Fitty Valdi Arie, Mauna Th. B. Maramis, dan Victor P. K. Lengkong menilai B50 penting, tetapi keberhasilan mesti diukur dari manfaat ekonomi, keberlanjutan, dan diversifikasi energi.
Manado, Sulawesi Utara, M-Nusantara.com — Implementasi mandatori biodiesel B50 pada 2026 menjadi salah satu langkah strategis Indonesia membangun ketahanan energi dari sumber daya domestik. Pandangan itu disampaikan para akademisi Universitas Sam Ratulangi (UNSRAT), Fitty Valdi Arie, SE, MBA, Ph.D., Dr. Mauna Th. B. Maramis, SE., MSi, dan Dr. Victor Paskah Kalawat Lengkong, S.E., M.Si., dalam kajian mereka mengenai ketahanan energi nasional.
Menarik Dibaca. . .
Menurut ketiganya, ketahanan energi Indonesia semakin menjadi isu strategis. Pertumbuhan kebutuhan energi, penurunan produksi minyak domestik, volatilitas harga minyak dunia, serta ketidakpastian geopolitik membuat persoalan energi bukan sekadar ketersediaan bahan bakar. Yang lebih penting adalah seberapa kuat Indonesia mampu memastikan pasokan energi ketika terjadi gangguan dari luar negeri.
Dalam kondisi tersebut, Indonesia membutuhkan strategi energi yang tidak hanya berorientasi pada penambahan pasokan, tetapi juga memperkuat kemampuan memenuhi kebutuhan energi dari sumber daya domestik. Semakin besar ketergantungan terhadap energi impor, semakin besar pula eksposur Indonesia terhadap perubahan harga global, gangguan rantai pasok, dan dinamika geopolitik.
Salah satu langkah yang relevan dalam konteks itu adalah implementasi mandatori biodiesel B50 pada 2026. B50 menggunakan campuran 50 persen biodiesel berbasis minyak sawit mentah atau CPO dan 50 persen solar. Kebijakan ini mulai diterapkan pemerintah pada 1 Juli 2026. Pemerintah memperkirakan implementasi B50 dapat memberikan penghematan devisa sekitar Rp157,28 triliun.
Angka itu, menurut para akademisi, menunjukkan kebijakan energi memiliki dampak lebih luas daripada sekadar persoalan bahan bakar. Ketika sebagian kebutuhan solar dapat digantikan biodiesel yang diproduksi dari sumber daya domestik, Indonesia tidak hanya mengurangi kebutuhan impor, tetapi juga mempertahankan sebagian nilai ekonomi di dalam negeri.
“Di sinilah B50 menjadi penting dalam kerangka ketahanan energi. Indonesia memiliki basis industri kelapa sawit yang besar. Pemanfaatan CPO untuk biodiesel menciptakan pasar domestik bagi produk sawit sekaligus memperpanjang rantai nilai dari sektor perkebunan menuju industri pengolahan, distribusi, transportasi, hingga berbagai jasa pendukung,” ujar mereka dalam kajian tersebut.
Namun, membangun ketahanan energi tidak cukup hanya dengan menggantikan solar impor menggunakan biodiesel. Kebijakan tersebut membawa konsekuensi yang perlu dikelola. Penggunaan CPO untuk biodiesel berarti sebagian bahan baku yang sebelumnya dapat digunakan untuk ekspor maupun kebutuhan domestik lainnya dialihkan ke sektor energi. Di sinilah muncul opportunity cost. Semakin besar kebutuhan biodiesel, semakin besar pula kebutuhan CPO untuk pasar energi domestik.
Persoalan itu menjadi semakin kompleks karena kelapa sawit tidak hanya berkaitan dengan energi, tetapi juga pangan, industri, ekspor, pendapatan petani, dan penerimaan negara. Karena itu, pengembangan B50 perlu ditempatkan dalam keseimbangan antara food, energy, dan export.
Menurut Fitty, Mauna, dan Victor, keberhasilan B50 tidak cukup diukur dari berapa banyak solar impor yang berhasil digantikan. Yang lebih penting adalah apakah kebijakan tersebut mampu memberikan manfaat ekonomi dan ketahanan energi secara berkelanjutan, dengan memperhitungkan kebutuhan bahan baku, biaya distribusi, dukungan pembiayaan, serta dampaknya terhadap sektor lain.
Aspek fiskal juga menjadi bagian penting. Program biodiesel membutuhkan dukungan pembiayaan melalui dana perkebunan. Perubahan harga CPO, harga minyak dunia, volume ekspor, dan kebutuhan biodiesel dapat memengaruhi kebutuhan pembiayaan program.
