Manado, M-Nusantara.com – Keresahan itu sempat menggantung di benak banyak warga Sulawesi Utara. Saat membuka lembar tagihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun 2026, sebagian masyarakat mendapati angka yang lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya.
Di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, kabar itu memicu kecemasan.
Namun keresahan tersebut akhirnya terjawab.
Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus SE, turun tangan langsung. Dengan nada tegas namun menenangkan, ia memastikan bahwa tidak ada kenaikan pajak kendaraan bermotor yang akan membebani rakyat.
Menarik Dibaca. . .
“Tidak ada kenaikan pajak kendaraan bermotor. PKB dikembalikan seperti semula,” ujar Gubernur Yulius kepada wartawan, Rabu (07/01/2026).
Ia menegaskan, pemerintah provinsi tidak akan menutup mata terhadap keluhan masyarakat. Menurutnya, pajak seharusnya menjadi instrumen pembangunan, bukan sumber kekhawatiran bagi rakyat.
“Pemerintah provinsi hadir untuk melindungi masyarakat. Kami tidak ingin rakyat dibebani pajak berlebih,” katanya.
Sebagai bentuk keberpihakan konkret, Pemprov Sulut telah menerbitkan Keputusan Gubernur (Kepgub) terkait keringanan dan pengurangan PKB. Kebijakan ini disebutnya sudah efektif berlaku.
“Kepgub sudah berlaku. Ini solusi nyata agar masyarakat tetap merasa aman dan terlindungi,” jelas Yulius.
Sebelumnya, Kepala Bapenda Sulut June Silangen menjelaskan bahwa potensi kenaikan PKB dipicu oleh penyesuaian regulasi dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD).
Langkah cepat Gubernur Yulius pun menuai apresiasi dari berbagai kalangan. Wakil Ketua Umum DPP Komunitas Independen Berdasarkan Azas Rakyat (KIBAR), Frangky Ngantung, menilai kebijakan tersebut mencerminkan kepemimpinan yang berpihak pada rakyat.
“Ini contoh pemimpin yang peka, hadir di saat rakyat resah, dan mau mendengar suara masyarakat,” ujar Frangky Ngantung, yang akrab disapa Angky di kalangan aktivis. (**)
