Gorontalo, M-Nusantara.com – Anggota DPRD Kabupaten Boalemo, Silfana Saidi, angkat bicara terkait temuan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas kelebihan bayar bimbingan teknis (Bimtek) tahun anggaran 2025 di Jakarta. Ia menegaskan bahwa dirinya hanyalah korban dari kelalaian administrasi dan kegagalan verifikasi yang dilakukan Bagian Keuangan Sekretariat Dewan (Setwan) Boalemo.
Di tengah sorotan publik atas temuan yang berpotensi mencoreng citra lembaga legislatif tersebut, Silfana memberikan klarifikasi terperinci. “Saya pribadi tidak mempermasalahkan nominalnya dan langsung melunasi TGR tersebut agar tidak menjadi bola liar di publik. Namun, saya ingin mengurai ‘benang kusut’ ini. Ini murni kesalahan administrasi dan kelalaian verifikasi di bagian keuangan, bukan kesalahan anggota dewan,” ujar Silfana dalam wawancara Selasa (12/5/2026) di sela-sela kegiatan resmi DPRD. Ia mengungkapkan bahwa dirinya diminta mengembalikan dana sebesar Rp 2.220.000 ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Persoalan ini bermula dari penetapan besaran uang harian Bimtek. Bagian Keuangan Setwan menetapkan biaya sebesar Rp 550.000 per hari, sementara berdasarkan audit BPK yang mengacu pada Perpres 72, standar yang seharusnya digunakan adalah Rp 160.000 per hari. Hal ini menyebabkan selisih bayar sebesar Rp390.000 per hari yang kemudian menjadi temuan TGR.
Menarik Dibaca. . .
Wakil Ketua Komisi II DPRD Boalemo itu menyayangkan lemahnya koordinasi dan minimnya konsultasi Bagian Keuangan Setwan dalam mengonfirmasi regulasi pembayaran sejak awal tahun anggaran. Ia menilai anggota dewan menjadi pihak yang dirugikan secara moral, sebab mereka hanya menerima dana yang sudah melalui proses verifikasi dan pencairan resmi—mulai dari tenaga ahli, bagian keuangan, hingga Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). “Seharusnya bagian keuangan menolak jika tagihan tidak sesuai juknis atau Perpres. Jangan justru diloloskan ke BPKAD, lalu saat ada temuan, anggota dewan yang disalahkan. Jika anggota dewan tidak mampu mengembalikan, ini bisa berimplikasi pada masalah pidana, padahal sumber masalahnya ada di administrasi,” tegasnya.
Lebih jauh, Silfana mengkritik prosedur penyampaian temuan BPK yang dilakukan secara personal melalui telepon, bukan melalui jalur kedinasan resmi via pimpinan DPRD atau Sekretaris Dewan (Sekwan). Ia menilai hal itu semakin memperlihatkan ketidaksiapan tata kelola komunikasi keuangan di lingkungan Setwan. Sebagai bentuk teguran positif, Silfana meminta Bagian Keuangan Setwan Boalemo lebih proaktif melakukan koordinasi dengan Inspektorat dan BPK sebelum menetapkan kebijakan anggaran. Langkah ini penting untuk memastikan kesamaan persepsi regulasi sehingga kejadian serupa tidak terulang pada anggota dewan lainnya di masa mendatang. “Saya bersuara bukan untuk menjatuhkan, tapi agar ada perbaikan. Kasihan anggota dewan lain yang mungkin hanya diam dan membayar tanpa tahu duduk permasalahannya. Ke depan, koordinasi harus diperketat agar tidak ada lagi selisih regulasi saat pemeriksaan,” tutupnya.
Hingga berita ini diturunkan, Bagian Keuangan dan Sekretaris Dewan DPRD Boalemo yang ditemui awak media enggan memberikan komentar terkait persoalan tersebut. (Yance Harun)
