Sulut, M-Nusantara.com – Sidang paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2025 menjadi momentum penting yang menandai fondasi awal bagi loncatan pembangunan jangka panjang daerah. Rapat yang berlangsung di ruang paripurna DPRD Sulut ini bukan sekadar agenda tahunan biasa, melainkan panggung evaluasi sekaligus penegasan orientasi kebijakan pembangunan ke depan.
Pelaksanaan rapat paripurna strategis ini digelar di tengah dinamika transisi kepemimpinan daerah, Rabu (25/3/2026), bertempat di Ruang Paripurna DPRD Sulut, Manado. Agenda ini menyoroti arah masa depan pembangunan daerah melalui penyampaian LKPJ Tahun 2025 yang menjadi dokumen penting pertanggungjawaban akhir masa jabatan.
Menarik Dibaca. . .
Ketua DPRD Sulut membuka jalannya sidang dengan menyampaikan prinsip transparansi kepada masyarakat. “Paripurna dalam rangka penyampaian LKPJ Gubernur Sulut Tahun 2025 dibuka dan terbuka untuk umum,” ujarnya, yang menandai komitmen akuntabilitas lembaga legislatif dalam mengawal kinerja pemerintah daerah.
Sorotan utama tertuju pada pemaparan Gubernur Sulut yang menggambarkan tahun 2025 sebagai periode krusial—bukan sekadar masa peralihan, melainkan fondasi bagi lompatan pembangunan jangka panjang. Periode ini menurutnya menghadirkan tantangan kompleks, mulai dari penyesuaian kebijakan pasca transisi hingga menjaga keberlangsungan program-program strategis.
Di sisi lain, terbuka peluang besar untuk mempercepat transformasi daerah. “Tahun 2025 adalah momentum untuk memastikan keberlanjutan sekaligus mengakselerasi visi Sulut yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan,” ujar Gubernur dalam sambutannya.
Lebih dari sekadar laporan administratif, LKPJ kali ini menyoroti bagaimana pemerintah daerah merespons tekanan fiskal dan dinamika kebijakan nasional. Gubernur memaparkan bahwa pengelolaan keuangan daerah menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas pembangunan sepanjang tahun 2025.
Ia mengungkapkan, kebijakan anggaran sepanjang tahun lalu dilakukan secara adaptif melalui mekanisme perubahan APBD. Langkah ini ditempuh untuk menyesuaikan realisasi pendapatan, khususnya dana transfer pusat, sekaligus melakukan reprioritasi belanja agar tetap selaras dengan agenda strategis nasional dan kebutuhan daerah.
“Setiap rupiah harus memberikan manfaat maksimal. Prinsip value for money menjadi dasar dalam memastikan belanja daerah berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.
Dalam konteks yang lebih luas, Gubernur juga menyoroti pentingnya soliditas pemerintahan di tengah masa transisi. Ia memastikan bahwa arah kebijakan tetap berada dalam satu komando, dengan fokus pada pembangunan berkelanjutan. “Kami tidak hanya bekerja untuk hari ini, tetapi sedang membangun fondasi peradaban Sulut ke depan,” ujarnya.
Nuansa kebersamaan juga mewarnai jalannya sidang. Menjelang Hari Raya 1447 Hijriah, Gubernur menyampaikan pesan reflektif yang mengajak seluruh pemangku kepentingan menjaga integritas dan ketulusan dalam membangun daerah. “Semoga kesucian fitrah menjadi energi untuk membangun dengan hati yang bersih,” tuturnya.
Rapat paripurna ini menjadi awal dari rangkaian pembahasan LKPJ oleh DPRD, yang selanjutnya akan dikaji secara mendalam melalui fraksi dan komisi. Hasil evaluasi tersebut nantinya akan menjadi rekomendasi penting bagi penyempurnaan kebijakan dan program pemerintah daerah ke depan. LKPJ 2025 tidak hanya menjadi laporan pertanggungjawaban, tetapi juga cermin arah baru pembangunan Sulawesi Utara—di tengah tantangan, sekaligus peluang menuju transformasi yang lebih progresif.(**)
