Manado, M_Nusantara.com Di tengah derasnya hujan yang membasahi wilayah Sulawesi Utara dalam beberapa pekan terakhir, sebuah ajakan penting muncul dari kalangan insan pers. Dewan Pimpinan Daerah Pro Jurnalismedia Siber (DPD PJS) Sulut tidak hanya menatap langit yang kelabu, tetapi juga memandang ke tanah, ke hutan-hutan yang menjadi penopang kehidupan. Mereka mengajak seluruh jurnalis di daerah ini untuk menjadi garda terdepan dalam upaya pelestarian lingkungan, sebuah langkah pencegahan sebelum bencana datang mengetuk pintu.
Ajakan ini disampaikan oleh Ketua DPD PJS Sulut, Butje Lengkong, dengan nada yang tegas namun penuh keprihatinan. Ia menggambarkan hutan bukan sekadar kumpulan pohon, tetapi sebagai penyangga hidup yang menahan air hujan, mencegahnya meluncur deras menghanyutkan tanah dan harapan. “Jika hutan rusak, maka potensi banjir dan tanah longsor akan semakin besar,” ujarnya, mengingatkan bahwa kerusakan alam adalah undangan terbuka bagi bencana.
Menarik Dibaca. . .
Lebih dari sekadar seruan moral, Butje menegaskan bahwa panggilan untuk menjaga alam ini berlandaskan hukum yang kuat. Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menjamin hak setiap orang atas lingkungan yang baik dan sehat, sekaligus membebankan kewajiban untuk memeliharanya. Hutan, dalam UU Kehutanan, memiliki fungsi vital sebagai wilayah konservasi, perlindungan, dan penopang sistem kehidupan.
Keprihatinan tersebut beresonansi dengan suara Steven Pande-iroot, Sekretaris DPD PJS Sulut. Dengan suara lirih penuh renungan, ia mengajak semua pihak belajar dari nestapa daerah lain. “Jangan sampai ada masyarakat yang menjadi korban bencana terlebih dahulu, baru kita bertindak,” katanya pada Kamis (22/01/2026). Baginya, penderitaan akibat banjir dan longsor di berbagai wilayah Indonesia harus menjadi cermin yang memantulkan wajah rentan Sulut jika lengah.
Di sinilah peran jurnalis ditempatkan bukan hanya sebagai pelapor kejadian, tetapi sebagai penyuluh dan penggerak. Steven menekankan bahwa pena dan kamera memiliki kekuatan untuk mengedukasi masyarakat, membangun narasi yang berpihak pada kelestarian. Fungsi kontrol sosial pers, yang diamanatkan undang-undang, bisa diarahkan untuk menyoroti praktik baik, mengkritisi pengabaian, dan mendorong kebijakan yang memuliakan alam.
Narasi yang dibangun DPD PJS Sulut ini berangkat dari sebuah keyakinan: bencana alam seringkali adalah bencana ekologis yang dipicu ulah manusia. Degradasi hutan untuk alasan ekonomi jangka pendek, alih fungsi lahan yang tidak terkendali, dan rendahnya kesadaran lingkungan menjadi bibit-bibit malapetaka yang hanya menunggu hujan sebagai pemicunya.
Oleh karena itu, ajakan ini pada hakikatnya adalah seruan untuk berubah sebelum terlambat. Butje dan Steven percaya bahwa jurnalis, dengan jaringan dan pengaruhnya, dapat menjadi jembatan antara pengetahuan dan aksi. Pemberitaan yang faktual, mendalam, dan humanis tentang kondisi hutan dan lingkungan dapat menggugah kesadaran kolektif, dari level pemerintah hingga warga biasa.
Sinergi tiga pilar—pers, masyarakat, dan pemerintah—dipandang sebagai formula utama. DPD PJS Sulut membayangkan sebuah kolaborasi di mana jurnalis menyediakan informasi dan ruang dialog, masyarakat bergerak dalam aksi nyata pelestarian, dan pemerintah merumuskan serta menegakkan regulasi yang protektif. Hanya dengan cara ini keseimbangan alam dapat dipulihkan dan dipertahankan.
Pada akhirnya, pesan yang ingin disampaikan jelas: menjaga hutan dan lingkungan hari ini bukanlah pilihan, melainkan sebuah keharusan demi menyelamatkan nyawa dan masa depan. Setiap tetes hujan yang diserap akar pohon adalah nyawa yang terselamatkan dari terjangan banjir. Dan dalam misi penyelamatan ini, setiap jurnalis di Sulawesi Utara diajak untuk menjadi pahlawan dengan caranya sendiri: melalui kata-kata yang menggerakkan dan pemberitaan yang menyelamatkan. (Josel)
