Sangihe, M-Nusantara.com – Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan agenda penyampaian pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 digelar di ruang sidang DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupa
Menarik Dibaca. . .
ten Kepulauan Sangihe, Denny Roy Tampi, S.E., dan dihadiri Wakil Ketua serta anggota DPRD, jajaran perangkat daerah, tokoh masyarakat, serta para undangan. Dalam rapat tersebut, Bupati Kepulauan Sangihe, Mickael Thungari, S.E., M.M., menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Dalam sambutannya, Bupati menjelaskan bahwa penyampaian Ranperda ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mewajibkan kepala daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD, serta menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat.
Penyusunan laporan keuangan juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual.
Bupati menyampaikan apresiasi kepada DPRD, seluruh perangkat daerah, dan masyarakat atas sinergi yang telah terjalin dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berkat kerja sama tersebut, Kabupaten Kepulauan Sangihe kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.
Opini WTP merupakan opini tertinggi yang diberikan BPK, yang menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah telah disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Lebih membanggakan lagi, Kabupaten Kepulauan Sangihe berhasil mempertahankan opini WTP untuk ke-12 kali secara berturut-turut, sejak Tahun Anggaran 2014 hingga Tahun Anggaran 2025.
Meski demikian, Bupati menegaskan masih terdapat sejumlah catatan hasil pemeriksaan dan rekomendasi dari BPK yang harus segera ditindaklanjuti.
Ia meminta Sekretaris Daerah bersama seluruh perangkat daerah terkait agar segera menyelesaikan seluruh rekomendasi tersebut sesuai ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan.
Laporan keuangan yang disampaikan dalam Ranperda meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan.
Adapun hasil audit BPK RI terhadap APBD Tahun Anggaran 2025 menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp 79.786.354.440,08, dengan realisasi Rp 79.185.884.022 atau 99,25 persen. Pendapatan transfer ditargetkan Rp 813.228.574.450,07, dengan realisasi Rp 787.612.871.562,47 atau 96,85 persen. Sementara itu, lain-lain pendapatan daerah yang sah ditargetkan Rp 9.050.645.413, dengan realisasi Rp 8.946.654.722 atau 98,85 persen.
Di sisi belanja, total Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp 926.190.498.038,15, dengan realisasi mencapai Rp 852.466.282.401 atau 92,04 persen. Sementara itu, realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 mencatat defisit sebesar Rp 24.130.927.770.
Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 selanjutnya akan dibahas bersama DPRD sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
(Heri O.Lesbata)
