Jakarta, M_Nusantara.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mencatatkan capaian penting dalam tata kelola ruang daerah. Gubernur Yulius Selvanus beserta jajaran menerima langsung Surat Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN), Nusron Wahid. Penyerahan dokumen strategis ini berlangsung di Kantor Kementerian ATR BPN, Jakarta, Kamis (19/2/2026).
Menarik Dibaca. . .
Dalam surat persetujuan tersebut, terdapat tiga muatan substansi utama yang menjadi fokus utama pengembangan wilayah Sulawesi Utara ke depan. Pertama, penetapan kawasan pariwisata unggulan yang diharapkan mampu mendongkrak kunjungan wisatawan dan investasi di sektor tersebut. Kedua, delineasi wilayah pertambangan yang diatur agar aktivitas ekstraksi sumber daya alam dapat berjalan sesuai kaidah lingkungan dan perundang-undangan. Ketiga, alokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang bertujuan menjaga ketahanan pangan daerah dari ancaman alih fungsi lahan.
Gubernur Yulius Selvanus menyambut baik terbitnya persetujuan substansi ini sebagai landasan hukum yang semakin kokoh bagi pembangunan di Sulut. Dengan adanya kepastian tata ruang, pemerintah daerah dapat lebih leluasa menarik investasi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan kedaulatan pangan. Kejelasan status wilayah pertambangan dan pariwisata diharapkan mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif dan berkelanjutan.
Penerimaan dokumen ini menandai rampungnya tahapan krusial dalam penyusunan RTRW Provinsi Sulawesi Utara. Selanjutnya, pemerintah provinsi akan segera menindaklanjuti dengan proses legislasi di DPRD serta sosialisasi kepada pemerintah kabupaten/kota. Langkah ini penting untuk memastikan sinkronisasi kebijakan tata ruang dari tingkat provinsi hingga daerah, sehingga pembangunan di Sulut dapat berjalan terintegrasi dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat. (Sumber :Edo)
