Mataram, M-Nusantara.com – Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul mengimbau para kepala desa, fasilitator Program Keluarga Harapan (PKH), pengelola data desa, serta fasilitator Desa Berdaya Transformatif di Nusa Tenggara Barat untuk meningkatkan ketepatan data sebagai tahap awal dalam menyempurnakan akurasi program pengurangan kemiskinan.

Imbauan tersebut disampaikan dalam sebuah diskusi bersama banyak hadirin di Mataram, (16/4/2026), yang merupakan rangkaian dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) NTB 2026.
Gus Ipul menekankan bahwa rancangan pembangunan yang matang sangat menentukan keberhasilan dan harus disokong oleh data yang presisi. Pemerintah saat ini menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai rujukan, sehingga posisi desa menjadi sangat vital dalam proses pembaruan data.
Ia juga menegaskan bahwa setiap kepala desa wajib memahami keadaan warganya, termasuk siapa saja yang menerima bantuan sosial. Pengakuan dari menteri menyebutkan bahwa masih terdapat kurang lebih 45 persen penerima PKH yang belum akurat targetnya, sehingga perbaikan data menjadi prioritas utama.

Penanganan kemiskinan tidak hanya mengandalkan bantuan sosial, tetapi juga penguatan kapasitas masyarakat hingga jalur pendidikan, antara lain melalui program Sekolah Rakyat bagi keluarga miskin ekstrem tanpa adanya sistem penitipan.
Selain itu, Gus Ipul mendorong penguatan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) sebagai wadah bagi warga melaporkan kebutuhan mereka. Ia juga membidik agar setiap fasilitator PKH sanggup menggerakkan sekurangnya 24 keluarga penerima manfaat (KPM) untuk lulus dari kepesertaan (graduasi) tiap tahunnya.
Dalam kesempatan yang sama, dana bantuan juga diberikan kepada Desa Berdaya Transformatif guna mendukung upaya pengentasan kemiskinan di wilayah setempat. (**)
Sumber : Kemensos.RI.
















