Gorontalo , M_Nusantara.com – Suasana di salah satu SPBU di Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, berubah menjadi tegang ketika antrean kendaraan yang mengular sejak pagi justru berujung kekosongan stok BBM bersubsidi jenis Pertalite. Warga yang telah menunggu berjam-jam terpaksa pulang dengan tangan hampa, sementara sebagian lainnya memilih bertahan dengan harapan pasokan segera datang. Kelangkaan yang terjadi secara tiba-tiba ini sontak memicu kekecewaan luas di kalangan masyarakat pengguna BBM subsidi.
Menanggapi situasi yang dinilai ganjal tersebut, Ketua DPD AKPERSI Provinsi Gorontalo, Imran Uno, angkat bicara. Dalam pernyataan sikap resminya, ia mendorong aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk segera melakukan penelusuran menyeluruh. Menurutnya, tidak masuk akal jika BBM jenis Pertalite habis di saat permintaan sedang tinggi, apalagi dengan adanya indikasi praktik penimbunan yang mulai mencuat di tingkat masyarakat.
Menarik Dibaca. . .
“Kami menerima laporan dan melihat langsung bagaimana warga harus mengantre berjam-jam, namun Pertalite justru dinyatakan habis. Situasi ini patut dipertanyakan. Jika ada dugaan penimbunan, maka harus diusut secara terbuka dan transparan,” ujar Imran Uno di hadapan awak media, Kamis (12/2/2026).
Imran menekankan bahwa BBM subsidi merupakan hak masyarakat, terutama mereka yang berasal dari kalangan menengah ke bawah. Oleh karena itu, jalur distribusi dari tingkat agen hingga ke SPBU harus diawasi secara ketat. Ia menduga ada celah yang sengaja dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab demi meraih keuntungan pribadi, terlebih di tengah situasi ekonomi yang masih sulit.
Lebih jauh, DPD AKPERSI Gorontalo tidak ingin berspekulasi tanpa bukti, namun mendesak langkah konkret dari aparat. “Kami tidak ingin berspekulasi atau menuduh tanpa dasar. Namun aparat harus segera turun melakukan pengecekan distribusi dan stok di lapangan. Jangan sampai masyarakat menjadi korban permainan yang tidak bertanggung jawab,” tambah pria yang dikenal vokal dalam persoalan publik ini.
AKPERSI juga meminta Pertamina dan pengelola SPBU di Mananggu untuk segera membuka data dan memberikan klarifikasi resmi. Penjelasan teknis seperti keterlambatan pasokan atau gangguan distribusi dinilai penting untuk menghindari spekulasi liar yang justru memperkeruh situasi. Imran menilai bahwa keterbukaan informasi adalah kunci dalam meredam keresahan yang mulai meluas di kalangan pengguna BBM.
Apabila dari hasil penyelidikan nantinya ditemukan pelanggaran hukum dalam pengelolaan dan distribusi BBM bersubsidi, maka pihak-pihak yang terlibat harus diproses sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. Imran menyebut bahwa praktik penimbunan bukan hanya tindakan ekonomi ilegal, tetapi juga bentuk pengkhianatan terhadap hak publik yang dilindungi negara.
“Negara tidak boleh kalah oleh praktik-praktik yang merugikan rakyat. Kami akan terus mengawal persoalan ini sampai ada kejelasan,” pungkas Imran dalam keterangan persnya. Ia juga mengajak masyarakat untuk turut serta melaporkan jika menemukan kejanggalan serupa di wilayah masing-masing.
Hingga berita ini diturunkan, pihak SPBU di Mananggu maupun instansi terkait seperti Pertamina dan Dinas ESDM Gorontalo belum mengeluarkan pernyataan resmi. Tak ada konfirmasi apakah kelangkaan disebabkan oleh gangguan distribusi atau faktor teknis lainnya. Publik pun masih menanti langkah nyata aparat dalam menindaklanjuti laporan dugaan penimbunan yang telah disuarakan oleh AKPERSI dan masyarakat setempat. (Yance Harun)
