Gorontalo, M-Nusantara.com – Rencana pengadaan 45 unit MacBook Air oleh Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo dengan total anggaran mencapai Rp1,125 miliar dari APBD Tahun Anggaran 2026 menuai sorotan dari berbagai kalangan. Salah satu kritik keras datang dari aktivis Gorontalo, Abdul Kadir Koro, yang menilai pengadaan tersebut tidak sejalan dengan kondisi keuangan daerah yang saat ini sedang mengalami tekanan fiskal. Kamis (11/6/2026)
Dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), tercatat paket pengadaan tersebut memiliki kode RUP 66444171714 dengan sumber pendanaan dari APBD Provinsi Gorontalo Tahun 2026 dan total pagu anggaran sebesar Rp1.125.000.000.
Jika dibagi untuk 45 anggota DPRD Provinsi Gorontalo, maka setiap unit laptop dianggarkan sekitar Rp 25 juta. Nilai tersebut setara dengan harga perangkat premium seperti MacBook Air yang selama ini dikenal sebagai produk kelas atas.
Menarik Dibaca. . .
Abdul Kadir Koro menilai rencana pengadaan tersebut sangat bertolak belakang dengan kondisi fiskal daerah yang terus mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Ia mengungkapkan bahwa APBD Provinsi Gorontalo yang pada tahun 2024 berada di kisaran Rp 1,92 triliun, turun menjadi sekitar Rp 1,68 triliun pada tahun 2025 dan kembali menurun menjadi sekitar Rp1,53 triliun pada tahun 2026.
Bahkan, menurut proyeksi yang disampaikannya, APBD Provinsi Gorontalo berpotensi turun hingga berada di kisaran Rp 1,2 triliun pada tahun 2027.
Menurut Abdul Kadir Koro, kondisi tersebut seharusnya menjadi dasar bagi seluruh penyelenggara pemerintahan untuk memperketat belanja daerah dan mengutamakan program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
“Bagaimana mungkin lembaga yang memiliki fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah justru merencanakan belanja fasilitas dengan nilai yang cukup besar di tengah kondisi keuangan daerah yang semakin terbatas,” kritiknya.
Ia juga menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang selama ini sering dijadikan alasan untuk mengurangi berbagai program bantuan dan kegiatan masyarakat. Di sisi lain, belanja fasilitas untuk pejabat dan wakil rakyat justru masih terus muncul dalam perencanaan anggaran.
Sorotan tersebut mendapat dukungan dari DPC AKPERSI Kota Gorontalo. Ketua DPC AKPERSI Kota Gorontalo, Yance Harun, menyatakan apresiasinya terhadap keberanian Abdul Kadir Koro dalam mengangkat persoalan tersebut ke ruang publik.
Menurut Yance Harun, semangat efisiensi anggaran seharusnya berlaku bagi seluruh organisasi perangkat daerah, termasuk Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo.
Ia mengungkapkan bahwa beberapa waktu lalu pihak AKPERSI pernah mengajukan proposal kegiatan kepada DPRD Provinsi Gorontalo dalam rangka pelaksanaan Rapimnas organisasi. Namun saat itu pihak sekretariat menyampaikan bahwa kondisi keuangan daerah sedang mengalami efisiensi sehingga tidak tersedia anggaran untuk mendukung kegiatan tersebut.
“Ketika berbagai kegiatan masyarakat dan organisasi diberi alasan efisiensi anggaran, maka publik tentu mempertanyakan konsistensi kebijakan tersebut saat muncul rencana pengadaan barang bernilai miliaran rupiah,” ujar Yance Harun.
Lebih lanjut, ia menilai bahwa penghematan anggaran seharusnya dimulai dari belanja yang tidak bersifat mendesak. Pemerintah daerah saat ini sedang berupaya melakukan berbagai langkah efisiensi, termasuk pembatasan sejumlah program dan pengeluaran operasional. Oleh karena itu, setiap rencana belanja yang menggunakan uang rakyat harus mempertimbangkan skala prioritas serta manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Menurutnya, di tengah meningkatnya kebutuhan pelayanan publik, persoalan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, serta keterbatasan fiskal daerah, penggunaan APBD harus lebih diarahkan pada program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
DPC AKPERSI Kota Gorontalo berharap DPRD Provinsi Gorontalo melalui Sekretariat DPRD dapat memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat mengenai urgensi pengadaan tersebut, termasuk alasan kebutuhan, spesifikasi teknis, dasar perencanaan, serta manfaat yang akan diperoleh dari penggunaan anggaran sebesar Rp 1,125 miliar itu.
“Kami tidak anti terhadap pengadaan fasilitas kerja. Namun di tengah kondisi daerah yang sedang mengencangkan ikat pinggang karena alasan efisiensi, maka setiap rupiah uang rakyat harus digunakan secara bijak, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” tegas Yance Harun (Red)
