Oleh: Reinhard Wowiling, S.H.
(Advokat dan Konsultan Hukum)
Jakarta, M-Nusantara.com – Selama puluhan tahun, memori kolektif masyarakat Indonesia telah teracuni oleh dogma peradilan pidana yang sederhana dan retributif : jika terbukti bersalah, maka hukuman fisik berupa penjara adalah satu-satunya jawaban mutlak.
Logika purba ini tidak hanya menyederhanakan hakikat keadilan, melainkan juga menjebak publik dalam kepuasan semu yang haus darah, di mana keadilan dianggap absen jika tidak ada tubuh yang dijebloskan ke balik jeruji besi.
Akibatnya, ruang sidang kerap kali bertransformasi menjadi mesin penghukum yang dingin, menggilas manusia-manusia marjinal seperti kakek pemetik beberapa buah mangga atau ibu yang terdesak lapar, demi apa yang disebut kepastian hukum normatif. Senin (20/7/2026)
Padahal, sejak abad ke-18, filsuf Cesare Beccaria telah mengingatkan bahwa tujuan akhir dari hukum pidana bukanlah sarana pembalasan dendam negara, melainkan upaya pencegahan dan perbaikan sosial.
Di tengah sesaknya lembaga pemasyarakatan (overcrowding), kehadiran institusi pemaafan hakim atau Rechterlijk Pardon dalam Pasal 54 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional bertindak sebagai oase pencerahan yang memaksa kita mendefinisikan ulang batas antara hukum dan kemanusiaan.
Rechterlijk Pardon bukanlah sebuah kompromi murah atau jalan keluar transaksional bagi para pelaku kejahatan bersenjata atau koruptor kakap, melainkan sebuah instrumen spiritualitas hukum yang menempatkan hakim sebagai penjaga moral keadilan, bukan sekadar corong undang-undang yang mekanis.
Melalui konsep progresif ini, hakim diberikan otoritas konstitusional untuk menyatakan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, namun memilih untuk tidak menjatuhkan sanksi pidana maupun tindakan apa pun.
Langkah berani ini diambil dengan menakar secara kumulatif ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku seperti usia lanjut atau ketiadaan niat jahat, faktor yang melatarbelakangi perbuatan, serta pemulihan hubungan sosial setelah tindak pidana terjadi, termasuk adanya perdamaian dan maaf dari korban.
Secara doktriner, pemaafan ini sejalan dengan spirit integrasi dalam UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP Baru yang menggeser kiblat sistem peradilan pidana dari pemidanaan murni menuju pemulihan kedamaian sosial (restorative justice).
Namun, skeptisisme publik terhadap institusi baru ini merupakan hal yang wajar dan wajib diantisipasi secara ketat.
Di tengah potret penegakan hukum domestik yang masih kerap didera krisis integritas, kewenangan subjektif yang teramat luas ini berisiko melahirkan disparitas putusan yang lebar atau bahkan disalahgunakan sebagai ruang transaksi baru bagi terdakwa yang memiliki kapital sosial dan finansial tinggi.
Untuk menghindari bahaya laten tersebut, pengadilan wajib menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang absolut, di mana setiap putusan pemaafan hakim harus disertai dengan pertimbangan hukum (ratio decidendi) yang mendalam, rasional, dan dapat diuji oleh publik.
Seperti yang dikemukakan filsuf hukum Lon L. Fuller, moralitas internal hukum mensyaratkan penerapan aturan secara jujur dan konsisten; dengan demikian, Rechterlijk Pardon harus diletakkan sebagai sebuah pengecualian yang sakral berdasarkan fakta persidangan yang jernih, bukan instrumen diskriminatif yang membedakan perlakuan berdasarkan status kelas sosial.
Secara filosofis, hukum tidak pernah diciptakan semata-mata untuk mengabdi pada kelembagaan pasal yang kaku, melainkan untuk melayani kemaslahatan manusia itu sendiri.
Pemikiran Gustav Radbruch yang menempatkan keadilan sebagai mahkota tertinggi di atas kepastian hukum dan kemanfaatan menjadi landasan etis mengapa negara modern tidak boleh lagi memelihara watak balas dendam dalam hukum pidananya.
Ketika hukum dipaksa bekerja layaknya mesin otomatis tanpa melibatkan empati dan nurani, ia tidak lagi melahirkan keadilan, melainkan sebuah tirani prosedural yang melukai rasa kemanusiaan itu sendiri.
Rechterlijk Pardon mengajarkan sebuah kedewasaan bernegara bahwa ada kalanya stempel sebagai terpidana jauh lebih merusak masa depan seseorang dan kohesi sosial masyarakat dibanding manfaat semu dari dinginnya tembok penjara.
Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan hukum nasional pasca-Reformasi tidak diukur dari seberapa garang aparat melakukan penangkapan atau seberapa banyak manusia yang didekam di balik jeruji besi.
Kedewasaan sebuah bangsa diukur dari keberanian sistem hukumnya untuk memanusiakan manusia, mengakui kekhilafan, dan mengetahui kapan negara harus menahan jemari penghukumannya demi menghadirkan keadilan yang memulihkan.
Di bawah naungan KUHP Nasional dan KUHAP Baru, Rechterlijk Pardon menantang para penegak hukum dan seluruh masyarakat untuk meninggalkan cara pandang purba yang penuh amarah.
Sebab pada titik tertinggi pencarian keadilan, keputusan paling bijaksana bukanlah menjatuhkan hukuman seberat-beratnya, melainkan kemampuan etis negara untuk berkata bahwa Anda bersalah, namun keadilan substantif tidak mengharuskan Anda kehilangan kemanusiaan dan masa depan di dalam penjara.
“Keadilan sejati tidak pernah diukur dari seberapa penuh sel penjara diisi, melainkan dari seberapa presisi hukum mampu memulihkan kemanusiaan yang retak tanpa harus menghancurkan masa depan pelaku.”
Penulis adalah Advokat dan Konsultan Hukum
Editor: Tim Redaksi
Sumber: Opini
