Gorontalo, M_Nusantara.com – Suasana di salah satu hotel berbintang di Gorontalo tampak berbeda pada Jumat pagi. Para peserta yang terdiri dari perwakilan perusahaan, serikat pekerja, dan pejabat daerah berkumpul untuk mengikuti sebuah forum penting. Mereka hadir dalam talkshow yang digelar dalam rangka memperingati Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional. Acara yang berlangsung di Aston Gorontalo Hotel & Villas ini menjadi momen untuk memperkuat kembali komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat.
Kegiatan yang digagas oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Gorontalo pada (13/2/2026) itu mengusung tema pembangunan ekosistem K3 yang profesional, andal, dan kolaboratif. Tema ini dipilih sebagai fondasi untuk mewujudkan sumber daya manusia Gorontalo yang tidak hanya unggul, tetapi juga maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Kehadiran para pemangku kepentingan menunjukkan bahwa isu K3 bukan lagi sekadar kewajiban administratif, melainkan kebutuhan fundamental dalam dunia usaha.
Menarik Dibaca. . .
Sorotan utama dalam talkshow ini adalah kehadiran Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 (Binwasnaker & K3) Kementerian Ketenagakerjaan RI, Ismail Pakaya, sebagai narasumber kunci. Dalam pemaparannya, ia menjelaskan secara rinci tentang kerangka norma ketenagakerjaan yang harus dipatuhi oleh seluruh perusahaan. Ia menyebutkan bahwa kepatuhan terhadap norma pelatihan, penempatan, hubungan industrial, jaminan sosial, dan K3 merupakan sebuah keharusan yang mutlak dilaksanakan.
Menurut Dirjen Binwasnaker, pemenuhan norma-norma tersebut merupakan langkah strategis untuk menciptakan iklim kerja yang produktif dan berdaya saing. Lingkungan kerja yang aman dan sehat akan berdampak langsung pada kesejahteraan pekerja dan efisiensi perusahaan. Lebih dari itu, perlindungan hak-hak pekerja melalui norma yang jelas juga akan meminimalisasi potensi konflik di tempat kerja.
Ismail Pakaya juga menyoroti pentingnya peran aktif dari serikat pekerja dan seluruh pekerja dalam mengawal implementasi K3 di lapangan. Ia mendorong adanya pengawasan partisipatif, di mana para pekerja dapat menjadi mitra pemerintah dalam memastikan perusahaan beroperasi sesuai aturan. Jika ditemukan pelanggaran, ia mengimbau agar hal tersebut segera dilaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja setempat.
Jika permasalahan tidak dapat terselesaikan di tingkat provinsi atau kabupaten/kota, lanjutnya, maka pintu pelaporan ke tingkat pusat selalu terbuka. Ia menekankan bahwa pemerintah pusat berkepentingan untuk memastikan tidak ada pihak manapun yang dirugikan, terutama tenaga kerja. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, perusahaan, dan pekerja disebutnya sebagai kunci utama dalam membangun budaya K3 yang kuat dan berkelanjutan.
Sementara itu, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail yang turut hadir dalam kesempatan tersebut menyatakan dukungan penuh terhadap program pengawasan dan pembinaan ketenagakerjaan. Ia berharap peringatan Bulan K3 tahun 2026 ini dapat memberikan dampak nyata, bukan hanya sekadar seremonial tahunan. Menurutnya, perubahan praktik kerja di seluruh sektor usaha adalah target utama yang ingin dicapai.
Acara talkshow ini tidak hanya berisi paparan dari narasumber, tetapi juga diskusi panel yang interaktif. Beberapa perusahaan di Gorontalo yang dinilai berhasil dalam penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja turut membagikan praktik terbaik atau best practice mereka. Sesi ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi perusahaan lain untuk terus berinovasi dalam melindungi pekerjanya.
Dengan terselenggaranya kegiatan ini, optimisme untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan di Gorontalo semakin besar. Terciptanya hubungan industrial yang harmonis serta perlindungan maksimal bagi tenaga kerja bukan lagi sekadar wacana, melainkan sebuah tujuan yang tengah diupayakan secara nyata oleh seluruh elemen di Provinsi Gorontalo. (Yance Harun)
