Gorontalo, M-Nusantara.com – Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) Provinsi Gorontalo secara resmi melaporkan dugaan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Pasir Putih, Kecamatan Mootilango, Kabupaten Gorontalo, kepada Kejaksaan Tinggi Gorontalo Jumat (10/4/2026).
Laporan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua DPD AKPERSI Provinsi Gorontalo, Imran Uno, S.Pd.I., C.ILJ, didampingi perwakilan petani Pasir Putih, Iron Tangahu, sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial dalam merespons keresahan masyarakat serta ancaman serius terhadap kelestarian lingkungan dan sektor pertanian.
Menarik Dibaca. . .
Dalam keterangannya, Imran Uno menegaskan bahwa kehadiran pihaknya merupakan mandat langsung dari masyarakat petani yang terdampak aktivitas pertambangan ilegal yang hingga saat ini masih berlangsung di wilayah tersebut.
“AKPERSI hadir bukan sekadar menyampaikan laporan, tetapi membawa amanah masyarakat yang saat ini menghadapi ancaman nyata terhadap sumber penghidupan mereka,” ujarnya.
Berdasarkan hasil penelusuran lapangan serta pengaduan masyarakat, aktivitas PETI di Pasir Putih telah menimbulkan dampak signifikan terhadap infrastruktur pertanian, khususnya jaringan irigasi. Salah satu bendungan utama yang sebelumnya menjadi sumber penampungan air kini mengalami pendangkalan akibat sedimentasi pasir dan tanah yang diduga berasal dari aktivitas tambang ilegal.
Dampak tersebut berpotensi mengganggu produktivitas pertanian secara luas. Tercatat sekitar 1.009 hektar lahan persawahan terancam gagal panen apabila kondisi ini tidak segera ditangani secara serius dan berkelanjutan.
AKPERSI memandang bahwa persoalan ini tidak dapat dianggap sebagai isu biasa, melainkan telah berkembang menjadi persoalan hukum dan lingkungan yang serius.
Dugaan aktivitas PETI tersebut dinilai berpotensi melanggar sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan, di antaranya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Sehubungan dengan hal tersebut, AKPERSI secara tegas namun tetap menjunjung tinggi prinsip hukum dan asas praduga tak bersalah, meminta Kejaksaan Tinggi Gorontalo untuk segera melakukan langkah-langkah penyelidikan secara menyeluruh, profesional, dan transparan.
“Kami percaya institusi penegak hukum akan bertindak secara objektif dan berkeadilan. Namun demikian, kami juga menekankan pentingnya ketegasan dalam penanganan perkara ini, tanpa adanya perlakuan tebang pilih,” tegas Imran Uno.
AKPERSI juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap kemungkinan adanya keterlibatan pihak-pihak tertentu, termasuk oknum yang memiliki kewenangan, apabila hal tersebut ditemukan dalam proses hukum.
Sebagai bentuk komitmen terhadap kepentingan publik, AKPERSI menyatakan akan terus mengawal proses ini hingga tuntas. Organisasi juga membuka ruang koordinasi dengan berbagai pihak serta tidak menutup kemungkinan mengambil langkah lanjutan sesuai koridor hukum apabila tidak terdapat progres signifikan dalam waktu dekat.
Melalui laporan resmi ini, AKPERSI berharap adanya langkah cepat dan konkret dari Kejaksaan Tinggi Gorontalo guna menghentikan aktivitas pertambangan ilegal serta mendorong pemulihan lingkungan dan infrastruktur pertanian demi keberlangsungan hidup masyarakat, khususnya para petani di Pasir Putih, Kecamatan Mootilango. (Tim/Red)
