Manado, M-Nusantara.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut resmi menandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Penandatanganan berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Sulut Jumat (14/8/2026).
Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus menyampaikan bahwa kesepakatan tersebut menjadi fondasi bagi penyusunan Rancangan APBD 2027 yang realistis, bertanggung jawab, dan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.
Menarik Dibaca. . .
Menurutnya, di balik angka-angka APBD terdapat kebutuhan masyarakat, pelayanan publik, serta pembangunan yang harus dilanjutkan.
“Kesepakatan ini juga menjadi fondasi bagi penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 yang realistis, bertanggung jawab, dan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat Sulawesi Utara,” ujar Yulius dalam sambutannya.
Memasuki tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulut 2025-2029, Yulius menginginkan kebijakan anggaran 2027 menjadi bagian dari tahap akselerasi pembangunan menuju Sulut yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan.
Ia memberikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Sulut yang telah membangun komunikasi serta pembahasan konstruktif hingga KUA dan PPAS 2027 dapat disepakati.
Di tengah ruang fiskal yang terbatas dan belum definitifnya alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, Yulius menilai kondisi tersebut bukan alasan untuk mengendurkan langkah pembangunan.
Pemerintah dituntut lebih cermat menentukan prioritas, melakukan efisiensi, memperkuat koordinasi, serta membuka berbagai peluang pembiayaan yang tetap sesuai dengan aturan.
KUA dan PPAS 2027 disusun dengan pendekatan prudent, adaptif, dan antisipatif. Setelah besaran TKD definitif ditetapkan pemerintah pusat, penyesuaian akan dilakukan dalam penyusunan RAPBD 2027 agar postur anggaran benar-benar sesuai dengan kemampuan fiskal daerah.
Gubernur yang akrab disapa YSK itu juga mendorong penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah keterbatasan ruang fiskal.
Namun, ia mengingatkan bahwa peningkatan PAD tidak boleh semata-mata mengejar angka penerimaan. Pembenahan sistem, digitalisasi, kepatuhan wajib pajak, serta pencegahan kebocoran harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pelayanan.
“Optimalisasi PAD bukan berarti sekadar meningkatkan penerimaan, tetapi juga memperbaiki sistem, memperkuat digitalisasi, meningkatkan kepatuhan, menutup potensi kebocoran, serta memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat,” jelasnya.
Pemprov Sulut juga akan memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat untuk memperjuangkan dukungan APBN bagi pembangunan strategis di daerah.
Yulius menyadari tidak seluruh kebutuhan pembangunan dapat ditopang APBD. Karena itu, kemampuan menyinkronkan program daerah dengan pemerintah pusat serta memperjuangkan kepentingan Sulut di tingkat nasional menjadi bagian penting dari strategi pembangunan.
YSK membuka ruang kolaborasi lebih luas dengan dunia usaha, BUMN, BUMD, dan berbagai pemangku kepentingan melalui skema creative financing, termasuk Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Program CSR dan TJSL dari BUMN maupun sektor swasta juga dinilai dapat dioptimalkan untuk mendukung pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, sepanjang dilaksanakan sesuai ketentuan.
“Anggaran boleh terbatas, tetapi semangat pelayanan tidak boleh terbatas. Ruang fiskal boleh sempit, tetapi inovasi tidak boleh berhenti. Tantangan boleh semakin besar, tetapi kolaborasi harus semakin kuat,” ujar Yulius.
Di penghujung sambutannya, YSK berharap kesepakatan KUA dan PPAS 2027 menjadi pijakan menuju APBD yang realistis, berkeadilan, akuntabel, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya menjaga keselarasan antara pemerintah provinsi dan DPRD.
“Pemerintah Provinsi dan DPRD harus terus berjalan dalam satu irama, bukan karena tidak ada perbedaan, tetapi karena kita memiliki tujuan yang sama, yaitu menghadirkan Sulawesi Utara yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Bagi YSK, di tengah berbagai keterbatasan, ukuran keberhasilan pemerintah bukan semata-mata seberapa besar anggaran yang tersedia, melainkan seberapa jauh anggaran tersebut mampu diubah menjadi manfaat nyata bagi rakyat Sulawesi Utara. (JoSel)
