Sulawesi Utara, M-Nusantara.com – Di tengah keterbatasan fiskal daerah, Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus melontarkan instruksi tegas kepada jajaran pemerintah provinsi untuk mengubah wajah birokrasi dari pola kerja konvensional menuju pendekatan yang lebih kreatif dan agresif dalam menggali potensi pendapatan.
Kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Gubernur yang karib disapa YSK ini meminta agar aparatur tidak lagi sekadar menjalankan roda administrasi, melainkan berani bertransformasi menjadi garda terdepan penggerak ekonomi daerah.
Menarik Dibaca. . .
Instruksi tersebut dilontarkan YSK saat memimpin rapat kerja perangkat daerah di Wisma Negara Bumi Beringin, Selasa (7/7/2026). Di hadapan para kepala dinas dan badan, ia menekankan bahwa kekayaan aset dan sumber daya yang dimiliki Sulut selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal.
“Yang kita butuhkan sekarang bukan sekadar administrasi. Kita butuh keberanian mengubah aset-aset yang terbengkalai menjadi instrumen pendapatan yang memperkuat keuangan daerah,” ujarnya dalam sambutan yang berlangsung penuh semangat.
Menurut YSK, hadirnya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti PT Membangun Sulut Maju (MESMA), PT Pengembangan Pariwisata Sulawesi Utara (PPSU), dan Bank SulutGo (BSG) bukan untuk membebani masyarakat dengan pajak-pajak baru, melainkan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang mampu menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) secara mandiri.
Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah pemanfaatan aset daerah yang selama ini justru menggerus anggaran. Ia mencontohkan kapal-kapal milik Dinas Perhubungan yang setiap tahun menghabiskan biaya perawatan namun belum memberikan kontribusi ekonomi.
“Jangan setiap tahun hanya mengajukan anggaran docking kapal. Itu harus diberdayakan dan menghasilkan uang. Minimal biaya perawatannya tertutup dari hasil pemanfaatannya,” sindirnya.
Gubernur juga mendorong seluruh kepala OPD untuk lebih aktif “menjemput bola” ke pemerintah pusat. Ia menilai selama ini Sulut masih terlalu pasif dalam memperjuangkan program dan anggaran nasional.
“Sekarang tidak ada lagi budaya menunggu. Kita harus bergerak ke kementerian dan lembaga pusat. Kalau diam, mereka menganggap kita tidak butuh. Tapi ingat, selesaikan urusan di Jakarta secepat mungkin, lalu kembali karena pelayanan masyarakat tidak boleh berhenti,” tegasnya.
Untuk mempercepat langkah tersebut, YSK telah membentuk Tim Khusus yang bertugas menjembatani akses ke kementerian, lembaga, hingga investor. Ia mengingatkan agar OPD tidak memandang tim tersebut sebagai pesaing, melainkan mitra yang membantu percepatan pembangunan.
Di sektor pariwisata, ia menargetkan PPSU menjadi ujung tombak pengelolaan aset wisata secara profesional. Bahkan, ia meminta Biro Hukum mengkaji kemungkinan pengambilalihan aset Hotel Tasik Ria jika secara hukum memungkinkan, agar dapat dikelola dan memberikan keuntungan bagi daerah.
Sementara dari sisi perbankan, YSK memberikan apresiasi terhadap capaian Bank SulutGo yang berhasil membukukan laba Rp 420 miliar. Namun ia optimistis angka tersebut masih bisa ditingkatkan hingga menyentuh Rp 500 miliar ke depan.
Menutup arahannya, Gubernur mengajak seluruh aparatur menjadikan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan akhir dari setiap langkah.
“Kita hidupkan kembali PPSU, MESMA, dan seluruh kekuatan BUMD. Bantu mereka agar PAD terus meningkat. Semua ini kita lakukan untuk kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara,” pungkasnya. (**)
