Manado, M-Nusantara.com – Menjelang pengoperasian penuh Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Mamitarang yang hanya akan menerima sampah residu, persoalan kesadaran masyarakat di tingkat kecamatan menjadi sorotan utama. Kebiasaan membuang sampah sembarangan dan belum optimalnya pemilahan dari rumah masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan Pemerintah Kota Manado. Padahal, sesuai arahan nasional, sistem open dumping sudah tidak diperbolehkan lagi, dan setiap daerah wajib menerapkan pengelolaan sampah terpadu sejak dari sumbernya .
Berbagai pihak menilai bahwa perubahan perilaku warga di 11 kecamatan berjalan lebih lambat dibandingkan dengan persiapan infrastruktur yang dilakukan pemerintah. Meskipun Dinas Lingkungan Hidup (DLH) gencar melakukan sosialisasi door to door, namun di lapangan masih banyak ditemukan tumpukan sampah bercampur di tempat-tempat yang tidak semestinya. Kebiasaan lama yang mencampur sampah organik dan anorganik masih sulit diubah, padahal konsekuensinya akan langsung terasa ketika TPA baru resmi beroperasi penuh .Sabtu (28/2/2026),
Menarik Dibaca. . .
Program unggulan DLH yang memulai pemilahan dari 20 Kepala Keluarga (KK) di setiap lingkungan sebenarnya merupakan langkah strategis untuk membangun kesadaran kolektif . Namun, cakupan ini dinilai masih terlalu kecil jika tidak diimbangi dengan partisipasi aktif warga lainnya. Banyak bank sampah di tingkat kelurahan yang vakum karena kurangnya pembinaan dan rendahnya antusiasme warga untuk menyetor sampah bernilai ekonomi, sehingga potensi pengurangan sampah dari hulu belum tercapai maksimal .
Di Kecamatan Mapanget, yang digolongkan sebagai kawasan permukiman dan pariwisata, sebenarnya telah didirikan TPS 3R yang dikelola masyarakat. Tempat ini diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai lokasi pengolahan, tetapi juga sebagai wisata edukasi yang mengajarkan warga tentang metode 3R (Reuse, Reduce, Recycle) . Namun, inisiatif seperti ini masih membutuhkan dukungan penuh dari masyarakat sekitar agar dapat berkelanjutan dan tidak hanya menjadi proyek percontohan semata.
Kecamatan Tuminting, sebagai salah satu wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi, juga menghadapi tantangan serupa. Studi evaluasi menunjukkan bahwa kapasitas armada pengangkut sampah masih terbatas dan belum sebanding dengan volume timbulan sampah harian. Di sinilah peran kesadaran warga untuk mengurangi sampah dari rumah menjadi sangat krusial, agar beban di stasiun peralihan dan TPA tidak semakin berat .
Para camat yang menjadi ujung tombak pemerintahan di wilayah terus diingatkan untuk mengidentifikasi titik-titik rawan sampah dan mengaktifkan kembali peran ketua lingkungan. Sosialisasi tidak boleh berhenti pada tataran himbauan, tetapi harus sampai pada pengawasan langsung terhadap kebiasaan warga. Wali Kota Andrei Angouw sendiri beberapa waktu lalu mengakui bahwa masih ada masyarakat yang sadar maupun tidak sadar membuang sampah sembarangan, sehingga peran serta semua elemen termasuk media massa sangat diperlukan untuk mengedukasi .
Menutup bulan Februari 2026, kesadaran masyarakat di kecamatan-kecamatan menjadi penentu utama keberhasilan kebijakan pengelolaan sampah Kota Manado. Infrastruktur seperti TPS 3R dan armada pengangkut memang penting, tetapi tanpa perubahan perilaku warga untuk memilah dan tidak membuang sampah sembarangan, target hanya residu yang masuk TPA akan sulit tercapai. Waktu terus berjalan menuju April 2026, dan Manado tidak ingin gagal di menit-menit akhir. (**)
