Minahasa, M_Nusantara.com – Sebanyak 23 Prajamuda Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Sulawesi Utara angkatan XXXV resmi mengakhiri program Magang II di Kabupaten Minahasa. Kegiatan penarikan praja berlangsung di Ruang Sidang Kantor Bupati, Selasa (3/2/2026), menandai akhir dari 30 hari pengabdian mereka di tengah masyarakat.
Secara resmi, kegiatan ditutup langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa, Dr. Lynda D. Watania, M.M., M.Si. Dalam kapasitasnya mewakili Bupati Minahasa Robby Dondokambey SSi MAP, Sekda Lynda memberikan wejangan sekaligus apresiasi atas dedikasi para calon birokrat tersebut.
Dalam pidatonya, Sekda Lynda menekankan bahwa fase magang lapangan ini merupakan momen krusial bagi para praja. “Magang ini adalah era pembelajaran untuk membandingkan antara teori dan implementasi,” ujarnya. Ia menambahkan, di lapanganlah mereka belajar bahwa pelayanan publik melampaui sekadar prosedur teknis.
“Di lapangan, kita belajar bahwa pelayanan publik bukan sekadar prosedur operasional standar (SOP), tetapi bagaimana menghadapi dinamika masyarakat yang beragam,” tegas Sekda yang berpengalaman luas dalam birokrasi. Pernyataan ini menyentuh inti dari pembelajaran praktis yang dijalani para praja.
Para prajamuda telah diterjunkan sejak 5 Januari 2026 lalu. Mereka tersebar di empat kecamatan untuk turut serta mengawal 11 program strategis pemerintahan kabupaten, memberikan mereka pengalaman langsung dalam mengelola urusan pemerintahan.
Salah satu fokus kerja magang yang menjadi perhatian adalah percepatan program Identitas Kependudukan Digital (IKD). Para praja turun bersama Dinas Dukcapil Minahasa dalam layanan “jemput bola”, mendatangi warga untuk memastikan kepemilikan identitas digital yang akurat.
Menyoroti hal ini, Sekda Lynda Watania, yang pernah memimpin Dinas Dukcapil tingkat provinsi, memberikan penekanan khusus. Ia mengingatkan para praja bahwa data kependudukan merupakan “embrio” dari seluruh kebijakan negara, fondasi yang menentukan keberhasilan program pemerintah.
“Indonesia adalah negara besar dengan APBN yang terbatas. Jika data kependudukan tidak akurat, akan terjadi inefisiensi dan pemborosan dalam sektor kesehatan, pendidikan, hingga bantuan sosial. Di sinilah peran penting kalian untuk memastikan pelayanan yang profesional dan rapi,” paparnya dengan serius.
Sementara itu, dari pihak institusi pendidikan, Direktur IPDN Kampus Sulawesi Utara, Dr. Drs. Arnold Poli, S.H., M.AP., menyampaikan penghargaan yang mendalam kepada Pemerintah Kabupaten Minahasa. Ia mengapresiasi dukungan penuh, mulai dari fasilitas teknis hingga penyediaan orang tua asuh bagi praja di lokasi penempatan.
“Pengalaman praktik di Minahasa, terutama dalam urusan kependudukan dan catatan sipil, menjadi bekal berharga karena prodi ini merupakan unggulan di kampus kami,” ungkap Arnold Poli. Kerja sama ini dinilai sangat strategis dalam mencetak birokrat yang kompeten.
Pengalaman magang ini juga meninggalkan kesan mendalam bagi para praja sendiri, seperti yang diungkapkan Ariani Puspitasari, perwakilan praja asal Yogyakarta. “Kami belajar mendekatkan diri kepada masyarakat dan memahami bahwa integritas adalah kunci utama sebagai pelayan publik,” tuturnya, menggambarkan transformasi pola pikir yang mereka alami.
Acara penarikan praja tersebut dihadiri oleh berbagai pejabat teras, antara lain Koordinator Akademik dan Kerjasama IPDN Sulut, para Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati, serta Kepala BKPSDM Kabupaten Minahasa, menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam mendukung pendidikan calon birokrat.
Kegiatan kemudian ditutup dengan momen simbolis penyerahan kembali para prajamuda dari Pemerintah Kabupaten Minahasa kepada pihak IPDN Kampus Sulut. Momen ini bukan akhir, melainkan awal bagi para praja untuk mengolah pengalaman berharga mereka menjadi bekal menjadi pelayan publik yang lebih memahami denyut nadi masyarakat. (Harry)
















