Jakarta, M-Nusantara com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE terus menggerakkan langkah-langkah nyata untuk memperbaiki taraf hidup para penambang rakyat di daerah tersebut. Salah satu upaya strategis yang ditempuh adalah membangun komunikasi dan menjajaki peluang kerja sama dengan PT Aneka Tambang Tbk (Antam), BUMN tambang terkemuka. Langkah ini diharapkan mampu menjadi terobosan dalam mengatasi persoalan harga dan tata kelola pertambangan skala rakyat yang selama ini kerap merugikan pelaku usaha kecil.
Menarik Dibaca. . .
Pertemuan antara Gubernur Yulius bersama jajaran direksi Antam berlangsung di Jakarta Jumat, (10/4/2026), dan diterima langsung oleh Direktur Utama PT Antam, Untung Budiharto. Dalam forum tersebut, kedua belah pihak membahas sejumlah isu strategis, terutama yang berkaitan dengan penguatan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) serta skema penyerapan hasil tambang dari masyarakat. Diskusi berjalan hangat dengan fokus utama pada upaya menciptakan ekosistem pertambangan yang lebih berpihak kepada rakyat.
Gubernur Yulius menyampaikan pandangannya bahwa kehadiran negara melalui kemitraan dengan BUMN menjadi faktor krusial untuk menjamin hasil tambang rakyat mendapatkan harga yang layak dan proses yang transparan. Menurutnya, selama ini para penambang sering berada dalam posisi tawar yang lemah, sehingga pendapatan mereka tidak optimal. Oleh karena itu, kerja sama dengan Antam diharapkan mampu memutus rantai ketidakadilan tersebut.
Dalam pernyataannya, Gubernur mengungkapkan harapan agar hasil tambang rakyat dihargai sesuai standar yang berlaku, termasuk mengacu pada standar internasional seperti London Bullion Market Association (LBMA). “Kita ingin penambang rakyat tidak lagi dirugikan. Hasil tambang mereka harus dihargai sesuai standar, termasuk mengacu pada standar internasional seperti LBMA,” ujar Gubernur. Kalimat ini menegaskan orientasi pada keadilan dan daya saing global.
Selain aspek harga, kerja sama dengan Antam juga diarahkan pada pemberian dukungan teknis dan edukasi bagi para penambang. Tujuannya agar aktivitas pertambangan dapat dilakukan dengan cara yang lebih baik, aman, dan berkelanjutan, serta ramah lingkungan. Pihak Antam diharapkan dapat berperan aktif membantu pemerintah daerah, baik dalam proses pembelian hasil tambang maupun dalam peningkatan kapasitas penambang melalui program pendampingan yang terstruktur.
Saat ini, pembahasan teknis terkait rencana kerja sama tersebut sedang berlangsung antara tim ahli Antam dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Utara. Pertemuan sebelumnya juga turut dihadiri oleh Direktur Utama PT Membangun Sulut Maju (MSM), Dating Palembangan, dan Kepala Badan Penghubung Pemprov Sulut, Reynaldo Walujan. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen lintas institusi dalam mewujudkan program ini.
Langkah kolaboratif ini dinilai sebagai bagian dari strategi besar Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk menghadirkan tata kelola pertambangan yang lebih adil dan berpihak kepada masyarakat, khususnya para penambang rakyat. Dengan sinergi antara pemerintah daerah, BUMN, dan para pemangku kepentingan lainnya, diharapkan kesejahteraan penambang dapat meningkat secara signifikan. Sulawesi Utara pun berpotensi menjadi model bagi daerah lain dalam mengelola sumber daya alam yang berkeadilan. (**)
