Jakarta, M_Nusantara.com – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Jurnalis Seluruh Indonesia (DPP PJS) dan Anggota Dewan Pers, Mahmud Marhaba, menyoroti krisis akurasi yang menggerus fondasi jurnalisme Indonesia di tengah banjir informasi digital. Dalam pernyataan tertulisnya yang tajam, Marhaba menegaskan bahwa kompromi atas akurasi sama dengan menghancurkan kepercayaan publik dan mengkhianati mandat Kode Etik Jurnalistik.
Marhaba mengatakan bahwa akurasi, yang berdampingan dengan independensi dan keseimbangan dalam Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik, bukan sekadar soal “tidak salah.” Ia mendefinisikan akurasi sebagai kesesuaian fakta dengan realitas, ketepatan data, serta kepastian atas nama, angka, waktu, tempat, dan konteks. Satu distorsi kecil, menurutnya, berpotensi mengubah makna dan merusak reputasi secara permanen.
Menarik Dibaca. . .
“Dalam kondisi saat ini, akurasi sering disederhanakan. Padahal, akurat berarti fakta harus sesuai dengan kenyataan,” tulis Marhaba. “Kode Etik secara jelas mengharuskan verifikasi. Satu sumber saja tidak cukup. Kecepatan penting, tetapi verifikasi adalah hal yang tidak dapat ditawar. Berita yang cepat tetapi salah bukanlah prestasi, melainkan kegagalan etika.”
Salah satu titik kritis yang diungkap adalah maraknya pola pikir “rilis siap tayang” di ruang redaksi. Marhaba mengkritik praktik menyalin-tempel informasi dari lembaga atau pihak tertentu tanpa proses jurnalistik yang memadai. Ia menegaskan bahwa rilis hanyalah informasi mentah yang wajib diuji, dan jurnalis yang mengabaikan verifikasi telah beralih peran menjadi sekadar penyambung lidah kepentingan.
Menanggapi alasan klasik seperti narasumber yang sulit dihubungi atau tekanan deadline, Marhaba menyatakan bahwa kesulitan operasional tidak membenarkan asumsi. Pilihan etis yang ia ajukan hanya dua: menunda publikasi atau secara transparan menyatakan dalam berita bahwa konfirmasi dari pihak terkait belum diperoleh. “Ketulusan seperti ini justru menunjukkan integritas media,” tegasnya.
Akurasi, ditegaskan Marhaba, berlanjut setelah berita terbit. Mengutip Pasal 5 UU Pers, ia menyoroti kewajiban media untuk segera mengoreksi kesalahan dan hak masyarakat untuk mendapatkannya. Lebih jauh, ia menekankan bahwa akurasi adalah tanggung jawab kolektif. “Ketika berita tidak akurat dirilis, itu adalah kegagalan sistematis seluruh tim redaksi, dari redaktur hingga pemimpin redaksi sebagai gerbang terakhir,” tulisnya.
Dampak dari kelalaian akurasi digambarkan sangat fatal. Marhaba memperingatkan bahwa berita yang tidak akurat dapat menghancurkan reputasi individu, memicu eskalasi konflik sosial, dan pada akhirnya melenyapkan kepercayaan publik. “Berita yang salah adalah bentuk ketidakadilan terhadap hak masyarakat atas informasi yang benar,” ujarnya.
Dalam pernyataannya, Marhaba lalu mendefinisikan ulang jurnalis yang hebat. “Bukan yang tercepat dalam mempublikasikan, melainkan yang paling tepat dalam menyajikan fakta. Lebih baik terlambat beberapa menit daripada salah selamanya. Dalam dunia pers, kecepatan bisa dilupakan, tetapi kesalahan akan selalu diingat,” tulisnya, menutup argumentasi.
Marhaba menutup dengan peringatan keras bahwa akurasi adalah nyawa jurnalisme. Mengkompromikannya tidak hanya merusak satu laporan, tetapi menghancurkan kepercayaan yang menjadi dasar legitimasi media sebagai pilar demokrasi. Tanpa kepercayaan itu, media, menurutnya, kehilangan roh dan fungsinya dalam masyarakat.(kutip ketum DPP PJS)
