Sulut, M-Nusantara.com – Peristiwa runtuhnya fasilitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Manado dan sekitarnya menyusul gempa bumi berkekuatan 7,5 magnitudo Kamis, (2/4/2026), menyulut sorotan tajam dari berbagai pihak. Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Sulawesi Utara, Stevie Sumampouw, angkat bicara bahwa kejadian ini tidak hanya merusak infrastruktur publik, tetapi juga telah menimbulkan korban jiwa di tengah masyarakat. Menurutnya, kondisi darurat tersebut semestinya dapat diminimalkan jika respons dan penanganan dari pihak terkait bergerak lebih cepat dan terkoordinasi, terutama dalam menyangkut kewaspadaan terhadap potensi kerentanan bangunan publik di wilayah rawan bencana.
Menarik Dibaca. . .
Sumampouw secara vokal menyoroti lambatnya penanganan aparat penegak hukum, dalam menindaklanjuti berbagai laporan terkait dugaan masalah pada proyek pembangunan RTH tersebut. Sebelum gempa terjadi, kata dia, sejumlah pihak telah mempertanyakan kualitas konstruksi dan kepatuhan terhadap standar teknis bangunan tahan gempa. Namun proses penyelidikan terhadap dugaan penyimpangan proyek dinilai berjalan tanpa kepastian hukum yang jelas, sehingga masyarakat dibiarkan dalam situasi waspada namun tanpa tindakan preventif yang memadai.
Dengan tegas, Sumampouw menyatakan bahwa jika terbukti ada kelalaian dalam proses pembangunan maupun pengawasan proyek RTH, maka pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai hukum yang berlaku demi keadilan bagi warga terdampak. Ia mengingatkan bahwa masyarakat tidak boleh menjadi korban atas dugaan penyimpangan proyek yang menggunakan anggaran negara, apalagi ketika nyawa dan keselamatan publik menjadi taruhannya. Pernyataan ini disampaikannya di hadapan awak media sebagai bentuk peringatan dini agar kegagalan serupa tidak terulang di masa depan.
Sebagai lembaga yang fokus pada perlindungan masyarakat, FKDM Sulut berkomitmen mengawal persoalan ini agar proses penegakan hukum berjalan transparan dan akuntabel. Sumampouw juga mendesak pemerintah daerah serta instansi teknis untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh proyek fasilitas publik, terutama yang berkaitan langsung dengan keselamatan warga di wilayah dengan tingkat kegempaan tinggi. Ia menilai bahwa keterlambatan investigasi teknis sama berbahayanya dengan kelalaian konstruksi, karena membiarkan ancaman laten terus mengintai.
Lebih lanjut, ia meminta agar investigasi teknis mendalam dilakukan untuk memastikan penyebab runtuhnya fasilitas RTH pascagempa—apakah murni akibat bencana alam atau ada faktor lain seperti pelanggaran spesifikasi bangunan, mutu material, atau lemahnya pengawasan yang memperparah kerusakan. Hasil investigasi tersebut, menurutnya, menjadi kunci untuk menentukan apakah tragedi ini layak disebut sebagai bencana yang semata-mata alamiah atau bagian dari kegagalan sistemik yang dapat dicegah. FKDM menekankan pentingnya keterbukaan data teknis kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan hukum.
Dalam pernyataannya, Sumampouw juga mengingatkan bahwa kewaspadaan dini tidak boleh berhenti pada peringatan lisan, tetapi harus diterjemahkan dalam tindakan konkret seperti audit berkala bangunan publik dan simulasi mitigasi bencana. Ia menyayangkan bahwa sebelum gempa terjadi, berbagai sinyal kerentanan telah muncul namun diabaikan. Menyangkut waspada, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak ragu melaporkan indikasi kegagalan konstruksi kepada FKDM maupun aparat, karena nyawa banyak orang bergantung pada ketegasan dan kecepatan respons kolektif.
Menutup rangkaian pernyataannya, Stevie Sumampouw menegaskan komitmen FKDM Sulut untuk terus mengawal setiap kebijakan publik yang berdampak pada keselamatan rakyat. Ia mendorong profesionalisme, transparansi, dan tanggung jawab penuh dalam setiap proyek pembangunan daerah, serta memastikan bahwa proses hukum terhadap dugaan penyimpangan RTH tidak berhenti di tengah jalan. Bagi FKDM, kasus ini adalah ujian nyata bagi aparat penegak hukum dan pemerintah dalam membangun budaya waspada dan berkeadilan bagi seluruh warga Sulawesi Utara. (**)
