DPN LSM INAKOR Dorong Pendalaman Kasus BPJN Maluku: Administrasi Selesai, Potensi Pidana Tetap Mengintai
Maluku, M-Nusantara.com – Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Swadaya Masyarakat Independen Nasionalis Anti Korupsi (DPN LSM INAKOR) mendorong agar temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait proyek di lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku tidak berhenti pada penyelesaian administratif semata.
Menarik Dibaca. . .
Organisasi ini menilai bahwa penyelesaian melalui mekanisme Tuntutan Ganti Rugi (TGR) tidak menghapus potensi pertanggungjawaban pidana jika ditemukan bukti pelanggaran hukum lebih lanjut.Senin (20/7/2026)
Pernyataan ini muncul di tengah masih berprosesnya permohonan keterbukaan informasi publik yang diajukan DPN LSM INAKOR kepada BPJN Maluku.
Permohonan yang mencakup dokumen Kontrak, Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan Bill of Quantity (BoQ) untuk tujuh paket pekerjaan itu kini tengah ditempuh melalui mekanisme penyelesaian di Ombudsman RI Perwakilan Maluku.
Langkah ini diambil setelah sebelumnya INAKOR menyoroti sikap BPJN Maluku yang dinilai tertutup terkait dokumen proyek APBN tersebut .
Ketua DPN LSM INAKOR Wilayah Indonesia Timur, Christoforus Jamco, menyatakan bahwa pihaknya menangkap adanya pandangan yang berkembang di masyarakat bahwa setelah temuan BPK diselesaikan secara administratif, maka seluruh persoalan dianggap telah selesai.
Menurut Jamco, pemahaman ini keliru dan perlu diluruskan mengingat adanya ketentuan hukum yang tegas mengatur hal tersebut.
“Perlu dipahami bahwa tindak lanjut rekomendasi BPK, termasuk melalui mekanisme TGR, merupakan kewajiban administratif.
Namun penyelesaian administratif tidak otomatis menghapus kemungkinan adanya pertanggungjawaban pidana apabila kemudian ditemukan alat bukti yang sah yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Jamco dalam keterangannya, Minggu (19/7/2026).
Jamco merujuk pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang secara eksplisit menyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana.
Landasan hukum ini menguatkan posisi INAKOR bahwa proses pengawasan tidak boleh berhenti di meja administrasi .
“Karena itu, tidak tepat apabila penyelesaian administratif dijadikan alasan untuk menganggap seluruh proses pengawasan telah berakhir.
Temuan BPK adalah salah satu pintu masuk. Pendalaman berikutnya dapat dilakukan melalui analisis dokumen, pemeriksaan lapangan, maupun data lain yang diperoleh sesuai ketentuan hukum,” jelasnya.
DPN LSM INAKOR menegaskan bahwa permohonan dokumen Kontrak, RAB, BoQ, dan dokumen teknis lainnya kepada BPJN Maluku bukanlah bentuk ancaman, melainkan bagian dari pelaksanaan hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial.
Hal ini dijamin oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
“Apabila seluruh pelaksanaan pekerjaan telah sesuai kontrak, spesifikasi teknis, serta ketentuan peraturan perundang-undangan, maka keterbukaan dokumen justru akan memperkuat kepercayaan publik.
Sebaliknya, apabila dalam proses analisis nantinya ditemukan adanya ketidaksesuaian yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara atau mengindikasikan pelanggaran hukum, maka hasil kajian tersebut patut disampaikan kepada aparat penegak hukum untuk dilakukan pendalaman sesuai kewenangannya,” pungkas Jamco.
DPN LSM INAKOR berkomitmen untuk terus mengawal penggunaan keuangan negara secara profesional dan objektif.
Mereka berharap BPJN Maluku dapat menyikapi permohonan informasi publik sebagai bagian dari mekanisme akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, bukan sebagai upaya menghambat pengawasan.
Organisasi ini menekankan bahwa transparansi adalah kunci untuk membangun kepercayaan publik terhadap integritas pengelolaan keuangan negara .
Sumber : DPN INAKOR
