Jakarta, M-Nusantara.com – Lembaga penegak hukum yang selama ini menjadi garda terdepan pemberantasan korupsi, Kejaksaan Agung, sedang menghadapi ujian terberat dalam sejarahnya.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah, yang memiliki kewenangan menangani perkara korupsi strategis, saat ini menjadi pusat penyelidikan dugaan korupsi dan pencucian uang yang terkait dengan kasus pasokan batu bara PLN, dana Asabri, dan PT Krakatau Steel . Ironi ini memicu pertanyaan mendasar tentang independensi Kejaksaan Agung, yang justru baru-baru ini dinobatkan sebagai lembaga penegak hukum paling dipercaya publik berdasarkan sejumlah survei . Kamis (9/7/2026)
Menarik Dibaca. . .
Dugaan keterlibatan Jampidsus dalam kasus korupsi besar mengguncang fondasi Kejaksaan Agung. Penggeledahan yang dilakukan oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas tipidkor) Polri bersama Polda Metro Jaya telah menyita bukti yang mencengangkan: uang tunai sekitar Rp 67,2 miliar dari Kafe de’Clan dan Koin Money Changer di Cipete, serta 74 kilogram emas batangan dan uang tunai Rp 476 miliar dari sebuah rumah mewah di Sentul, Bogor, yang diduga kuat terkait dengan Jampidsus . Kepala Kortas tipidkor Polri, Irjen Totok Suharyanto, masih mendalami kepemilikan rumah dan foto-foto keluarga yang ditemukan di lokasi tersebut, namun isu yang beredar semakin menguatkan dugaan publik . Keberadaan barang bukti dalam jumlah fantastis ini seakan mencoreng citra Kejaksaan yang selama ini digadang-gadang sebagai institusi paling progresif dalam memberantas korupsi.
Lebih lanjut, respons Kejaksaan Agung atas penyelidikan ini justru memicu kontroversi baru. Alih-alih menunjukkan transparansi dan kooperatif, puluhan prajurit TNI bersenjata dikerahkan untuk menjaga kediaman pribadi Jampidsus. Pengerahan ini dilakukan atas dasar “permintaan Kejaksaan” dan dalih Perpres Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan jaksa. Namun, langkah ini memunculkan kekhawatiran serius akan militerisasi penegakan hukum dan pelanggaran supremasi sipil.
Akademisi menilai bahwa pengerahan TNI dalam urusan pidana sipil, terutama untuk mengamankan seorang pejabat yang tengah diselidiki, adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang membahayakan demokrasi .
Hal ini bahkan dapat dianggap sebagai bentuk “okupasi” militer terhadap institusi sipil, mengingat revisi UU TNI yang memperluas peran militer dalam urusan sipil . Kehadiran tentara di tengah skandal korupsi ini bukannya menciptakan rasa aman, melainkan justru memperkuat kesan bahwa ada upaya perlindungan khusus terhadap pejabat yang bermasalah.
Di sisi lain, manuver politik dari kalangan legislatif dan eksekutif menambah kompleksitas persoalan. Wakil Ketua DPR yang akrab disapa Dasco, serta Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, disebut-sebut memiliki kepentingan di balik layar dalam kasus ini. Ketika Jampidsus yang selama ini lincah menetapkan tersangka dalam kasus-kasus sensasional seperti Program Makan Bergizi Gratis, namun terkesan lamban ketika kasus menyentuh jaringan kekuasaan, publik mulai mempertanyakan selektivitas penegakan hukum. Slogan “follow the impact” yang diagungkan Jampidsus kini berubah menjadi “follow the permission”: tegas kepada yang lemah, tuli kepada yang berkuasa . Vonis bebas yang dijatuhkan Pengadilan Tipikor Medan dalam perkara korupsi lahan PTPN IV juga menjadi bukti bahwa dakwaan yang lemah dan proses hukum yang tidak transparan dapat menghasilkan ketidakadilan di ujung proses.
Publik kini dihadapkan pada krisis kepercayaan yang multidimensional. Institusi yang seharusnya menjadi benteng terakhir pemberantasan korupsi justru menjadi panggung skandalnya sendiri. “Penegakan hukum yang ditawan kekuasaan bukan penegakan hukum; itu teater kekuasaan yang memakai jubah keadilan,” tegas Joni Sudarso, Direktur LBH AMPUH INDONESIA. Masyarakat berhak mendapatkan jawaban atas pertanyaan mendasar: siapa sebenarnya yang dilindungi oleh penjagaan tentara itu, dan atas kepentingan siapa skandal ini ditutup-tutupi? Kepercayaan publik yang telah dibangun dengan susah payah oleh Kejaksaan Agung kini terancam runtuh seketika.
Jika krisis ini tidak ditangani secara serius dengan membentuk tim investigasi independen yang melibatkan KPK, BPK, Ombudsman, dan masyarakat sipil, maka yang runtuh bukan hanya kredibilitas Kejaksaan Agung, melainkan fondasi negara hukum itu sendiri.
(Sumber : Joni Sudarso, Direktur LBH AMPUH INDONESIA.)
