Sitaro, M-Nusantara.com – Langkah Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara yang memeriksa Bupati Kepulauan Sitaro, Cynthia Kalangit, mendapat respons tegas dari kalangan pegiat anti korupsi. Sekretaris Jenderal LSM Kibar Nusantara Merdeka, Johanis Missah, menilai pemeriksaan terhadap orang nomor satu di jajaran Pemerintah Kabupaten Sitaro tersebut merupakan perkembangan penting yang harus diapresiasi. Menurutnya, tak ada yang kebal hukum ketika menyangkut dana publik yang seharusnya menyelamatkan korban bencana.
Bupati Cynthia Kalangit memenuhi panggilan penyidik Kejati Sulut pada Jumat (27/02/2026) pagi. Ia datang untuk diperiksa sebagai saksi terkait dugaan korupsi dalam penyaluran dana stimulan perbaikan rumah korban erupsi Gunung Ruang. Johanis Missah menekankan bahwa panggilan ini tidak bisa dilepaskan dari laporan dan temuan mereka di lapangan beberapa bulan terakhir. “Kami mencatat, ini adalah panggilan terhadap pimpinan daerah. Jadi, tidak boleh ada yang ditutup-tutupi,” tegasnya.
Menarik Dibaca. . .
Johanis Missah mengingatkan bahwa dana bantuan bencana Gunung Ruang yang mencapai puluhan miliar rupiah itu bersumber dari uang rakyat. Ia menyoroti adanya sejumlah kejanggalan dalam proses penyaluran yang sebelumnya sudah dilaporkan ke aparat penegak hukum. Missah menyebut ada indikasi kuat bahwa mekanisme penyaluran tidak sesuai dengan petunjuk teknis dari BNPB, di mana dana seharusnya ditransfer langsung ke rekening korban, bukan dikelola dengan mekanisme lain yang berbelit-belit.
“Perbuatan memindahkan dana bantuan ke rekening lain atau mengubah skema pencairan tanpa dasar adalah bentuk perbuatan yang tidak dibenarkan. Ini bukan soal siapa yang memerintah, tapi soal bagaimana perbuatan itu bisa merugikan hak-hak masyarakat yang rumahnya hancur terkena erupsi,” ujar Johanis Missah dengan nada keras.
Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya kehadiran Bupati untuk membuka terang duduk perkara. Pihaknya berharap pemeriksaan ini tidak sekadar formalitas, tetapi mampu menguak alur dana yang sempat diduga mengendap atau dipindahkan ke rekening pihak lain. Sebelumnya, Kibar Nusantara Merdeka menemukan adanya aliran dana yang diduga tidak sampai utuh ke tangan warga Tagulandang yang menjadi korban erupsi dahsyat tahun 2024 lalu.
“Kami tidak ingin ada narasi bahwa ini hanya salah paham administrasi. Ini menyangkut perbuatan hukum yang punya konsekuensi. Kalau ada uang negara yang dikuasai secara melawan hukum, maka itu harus dikembalikan dan proses hukum harus terus berjalan,” tambah pria yang kerap mengawal kasus-kasus korupsi di Sulawesi Utara ini. Ia mendesak Kejati Sulut untuk segera merampungkan berkas perkara dan menetapkan siapa pun yang bertanggung jawab jika bukti dirasa cukup.
Menurut informasi yang dihimpun, pemanggilan terhadap Cynthia Kalangit ini merupakan babak baru dalam pengusutan kasus yang telah memasuki tahap penyidikan. Kejati Sulut diketahui sudah memeriksa lebih dari seratus saksi, termasuk para korban bencana dan sejumlah pejabat teknis di lingkungan Pemkab Sitaro. Johanis Missah meminta publik untuk terus mengawal kasus ini agar menjadi pembelajaran bahwa dana pemulihan bencana adalah kawasan terlarang untuk dipermainkan.
“Rakyat Sitaro, terutama para korban erupsi, sedang menanti keadilan. Mereka sudah menderita karena bencana alam, jangan ditambah penderitaan karena ulah perbuatan oknum yang tidak bertanggung jawab. Biarkan hukum bekerja, dan kami akan terus mengawal sampai tidak ada lagi ruang gelap dalam pengelolaan bantuan ini,” tutup Johanis Missah. (Tim/Red)
