Sulut, M-Nusantara.com — Langkah nyata dalam penguatan partisipasi masyarakat di bidang pengawasan pemerintahan kembali terlihat di Sulawesi Utara.
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Independen Nasionalis Anti Korupsi (INAKOR) Sulawesi Utara secara resmi telah menuntaskan proses pelaporan keberadaan organisasi kemasyarakatan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Utara.
Menarik Dibaca. . .
Proses administrasi ini telah ditandai dengan diterbitkannya Tanda Penerimaan Laporan Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan yang menjadi bukti sah bahwa LSM INAKOR Sulut telah tercatat dan diakui keberadaannya oleh pemerintah daerah sesuai dengan kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pengakuan administratif dari Kesbangpol Sulut ini menjadi tonggak penting bagi perjalanan organisasi yang berfokus pada pengawasan kebijakan publik dan pemberantasan praktik korupsi di wilayah tersebut.
Dengan status legalitas yang telah terverifikasi, LSM INAKOR Sulut memiliki pijakan yang lebih kuat untuk menjalankan fungsi kontrol sosial yang konstruktif serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) LSM INAKOR Sulawesi Utara, Rolly Wenas, menyampaikan bahwa penerimaan laporan ini bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan pintu masuk menuju tanggung jawab yang lebih besar.
Pihaknya berkomitmen untuk terus mengawal transparansi anggaran, akuntabilitas kinerja aparatur, serta kualitas pelayanan publik di seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Utara.
“Legalitas yang kami terima hari ini adalah amanat dari masyarakat yang mempercayakan kami untuk menjadi mitra kritis pemerintah dalam membangun daerah yang bersih dari korupsi.
Kami akan bekerja profesional, independen, dan tetap berpihak pada kepentingan rakyat,” ujar Rolly Wenas saat ditemui di kantor sekretariat LSM INAKOR Sulut, Jumat (26/6/2026).
Ia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus, anggota, relawan, dan masyarakat yang selama ini memberikan dukungan dan kepercayaan kepada LSM INAKOR Sulawesi Utara.
Menurutnya, kekuatan organisasi terletak pada partisipasi aktif warga yang peduli terhadap penggunaan uang rakyat dan keberlanjutan pembangunan yang adil.
Dengan tercatatnya LSM INAKOR Sulut di Kesbangpol, organisasi ini optimistis dapat memperluas jangkauan pengawasan dan advokasi di berbagai sektor strategis, termasuk pengadaan barang dan jasa, pengelolaan dana desa, hingga kebijakan publik yang menyentuh langsung hajat hidup masyarakat.
“Kami tidak berjanji menjadi yang terbesar, tetapi kami berkomitmen untuk tetap menjadi bagian dari perjuangan mewujudkan keadilan, keterbukaan informasi, dan pengawasan yang berpihak kepada kepentingan rakyat.
Sekali lagi, legalitas bukan tujuan akhir, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar untuk mengawal kepentingan masyarakat dan mengawasi penggunaan uang rakyat,” pungkas Rolly.
Dengan adanya pengakuan resmi ini, LSM INAKOR Sulut berharap dapat terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan, tanpa kehilangan sikap kritis dan independensinya, demi terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas di Sulawesi Utara. (**)
