Minahasa, M-Nusantara.com – Sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa mengikuti uji kompetensi yang memasuki tahap wawancara. Kegiatan yang digelar Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) ini berlangsung alot dengan sesi tanya jawab yang mendalam.

Kegiatan yang berlangsung Jumat (13/3/2026) di IBIS Hotel lantai I, Tomohon Room, ini merupakan kelanjutan dari pembukaan sehari sebelumnya oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa, Dr. Lynda Deisye Watania, M.M., M.Si. Suasana ruangan tampak serius namun kondusif untuk proses evaluasi.
Empat peserta yang mengikuti uji kompetensi dan evaluasi adalah Jani H Moniung, Maudy N Lontaan, S.Sos, Drs. Vicky CH Tanor, dan Mekry J Sondey. Mereka bergantian menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh Wakil Bupati Minahasa, Vanda Sarundajang, S.S., yang hadir langsung memantau jalannya wawancara.

Wakil Bupati terlihat cermat mendengarkan dan mencermati setiap jawaban yang disampaikan para pejabat. Dalam kesempatan itu, turut hadir Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sulawesi Utara, Clay June H. Dondokambey, S.STP., M.A.P., yang memberikan perspektif tambahan dalam proses penilaian.
Dalam arahannya, Wakil Bupati Vanda Sarundajang menyoroti pentingnya keseimbangan antara kepercayaan diri dan kerendahan hati dalam menilai kapasitas diri. Menurutnya, seorang pemimpin tidak hanya dituntut memahami keberhasilan program, tetapi juga harus jujur mengakui kekurangan dan hambatan yang dihadapi.
“Kita harus tahu persis di mana kelebihan dan kelemahan kita. Keberhasilan dinilai bukan hanya dari program yang berjalan mulus, tapi juga dari kemampuan mengelola hambatan internal dan eksternal,” ujar Wakil Bupati di hadapan para peserta.
Wanita yang akrab disapa Vanda ini juga mengapresiasi capaian Pemkab Minahasa, seperti keberhasilan menjaga kerukunan antar umat beragama dan berbagai indikator kinerja lainnya. Namun, ia mengingatkan agar keberhasilan tersebut tidak membuat para pejabat terlena.
Lebih lanjut, Vanda menyinggung pentingnya inovasi dalam kebijakan. Menurutnya, kebijakan yang dipilih harus mampu mengantisipasi ancaman dan hambatan ke depan, baik yang datang dari dalam maupun luar daerah. “Jangan hanya memikirkan modifikasi, tapi pahami betul dampak dari setiap pilihan kebijakan,” pesannya.
Saat ditanya wartawan mengenai kemungkinan rotasi jabatan pasca uji kompetensi, Wakil Bupati mengembalikan keputusan tersebut kepada kewenangan Bupati. “Tujuan utamanya adalah menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat, agar kinerja pemerintahan semakin optimal,” jelasnya.
Kegiatan uji kompetensi ini diharapkan dapat menghasilkan peta kapasitas aparatur yang akurat. Dengan demikian, langkah pembinaan dan pengembangan karier pejabat di lingkungan Pemkab Minahasa dapat berjalan lebih terarah dan berdampak positif bagi pelayanan publik. (Josel)
















