Gorontalo, M-Nusantara.com – Kasus dugaan penganiayaan terhadap jurnalis kembali mencoreng wajah penegakan hukum dan kebebasan pers di daerah. Seorang oknum anggota lalu lintas Polres Gorontalo Utara berinisial IT diduga melakukan tindak penganiayaan terhadap Ketua DPC Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) Gorontalo Utara, Iron Tangahu, saat korban sedang menjalankan tugas jurnalistik melakukan investigasi di lokasi pertambangan beberapa waktu lalu.
Sabtu, (2/52026), perkara tersebut telah resmi dilaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Gorontalo dan sementara dalam proses penanganan hukum. Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa oknum lantas berinisial IT saat ini telah diamankan dan ditahan sementara di sel tahanan Polres Gorontalo Utara.
Menarik Dibaca. . .
DPC AKPERSI Kota Gorontalo menyampaikan bahwa tindakan kekerasan terhadap wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hukum pidana maupun Undang-Undang Pers.
Ketua DPC AKPERSI Kota Gorontalo, Yance Harun, melontarkan kecaman keras terhadap dugaan penganiayaan tersebut dan meminta aparat penegak hukum bertindak profesional serta transparan dalam menuntaskan perkara itu.
Menurutnya, tindakan yang dilakukan oknum polisi tersebut dapat dijerat dengan ketentuan pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa setiap orang yang melakukan penganiayaan dapat dipidana penjara maupun hukuman tambahan sesuai tingkat akibat yang ditimbulkan terhadap korban.
Selain itu, tindakan kekerasan terhadap wartawan saat menjalankan tugas jurnalistik juga dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dalam Pasal 18 ayat (1) dinyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang menghambat atau menghalangi pelaksanaan kerja pers dapat dipidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta.
“Kasus ini bukan hanya persoalan penganiayaan biasa, tetapi menyangkut kebebasan pers dan perlindungan terhadap jurnalis saat menjalankan tugas investigasi di lapangan. Kami meminta Polda Gorontalo bertindak tegas dan profesional,” ujar Yance Harun.
Lebih lanjut, Yance Harun meminta kepada aparat penegak hukum di Polda Gorontalo agar oknum lantas Polres Gorontalo Utara berinisial IT segera dipindahkan penahanannya ke Rumah Tahanan Polda Gorontalo. Menurutnya, langkah tersebut penting dilakukan guna menjamin objektivitas proses hukum serta memudahkan pihak AKPERSI dalam memantau perkembangan penanganan perkara secara langsung.
“Kami meminta kepada APH Polda Gorontalo agar oknum IT dipindahkan ke rutan Polda Gorontalo supaya proses hukum berjalan transparan dan kami dari pihak AKPERSI dapat memantau langsung perkembangan kasus ini,” ujar Yance Harun.
AKPERSI menilai bahwa tindakan represif terhadap wartawan tidak boleh dianggap persoalan sepele, terlebih jika dilakukan oleh aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi pelindung masyarakat dan menjunjung tinggi supremasi hukum.
Di sisi lain, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) AKPERSI juga memberikan perhatian serius terhadap kasus tersebut. Ketua Umum DPP AKPERSI, Rino Triyono, menyatakan bahwa organisasi akan berdiri tegak mengawal proses hukum hingga tuntas.
Rino Triyono juga memberikan penegasan internal kepada seluruh pengurus AKPERSI terkait komitmen organisasi dalam mengawal kasus kekerasan terhadap wartawan. Ia menyatakan, apabila perkara yang menimpa Ketua DPC AKPERSI Gorontalo Utara Iron Tangahu tiba-tiba diselesaikan melalui upaya damai tanpa melibatkan mekanisme dan keputusan organisasi, maka DPP AKPERSI akan mengambil langkah tegas sesuai aturan organisasi.
“Apabila kasus ini tiba-tiba dilakukan perdamaian sepihak tanpa koordinasi organisasi, maka DPP AKPERSI akan menonaktifkan saudara Iron Tangahu dari jabatan Ketua DPC AKPERSI Gorontalo Utara sesuai AD/ART organisasi,” ujar Rino Triyono.
AKPERSI menilai pengawalan terhadap kasus ini penting dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap profesi wartawan dan untuk memastikan tidak ada lagi tindakan intimidasi maupun kekerasan terhadap insan pers di Gorontalo.
Kasus ini kini menjadi perhatian serius kalangan jurnalis dan organisasi pers di Gorontalo, yang berharap aparat penegak hukum dapat menuntaskan perkara secara profesional, transparan, dan tanpa tebang pilih. (Tim/Red)
