Manado, M_Nusantara.com – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) INAKOR Sulawesi Utara menyoroti urgensi penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Utara. Organisasi ini menilai bahwa dokumen perencanaan tersebut tidak boleh hanya dimaknai sebagai persyaratan administratif belaka, melainkan harus menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan. INAKOR berpandangan bahwa kualitas RTRW akan sangat menentukan masa depan provinsi ini dalam 20 hingga 30 tahun ke depan.
Ketua LSM INAKOR Sulut, Rolly Wenas, di Manado Kamis, (20/2/2026), menyampaikan bahwa RTRW merupakan instrumen hukum strategis yang akan mengatur alokasi ruang untuk berbagai kepentingan. Mulai dari kawasan industri, permukiman, hingga area konservasi dan lahan pangan, semua akan bergantung pada peta kebijakan yang tertuang dalam RTRW. Oleh karena itu, proses pembahasannya harus berlangsung hati-hati, transparan, dan melibatkan partisipasi publik secara aktif.
Menarik Dibaca. . .
Menurut Rolly, dalam kerangka pembangunan nasional Asta Cita, pengelolaan tata ruang harus mampu menjaga keseimbangan antara tiga pilar utama: pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Ia menjelaskan bahwa Asta Cita mengamanatkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, sehingga RTRW Sulut harus dirancang untuk mendukung tercapainya cita-cita tersebut. Jangan sampai kebijakan tata ruang justru menciptakan ketimpangan atau kerusakan ekologis di masa depan.
INAKOR menyoroti sejumlah isu krusial yang perlu menjadi perhatian dalam pembahasan RTRW, di antaranya adalah perlindungan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Lembaga ini mengingatkan agar alih fungsi lahan produktif tidak terjadi secara masif demi kepentingan investasi jangka pendek. Selain itu, diperlukan pula kepastian zonasi untuk menghindari konflik dan tumpang tindih pemanfaatan ruang di kemudian hari.
Pengembangan kawasan strategis nasional seperti Likupang juga menjadi sorotan. INAKOR mendorong agar pengembangan pariwisata di kawasan tersebut tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan dan tidak mengabaikan hak-hak masyarakat adat dan lokal. Tata ruang yang baik, menurut mereka, harus mampu mengakomodasi pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan nilai-nilai sosial dan budaya yang telah lama mengakar.
Pengalaman di wilayah Kepulauan Sangihe terkait dinamika tata ruang pun diangkat sebagai bahan pembelajaran. Kasus-kasus yang pernah terjadi menunjukkan pentingnya kebijakan yang komprehensif dan preventif untuk mencegah sengketa lahan di masa mendatang. INAKOR berharap proses penyusunan RTRW kali ini dapat mengakomodasi berbagai pelajaran berharga dari dinamika di daerah-daerah.
Dalam proses pembahasan di DPRD, INAKOR memandang bahwa fungsi legislasi dewan memiliki peran yang sangat signifikan. Anggota dewan diharapkan dapat menjadi filter dan penjaga kepentingan publik, memastikan setiap pasal dalam RTRW selaras dengan regulasi yang lebih tinggi serta aspirasi masyarakat. Partisipasi publik yang terbuka, menurut INAKOR, akan memperkuat legitimasi produk hukum daerah ini.
Rolly Wenas menambahkan, transparansi dalam setiap tahapan pembahasan akan menjauhkan RTRW dari potensi konflik kepentingan. Ia meyakini bahwa kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang akan mendorong iklim investasi yang sehat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas. Pembangunan yang baik, lanjutnya, adalah pembangunan yang memberikan rasa aman dan kepastian bagi semua pihak.
Sebagai bagian dari masyarakat sipil, INAKOR menyatakan komitmennya untuk terus mengawal proses pembahasan RTRW secara objektif dan konstruktif. Mereka siap memberikan masukan-masukan kritis yang didasarkan pada kajian dan kepentingan masyarakat. INAKOR berharap agar seluruh pemangku kepentingan dapat bersinergi untuk mewujudkan RTRW yang tidak hanya unggul secara teknis, tetapi juga berjiwa kerakyatan.
Pada akhirnya, INAKOR percaya bahwa RTRW yang berkualitas akan menjadi fondasi kokoh bagi Sulawesi Utara untuk melompat maju. Dengan tata ruang yang adil dan berkelanjutan, provinsi ini dapat mewujudkan visi pembangunan yang selaras dengan cita-cita nasional, sekaligus menjaga warisan alam dan budaya untuk generasi yang akan datang (**).
