Manado, M_Nusantara.com – Keresahan yang melanda masyarakat Sulawesi Utara (Sulut) terkait temuan kenaikan jumlah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada tahun 2026 akhirnya menemui titik terang. Setelah mendapat sorotan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara mengambil langkah responsif untuk meredam kecemasan para wajib pajak.
Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus SE, secara resmi memberikan penjelasan dan kepastian pada Rabu (07/01/2026). Dalam konferensi persnya, Gubernur Yulius menegaskan bahwa tidak akan ada kenaikan PKB, dan besaran pajak akan dikembalikan seperti semula. “Tidak ada kenaikan pajak kendaraan bermotor. PKB dikembalikan seperti semula,” ucapnya tegas di hadapan wartawan.
Menarik Dibaca. . .
Pernyataan itu disampaikannya sebagai bentuk tanggap cepat pemerintah terhadap laporan dan keluhan masyarakat yang mendapati nominal PKB tahun ini lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Gubernur menekankan komitmen Pemprov untuk hadir melindungi dan tidak membebani rakyat. “Pemerintah Provinsi Sulut hadir untuk melindungi masyarakat. Kami tidak ingin rakyat dibebani pajak berlebih,” tegas Yulius.
Untuk mewujudkan komitmen tersebut, langkah konkret telah disiapkan. Pemprov Sulut telah menyusun draf Keputusan Gubernur (Kepgub) tentang pemberian keringanan dan pengurangan PKB serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang akan segera diberlakukan. “Kepgub sudah disiapkan dan segera berlaku. Ini menjadi solusi konkret agar tidak ada kenaikan yang memberatkan wajib pajak,” jelasnya.
Gubernur Yulius kemudian menyampaikan tiga kabar baik sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat. Kebijakan pertama adalah pemberian keringanan pokok PKB sebesar 25 persen. Dengan keringanan ini, efektif yang berlaku adalah tidak adanya kenaikan PKB pada tahun 2026 dibanding kondisi sebelumnya.
Kebijakan kedua merupakan angin segar bagi pemilik lebih dari satu kendaraan. Pemprov membebaskan pajak progresif kendaraan bermotor. “Agar supaya masyarakat yang punya kemampuan bisa membeli kendaraan lebih dari satu tanpa dikenakan pajak tambahan,” ujar Yulius. Kebijakan ini menghapuskan tambahan tarif progresif untuk kendaraan kedua dan seterusnya.
Kabar baik ketiga ditujukan untuk mendorong kepatuhan administrasi kendaraan dari luar daerah. Pemprov memberikan pembebasan pokok PKB untuk satu tahun berjalan bagi kendaraan luar daerah yang melakukan mutasi masuk ke Sulawesi Utara. Gubernur mengimbau, “Saya mengimbau pemilik kendaraan luar daerah yang beroperasi di Sulut untuk segera mengurus pindah administrasi di Samsat Sulut.”
Serangkaian kebijakan ini diharapkan tidak hanya meredakan kekhawatiran masyarakat, tetapi juga mampu menjaga daya beli sekaligus menciptakan keadilan fiskal di Sulawesi Utara. Dengan kepastian ini, diharapkan kepatuhan pajak masyarakat meningkat dan iklim usaha terkait otomotif di daerah tersebut dapat tetap bergerak positif.(JS)
