Gorontalo, M-Nusantara.com — Dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap seorang perempuan muda kembali mencuat di wilayah hukum Polresta Gorontalo Kota. Dalam konferensi pers yang digelar di kantor Polsek Kota Utara, pihak kepolisian membeberkan perkembangan penanganan kasus dugaan penganiayaan yang menimpa seorang mahasiswi berinisial MPP (20).
Kasus tersebut ditangani berdasarkan laporan polisi Nomor: LP/14/V/2026/SPKT/Polsek Kota Utara/Polresta Gorontalo Kota/Polda Gorontalo tertanggal 11 Mei 2026. Penyidikan kemudian diperkuat melalui Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/11/V/RES.1.6/2026/Sektor Kota Utara tanggal 14 Mei 2026.
Menurut keterangan Kasat Reskrim Polresta Gorontalo Kota, Akmal Novian Reza, kasus tersebut merupakan dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap perempuan yang diduga dilakukan oleh tersangka berinisial Y.A.S. (24), yang diketahui belum memiliki pekerjaan tetap dan berasal dari Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango. Kamis (21/5/2026)
Menarik Dibaca. . .
Sementara korban MPP merupakan seorang pelajar/mahasiswi asal Desa Popayato, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato.
“Pelaku dijerat Pasal 466 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun 6 bulan,” ujar AKP Akmal Novian Reza dalam konferensi pers tersebut.
Berdasarkan kronologi yang disampaikan penyidik, peristiwa dugaan penganiayaan terjadi pada Senin, 11 Mei 2026 sekitar pukul 13.00 WITA di sebuah kamar kontrakan.
Saat itu korban pulang ke kontrakan dan mendapati tersangka sedang memainkan telepon genggam milik korban.
Tersangka kemudian menunjukkan sebuah foto dari handphone tersebut dan menanyakan identitas seorang perempuan yang berada dalam foto bersama korban. Setelah terjadi percakapan, tersangka diduga mulai emosi dan melakukan kekerasan fisik.
Sekitar lima menit kemudian, tersangka mendekati korban yang sedang berbaring dan diduga menendang bagian kepala korban. Korban kemudian bangun dan duduk di ranjang.
Tersangka sempat keluar kamar lalu kembali membawa tongkat kayu bekas gagang sapu dan diduga memukul korban berkali-kali.
Meski korban disebut telah meminta maaf dan memohon agar tindakan tersebut dihentikan, tersangka diduga tetap melanjutkan aksi kekerasan. Tidak hanya itu, tersangka juga diduga mengambil ikat pinggang dan kembali memukul korban secara berulang.
Dalam keterangan penyidik, tersangka bahkan diduga memanaskan setrika dan mencoba menyetrika tangan korban. Namun korban berhasil menghindar. Tersangka selanjutnya diduga menarik rambut korban dan memukul menggunakan tangan terkepal.
Usai kejadian, tersangka disebut keluar kamar dan duduk memainkan handphone, sementara korban langsung pergi menuju kampus dan menceritakan peristiwa tersebut kepada rekannya yang kemudian menjadi saksi.
Kasus ini mendapat perhatian serius dari DPC Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) Kota Gorontalo. Ketua DPC AKPERSI Kota Gorontalo, Yance Harun, mengapresiasi langkah cepat aparat Reskrim Polresta Gorontalo Kota dan Polsek Kota Utara dalam menangani perkara tersebut.
Namun demikian, pihaknya menegaskan akan terus mengawal proses hukum hingga tuntas.
“Kami mengapresiasi tugas dan kinerja Reskrim Polresta Gorontalo Kota serta Polsek Kota Utara. Akan tetapi, DPC AKPERSI Kota Gorontalo tetap mengawal dugaan kasus penganiayaan yang menimpa MPP. Kami berharap ke depan kasus kekerasan terhadap perempuan, apalagi terhadap seorang mahasiswi, tidak lagi terjadi karena dapat menghancurkan masa depan korban,” tegas Yance Harun.
Hal senada disampaikan DPC AKPERSI Kabupaten Pohuwato melalui Deddy Bertus. Ia menyatakan pihak keluarga bersama organisasi akan terus memberikan pendampingan kepada korban hingga proses persidangan selesai.
“Kami akan mendampingi korban MPP sampai pada sidang di pengadilan. Korban merupakan keponakan kami, dan kami berharap pelaku berinisial Y.A.S. dapat dijatuhi hukuman yang setimpal sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Deddy Bertus.
Kasus dugaan penganiayaan terhadap perempuan ini menjadi perhatian publik karena dinilai mencerminkan masih maraknya kekerasan terhadap perempuan di lingkungan sosial maupun hubungan pribadi. Aparat penegak hukum diharapkan dapat menuntaskan perkara secara profesional, transparan, dan berkeadilan sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. (Red)
