Ambon, M-Nusantara.com – Sikap tertutup yang dinilai ditunjukkan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku terhadap permintaan informasi mengenai tujuh paket proyek yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mendapat sorotan keras dari Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Swadaya Masyarakat Independen Nasionalis Anti Korupsi (DPN LSM-INAKOR). Senin (29/6/2026)
Setelah serangkaian permohonan informasi publik tidak memperoleh tanggapan sebagaimana diharapkan, DPN LSM-INAKOR secara resmi membawa persoalan tersebut ke Ombudsman RI Perwakilan Maluku serta menyampaikan laporan kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Jakarta untuk dilakukan evaluasi sesuai kewenangannya.
Menarik Dibaca. . .
Permohonan informasi yang diajukan INAKOR meliputi dokumen kontrak, Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan Bill of Quantity (BoQ) terhadap tiga paket penanganan longsoran serta empat paket preservasi jalan Tahun Anggaran 2023–2024.
Ketua DPN LSM-INAKOR Wilayah Indonesia Timur, Christoforus Jamco, menegaskan bahwa seluruh badan publik yang mengelola APBN wajib menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.
“Yang kami minta bukan dokumen rahasia negara. Kami meminta dokumen yang berkaitan dengan penggunaan uang rakyat. Keterbukaan informasi merupakan kewajiban badan publik. Apabila seluruh proses perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan pekerjaan telah dilaksanakan sesuai ketentuan, maka semestinya tidak ada alasan untuk menutup akses terhadap dokumen yang memang dapat dibuka kepada publik,” tegas Jamco.
Menurut INAKOR, keterbukaan informasi merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
INAKOR juga mencermati adanya berbagai keluhan yang berkembang di kalangan kontraktor mengenai dugaan ketidaksesuaian antara dokumen perencanaan dengan kondisi riil di lapangan. Menurut INAKOR, berbagai informasi tersebut perlu diuji melalui mekanisme pemeriksaan oleh lembaga yang berwenang, sehingga seluruh pihak memperoleh kepastian berdasarkan fakta dan dokumen resmi.
Atas dasar itu, INAKOR meminta Menteri Pekerjaan Umum memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola administrasi, kepatuhan terhadap keterbukaan informasi publik, serta pengawasan atas pelaksanaan proyek-proyek yang menggunakan anggaran negara.
“Kami meminta Bapak Menteri PU turun tangan. Transparansi bukan sekadar slogan, tetapi kewajiban hukum yang harus dijalankan setiap badan publik. Kepercayaan masyarakat hanya dapat dibangun melalui keterbukaan, bukan dengan sikap diam,” ujar Jamco.
INAKOR menegaskan bahwa langkah yang ditempuh sepenuhnya berada dalam koridor hukum dan mekanisme pengawasan yang berlaku. Saat ini, proses di Ombudsman RI Perwakilan Maluku masih berjalan, sementara laporan kepada Inspektorat Jenderal Kementerian PU diharapkan menjadi dasar evaluasi internal.
“Kami tidak sedang menghakimi siapa pun. Yang kami perjuangkan adalah keterbukaan, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap uang negara. Namun apabila BPJN Maluku tetap tidak membuka dokumen publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan hasil pemeriksaan Ombudsman maupun pengawasan internal Kementerian menemukan adanya maladministrasi atau indikasi pelanggaran yang didukung bukti yang cukup, maka DPN LSM-INAKOR akan membawa persoalan tersebut kepada aparat penegak hukum sesuai kewenangan dan mekanisme hukum yang berlaku.”
Menutup pernyataannya, Jamco menegaskan bahwa pengawasan masyarakat terhadap penggunaan APBN merupakan bagian dari partisipasi publik yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
“Setiap rupiah yang bersumber dari APBN adalah uang rakyat. Karena itu, setiap penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka, profesional, dan sesuai hukum. Transparansi bukan ancaman bagi institusi yang bekerja dengan benar, melainkan bukti bahwa tata kelola pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya,” pungkas Christoforus Jamco.
Narahubung:
Christoforus Jamco.082248360963
Ketua DPN LSM-INAKOR Wilayah Indonesia Timur
Rolly Wenas. 085394696755
Ketua Harian Dewan Pimpinan Nasional LSM-INAKOR
