Tomohon, M-Nusantara.com – Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan beroda empat dan sepeda motor di wilayah Kota Tomohon hingga kini masih menjadi sorotan publik. Peristiwa tragis tersebut merenggut nyawa Almarhum Jerry Wulur, warga Kota Bitung yang berdomisili di Kelurahan Girian Bawa.
Penanganan kasus ini telah berlangsung hampir enam bulan di bawah wewenang Polres Tomohon. Peristiwa nahas yang terjadi Kamis, 12 September 2024 itu bermula ketika kendaraan roda empat menabrak dan menindih tubuh korban hingga menyebabkan kematian, sebagaimana terekam jelas dalam bukti CCTV di lokasi kejadian. Upaya mediasi yang pernah dijalankan menemui jalan buntu karena pihak pengemudi roda empat dinilai tidak memiliki itikad baik maupun sikap sopan santun oleh keluarga almarhum.
Menarik Dibaca. . .
Namun, hasil gelar perkara yang dilaksanakan tim penyidik Polres Tomohon justir menyimpulkan bahwa kesalahan utama berada di pihak Almarhum Jerry Wulur selaku pengendara sepeda motor. Kesimpulan tersebut didasarkan pada bukti-bukti yang menyatakan kendaraan almarhum berada di luar jalur lalu lintas yang semestinya saat kejadian berlangsung. Rabu (29/4/2026)
Keputusan ini menuai kekecewaan mendalam dari pihak keluarga korban. Keluarga menilai hasil tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan mengingat nyawa suami, ayah, kakak, dan adik mereka telah hilang. Ketidakpuasan ini melahirkan pertanyaan penting yang menjadi sorotan banyak pihak: Apakah tidak ada aturan hukum yang menyatakan bahwa pihak yang terbukti menyebabkan kematian orang lain harus tetap bertanggung jawab secara hukum, meskipun pihak yang meninggal dunia dinyatakan memiliki kesalahan?
Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, prinsip tanggung jawab hukum atas perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain telah diatur dengan jelas, terlepas dari status pihak yang terlibat. Dasar hukum yang mengatur hal tersebut antara lain:
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Pasal 310 ayat (4) menyatakan: “Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).” Ketentuan ini mewajibkan siapa pun yang tindakannya menyebabkan kematian orang lain untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum, meskipun korban dinyatakan memiliki kesalahan.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
Pasal 195 mengatur: “Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun.” Pasal ini mempertegas bahwa baik perbuatan disengaja maupun karena kelalaian yang berakibat hilangnya nyawa merupakan perbuatan pidana yang harus dipertanggungjawabkan.
Perlu dipahami secara hukum bahwa apabila pihak yang dinyatakan bersalah telah meninggal dunia, proses penuntutan pidana terhadap orang tersebut tidak dapat dilanjutkan karena subjek hukumnya sudah tidak ada. Namun, hal itu sama sekali tidak menghapus fakta hukum bahwa peristiwa tersebut telah menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Kesimpulan hukum yang menyatakan adanya kesalahan dari satu pihak tetap memiliki arti penting, terutama sebagai dasar penentuan tanggung jawab ganti rugi secara perdata maupun pertanggungjawaban pidana bagi pihak lain yang juga terlibat dan terbukti memiliki kelalaian.
Hingga berita ini diturunkan, pihak keluarga korban masih merasa belum mendapatkan keadilan dan berharap penegak hukum meninjau kembali kasus ini secara menyeluruh dengan memperhatikan seluruh fakta, termasuk bukti CCTV yang menunjukkan kendaraan roda empat menabrak dan menindih tubuh korban. Sementara itu, Polres Tomohon menyatakan masih melengkapi berkas perkara dan akan menyampaikan hasil akhir kepada pihak terkait sesuai prosedur hukum yang berlaku.
Masyarakat luas berharap penanganan kasus ini benar-benar mengungkap seluruh kebenaran dan memberikan kepastian hukum serta rasa keadilan bagi pihak yang terdampak, terutama keluarga yang telah kehilangan orang tercinta. (Tim/Red)
Akpersi DPD Sulut.