Karena itu, keberlanjutan B50 membutuhkan skema pembiayaan yang mampu beradaptasi terhadap dinamika pasar tanpa mengurangi kepastian bagi pelaku usaha dan konsumen.
Di sisi lain, B50 membuka peluang mendorong hilirisasi sawit lebih jauh. Hilirisasi tidak harus berhenti pada hubungan antara CPO dan biodiesel. Limbah dan residu sawit seperti empty fruit bunches, palm kernel shells, dan mesocarp fiber juga memiliki potensi dimanfaatkan sebagai sumber energi maupun bahan baku produk bernilai tambah.
Jika dikembangkan secara terintegrasi, Indonesia tidak hanya memiliki industri biodiesel, tetapi dapat membangun ekosistem bioekonomi berbasis sawit. Konsep integrated palm biorefinery dapat menjadi salah satu arah pengembangan agar semakin banyak bagian dari komoditas sawit menghasilkan nilai ekonomi di dalam negeri.
Meski demikian, ketahanan energi juga harus menghindari munculnya ketergantungan baru. Ketergantungan terhadap minyak impor perlu dikurangi, tetapi ketergantungan yang terlalu besar terhadap satu komoditas sebagai bahan baku energi juga memiliki risiko.
Karena itu, B50 perlu ditempatkan sebagai bagian dari diversifikasi energi nasional. Pengembangan panas bumi, tenaga surya, hidro, bioenergi berbasis limbah, kendaraan listrik, serta efisiensi energi tetap diperlukan untuk membangun sistem energi yang lebih beragam dan resilien.
Diversifikasi bahan baku biodiesel juga penting. Minyak jelantah atau waste cooking oil, misalnya, memiliki potensi dikembangkan sebagai bahan baku energi dalam kerangka ekonomi sirkular. Semakin beragam sumber bahan baku yang dapat dimanfaatkan, semakin fleksibel sistem energi Indonesia dalam menghadapi perubahan produksi dan harga komoditas.
Pada saat yang sama, aspek keberlanjutan lingkungan tidak boleh ditempatkan sebagai persoalan sekunder. Biodiesel memang merupakan energi terbarukan, tetapi proses produksinya tetap memiliki jejak lingkungan, mulai dari budidaya sawit, penggunaan pupuk, pengolahan CPO, produksi biodiesel, hingga transportasi dan distribusi. Karena itu, peningkatan pasokan bahan baku sebaiknya lebih banyak ditopang oleh peningkatan produktivitas dan efisiensi daripada ekspansi lahan.
Peningkatan produktivitas perkebunan yang sudah ada menjadi penting agar kebutuhan energi, pangan, dan ekspor dapat dipenuhi secara lebih seimbang tanpa meningkatkan tekanan terhadap lahan dan lingkungan.
Pada akhirnya, tantangan B50 bukan hanya memastikan biodiesel tersedia dalam jumlah cukup. Tantangannya adalah membangun ekosistem energi yang mampu menjamin ketersediaan bahan baku, efisiensi distribusi, kualitas produk, keberlanjutan pembiayaan, serta keterlacakan rantai pasok. B50 merupakan langkah penting, tetapi bukan garis akhir.
Ketahanan energi Indonesia membutuhkan strategi lebih luas: memanfaatkan sumber daya domestik, memperkuat hilirisasi, meningkatkan produktivitas dan efisiensi, menjaga keberlanjutan lingkungan, melakukan diversifikasi sumber energi dan bahan baku, serta memperkuat tata kelola.
“Dengan pendekatan tersebut, B50 tidak sekadar menjadi program substitusi solar impor. Kebijakan ini dapat menjadi bagian dari upaya mengubah kekuatan sumber daya domestik menjadi fondasi ketahanan energi nasional,” demikian pandangan para akademisi UNSRAT.
Mereka juga memandang ketahanan energi bukan hanya tentang seberapa banyak energi yang dapat diproduksi di dalam negeri. Ketahanan energi adalah kemampuan memastikan energi tetap tersedia, terjangkau, berkelanjutan, dan tidak terlalu rentan terhadap perubahan yang terjadi di luar negeri. Indonesia memiliki sumber daya untuk membangun ketahanan tersebut. Tantangannya adalah bagaimana mengelolanya secara terintegrasi agar sumber daya domestik tidak berhenti sebagai komoditas, tetapi menjadi kekuatan strategis bagi kemandirian energi nasional. (**)
