Manado, M-Nusantara.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) memastikan akan segera menindaklanjuti Surat Keputusan (SK) 63 tentang Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang diterbitkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus Komaling (YSK), menekankan bahwa seluruh kebijakan turunan dari keputusan menteri tersebut harus berorientasi pada kepentingan masyarakat banyak.(2/2/2026)
Gubernur YSK menyampaikan bahwa pihaknya bersama DPRD dan kementerian terkait sedang mengkaji secara matang implementasi WPR di lapangan. Menurutnya, kehadiran pemerintah adalah untuk memastikan kegiatan pertambangan yang dilakukan masyarakat memiliki kepastian hukum yang jelas. Hal ini penting agar aktivitas penambangan tidak lagi dilakukan secara liar yang justru merugikan rakyat itu sendiri maupun lingkungan sekitar.
Menarik Dibaca. . .
Dalam pernyataannya, Gubernur mengakui bahwa selama ini banyak aktivitas penambangan tradisional yang beroperasi tanpa izin resmi sehingga negara tidak mendapatkan penerimaan yang semestinya. Ia mencontohkan adanya kewajiban pajak 7 persen yang rencananya akan dialokasikan untuk kepentingan pertahanan dan penguatan koperasi. Dengan adanya legalitas melalui SK 63, diharapkan kontribusi sektor tambang terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat meningkat dan dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat.
Pemerintah daerah berkomitmen untuk melakukan penataan ulang kawasan pertambangan rakyat agar lebih tertib dan terstruktur. Gubernur YSK memastikan bahwa proses perizinan akan dibuat sesederhana mungkin dan tidak menyulitkan para penambang kecil. Tujuan utamanya adalah memberikan kejelasan status lahan tambang yang selama ini menjadi sumber penghidupan warga setempat.
Selain aspek legalitas, perhatian besar juga diberikan pada kesejahteraan para penambang. Pemerintah ingin memastikan bahwa dengan adanya izin resmi, para penambang dapat bekerja dengan tenang tanpa rasa takut akan tindakan hukum. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan taraf ekonomi mereka dan keluarganya secara berkelanjutan.
Gubernur juga menyoroti pentingnya aspek lingkungan dalam aktivitas pertambangan rakyat ke depan. Dengan adanya izin resmi, pemerintah dapat mewajibkan para pemegang izin untuk melakukan reklamasi atau pemulihan lahan pasca tambang. Langkah ini krusial untuk memastikan kerusakan lingkungan dapat diminimalisir dan lahan bekas tambang dapat dimanfaatkan kembali, misalnya untuk lahan produktif seperti pertanian.
Menanggapi berbagai narasi yang beredar di masyarakat, Gubernur YSK meminta warga untuk tidak mudah terprovokasi oleh disinformasi terkait kebijakan WPR. Ia menegaskan bahwa pemerintah hadir untuk melindungi rakyat, bukan untuk menyusahkan mereka. Seluruh proses sedang berjalan dan keputusan yang diambil akan selalu berpihak pada kepentingan warga Sulawesi Utara.
Gubernur mengimbau kepada seluruh penambang rakyat untuk bersabar dan tidak melakukan aktivitas penambangan ilegal selama proses penggodokan kebijakan ini berlangsung. Ia meminta Forkopimda, termasuk Kapolda dan jajarannya, untuk terus bersinergi memberikan pendampingan dan pemahaman kepada masyarakat di lapangan agar tercipta situasi yang kondusif.
Dengan adanya kepastian hukum melalui SK 63 WPR ini, diharapkan sektor pertambangan rakyat di Sulawesi Utara dapat berjalan lebih tertib, memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, serta berkontribusi nyata bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan. Semangat “Sulut Maju Sejahtera dan Berkelanjutan” menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan yang diambil. (**)
