Kota Gorontalo, M-Nusantara.com – Rifaldi Musa, warga Kelurahan Molosipat U, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, mengaku belum memperoleh keadilan atas musibah kecelakaan kerja yang dialaminya saat masih bekerja di PT Infion.
Menurut keterangan Rifaldi, dirinya mulai bekerja di PT Infion sejak 2 Januari 2025 dengan dilengkapi kontrak kerja dari perusahaan. Pada 25 April 2025, saat sedang menjalankan tugas pekerjaan menggunakan sepeda motor, ia mengalami kecelakaan lalu lintas tunggal yang mengakibatkan kaki kirinya patah dan harus menjalani operasi.
Menarik Dibaca. . .
“Setelah kecelakaan terjadi, saya langsung menghubungi atasan saya, Pak Bernard, agar pihak perusahaan mengetahui kondisi yang saya alami. Informasi kecelakaan itu juga saya sampaikan melalui grup kerja Sulawesi,” ujar Rifaldi.
Namun, Rifaldi mengaku kemudian mendapat informasi bahwa dirinya tidak dapat memperoleh manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dari BPJS Ketenagakerjaan karena belum didaftarkan sebagai peserta oleh perusahaan. Akibatnya, seluruh biaya pengobatan dan operasi ditanggung menggunakan dana pribadi.
Tidak hanya itu, Rifaldi juga mengaku hubungan kerjanya dengan perusahaan berakhir pada 25 November 2025.
Merasa dirugikan, Rifaldi menyatakan telah mengadukan persoalan tersebut ke Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Gorontalo serta Kantor BPJS Ketenagakerjaan. Namun, menurutnya, hingga kini belum ada penyelesaian yang memberikan kepastian hukum.
Selanjutnya, ia melaporkan dugaan tersebut kepada Polda Gorontalo. Akan tetapi, proses penyelidikan dihentikan setelah penyidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dengan alasan tidak ditemukan bukti yang cukup.
Atas kondisi tersebut, Rifaldi kemudian mengadukan permasalahannya kepada DPRD Provinsi Gorontalo. Ia berharap lembaga legislatif dapat memfasilitasi rapat dengar pendapat dengan menghadirkan Dinas Tenaga Kerja, BPJS Ketenagakerjaan, pihak perusahaan, serta penyidik yang menerbitkan SP3, sehingga perkara tersebut dapat memperoleh kejelasan.
“Saya berharap DPRD dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dan memanggil seluruh pihak terkait agar persoalan ini dapat diselesaikan secara adil,” tegas Rifaldi.
Sementara itu, secara terpisah, Ketua DPC AKPERSI Kota Gorontalo, Yance Harun, meminta instansi terkait menindaklanjuti laporan yang telah disampaikan korban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Yance menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pasal 15 ayat (1), setiap pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan seluruh pekerjanya sebagai peserta BPJS sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti.
Selain itu, Pasal 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 mengatur bahwa pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajiban tersebut dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda, dan/atau tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu. Ketentuan mengenai sanksi tersebut juga diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013.
“Kami berharap Dinas Tenaga Kerja segera menindaklanjuti laporan Rifaldi Musa secara profesional sesuai kewenangannya. Apabila terbukti perusahaan tidak melaksanakan kewajibannya mendaftarkan pekerja ke BPJS Ketenagakerjaan, maka sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 harus diterapkan. Selain itu, korban juga berhak memperjuangkan penggantian biaya pengobatan sesuai mekanisme hukum yang berlaku,” tegas Yance Harun.
Hingga berita ini disusun, pihak PT Infion, Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Gorontalo, BPJS Ketenagakerjaan, maupun Polda Gorontalo belum memberikan keterangan resmi. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi dari seluruh pihak sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. (Red)
