ditemukan pada keberadaan AJB Nomor 204/2019. Dokumen itu mencantumkan nama penjual dan pembeli yang sama dengan AJB 203/2019. Pelapor menilai hal tersebut rancu dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.
Penyidik Polda Sulut hingga saat ini telah memeriksa pelapor, saksi korban, serta sejumlah saksi fakta. Beberapa saksi lain masih dijadwalkan untuk diperiksa guna melengkapi berkas perkara. Polisi mendalami dugaan pelanggaran Pasal 263 dan/atau Pasal 266 KUHP lama yang sekarang dijabarkan dalam Pasal 391, 392, dan 373 KUHP baru tentang pemalsuan surat serta pemberian keterangan palsu dalam akta otentik. (JS)
