Jakarta, M_Nusantara.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) baru saja mengukir sejarah baru dalam pengelolaan wilayahnya. Setelah melalui proses panjang selama tujuh tahun, dokumen perencanaan tata ruang daerah akhirnya mendapatkan lampu hijau dari pemerintah pusat. Capaian ini menjadi fondasi penting bagi masa depan pembangunan di Bumi Nyiur Melambai.
Menarik Dibaca. . .
Persetujuan substansi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulut diterima langsung oleh Gubernur Yulius Selvanus dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nurson Wahid. Momen bersejarah ini berlangsung di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis, (19/2/2026).
Proses pengesahan RTRW ini bukanlah perkara singkat. Penyusunannya telah dimulai sejak tahun 2019 dan melewati berbagai tahapan krusial, mulai dari pembahasan teknis, evaluasi lintas sektor, hingga koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga. Kehadiran pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sulut, Panitia Khusus RTRW, serta para pejabat eselon II dalam acara penyerahan menunjukkan sinergi kuat antara eksekutif dan legislatif.
Menteri ATR/BPN dalam arahannya menyoroti perlunya harmonisasi antara RTRW provinsi dengan kabupaten/kota. Dari total 15 kabupaten/kota di Sulut, baru tiga daerah yang telah menetapkan Peraturan Daerah tentang RTRW-nya. Oleh karena itu, percepatan penyelarasan menjadi pekerjaan rumah bersama agar perencanaan tata ruang di seluruh wilayah Sulut dapat berjalan seirama.
Dengan diterimanya persetujuan substansi ini, Pemerintah Provinsi Sulut kini memasuki tahap akhir menuju penetapan resmi. Selanjutnya, draf RTRW akan dibawa ke rapat paripurna DPRD Provinsi Sulut untuk mendapatkan persetujuan bersama. Rapat paripurna tersebut direncanakan akan digelar pada 24/2/2026.
Keberhasilan ini membawa dampak besar bagi iklim investasi dan pembangunan di Sulawesi Utara. Adanya kepastian hukum tata ruang akan memberikan pedoman yang jelas bagi investor dalam menanamkan modalnya. Hal ini pada gilirannya diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat dan berkelanjutan.
Lebih dari sekadar dokumen administratif, RTRW ini menjadi peta jalan bagi pemanfaatan ruang yang terencana dan bertanggung jawab. Dengan landasan hukum yang kuat, Pemerintah Provinsi Sulut optimis dapat mengarahkan pembangunan daerah secara lebih terukur, menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan kelestarian lingkungan. (**)
