Manado, M-Nusantara.com — Pengembalian kerugian negara sebesar Rp 15.040.570.446 dari perkara dugaan korupsi pengelolaan tambang emas PT HWR periode 2020-2025 mendapat apresiasi tinggi dari Lembaga Swadaya Masyarakat.
Sekretaris Jenderal DPP Lembaga Pemantau Penyakit KKN Pejabat (LP2 KKNPP), Matius Ratulangi, menyebut langkah Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara sebagai terobosan brilian dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
Menarik Dibaca. . .
Apresiasi mengalir deras dari berbagai elemen masyarakat menyusul pengumuman resmi Kejati Sulut yang berhasil menyelamatkan uang negara senilai Rp 15,04 miliar dari kasus tambang emas yang mengguncang Bumi Nyiur Melambai. Kamis (23/7/2026)
Keberhasilan ini dinilai sebagai bukti nyata komitmen aparat penegak hukum dalam memberantas praktik korupsi sekaligus memulihkan aset negara secara simultan.
Sekjen DPP LP2 KKNPP, Matius Ratulangi, menyampaikan kekagumannya terhadap kinerja jajaran Kejati Sulut yang dinilai luar biasa dalam menangani perkara korupsi sumber daya alam.
“Saya menyaksikan sendiri bagaimana Kejati Sulut bekerja dengan sangat profesional. Pengembalian uang Rp15 miliar ini bukan sekadar angka, melainkan representasi dari kerja keras, ketekunan, dan keberanian luar biasa dari aparat penegak hukum di Sulawesi Utara,” ujar Ratulangi dalam wawancara khusus di Manado, Kamis (23/7/2026).
Tokoh masyarakat Sulawesi Utara yang dikenal kritis terhadap isu pemberantasan korupsi ini menyebut Kejati Sulut telah memberikan teladan bagi kejaksaan lain di seluruh Indonesia.
Ia menilai pendekatan yang mengedepankan pemulihan aset (asset recovery) di samping penindakan pelaku merupakan strategi cerdas yang patut dicontoh.
“Yang membuat saya sangat terkesan adalah konsistensi Kejati Sulut dalam menjalankan proses hukum secara transparan. Mereka tidak hanya mengejar pelaku, tapi juga memastikan uang rakyat benar-benar kembali ke kas negara. Ini yang selama ini kita rindukan dari aparat penegak hukum di negeri ini,” lanjut pria yang akrab disapa Matius itu.
Ratulangi menilai keberhasilan menyelamatkan Rp 15 miliar dari kasus tambang emas PT HWR semakin mengukuhkan posisi Kejati Sulut sebagai garda terdepan pemberantasan korupsi di kawasan Indonesia Timur.
Ia menyebut langkah penitipan dana ke rekening Bank Syariah Indonesia sebagai prosedur yang menunjukkan tingkat kehati-hatian dan akuntabilitas tinggi.
“Ini bukti bahwa Kejati Sulut tidak main-main dalam mengawal keuangan negara. Setiap rupiah yang dikembalikan melalui mekanisme yang ketat dan transparan. Saya sangat mengapresiasi Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Jacob Hendrik Pattipeilohy, beserta seluruh jajaran yang telah bekerja tanpa lelah,” tuturnya.
Lebih jauh, Ratulangi menyoroti pentingnya kasus PT HWR sebagai alarm bagi seluruh pengelola tambang dan sumber daya alam di Indonesia.
Menurutnya, keberhasilan Kejati Sulut membongkar praktik ilegal dalam pengelolaan tambang emas selama 2019-2025 patut menjadi perhatian serius bagi daerah lain yang memiliki potensi sumber daya alam melimpah.
Sekjen LP2 KKNPP yang juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan ini menyebut pengembalian uang negara tersebut akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara.
“Rp 15 miliar bukanlah jumlah yang kecil. Ini adalah uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk pembangunan jalan, sekolah, fasilitas kesehatan, dan berbagai program pro-rakyat lainnya. Kejati Sulut telah berhasil mengembalikan hak masyarakat yang nyaris dirampok oleh oknum tak bertanggung jawab,” ungkapnya dengan penuh semangat.
Ratulangi juga menyoroti keberanian Kejati Sulut dalam mengungkap kasus yang melibatkan pengelolaan tambang emas PT HWR periode 2020 hingga 2025. Menurutnya, durasi kasus yang berlangsung cukup panjang menunjukkan betapa kompleksnya praktik korupsi di sektor pertambangan.
“Tapi Kejati Sulut tidak gentar. Mereka membongkar satu per satu praktik ilegal tersebut dengan sangat metodis dan profesional. Ini yang membuat saya dan seluruh masyarakat Sulawesi Utara merasa bangga,” tambahnya.
Ratulangi berharap keberhasilan Kejati Sulut ini menjadi awal dari pemberantasan korupsi yang lebih masif di berbagai sektor, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk turut mengawal proses hukum agar kasus ini tuntas sampai ke akar-akarnya.
“Saya berharap Kejati Sulut terus bergerak maju dan tidak berhenti di sini. Masih banyak potensi kerugian negara yang perlu diselamatkan. Semoga kasus PT HWR ini menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak bahwa tidak ada tempat bagi koruptor di bumi Sulawesi Utara,” harapnya.
LP2 KKNPP juga menyatakan kesiapannya untuk mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan Kejaksaan Agung dan jajarannya di seluruh Indonesia. Ratulangi menyebut kolaborasi antara masyarakat sipil dan aparat penegak hukum sangat diperlukan untuk menciptakan efek jera yang nyata bagi para pelaku korupsi.
“Kejati Sulut telah membuktikan bahwa dengan kerja keras dan integritas, kita bisa menyelamatkan uang negara. Mereka adalah pahlawan bagi rakyat Sulawesi Utara dan teladan bagi seluruh aparat penegak hukum di Indonesia,” tutup Matius Ratulangi dengan nada penuh kebanggaan.
Meski pengembalian uang Rp 15 miliar telah dilakukan, Kejati Sulut memastikan proses hukum terhadap pelaku dugaan korupsi tambang emas PT HWR tetap berlanjut.
Penyidikan masih terus dilakukan untuk mengungkap seluruh pihak yang terlibat dan memastikan tidak ada lagi potensi kerugian negara yang terlewatkan.
Dengan apresiasi dari berbagai kalangan, termasuk dari lembaga swadaya masyarakat seperti LP2 KKNPP, Kejati Sulut optimistis langkah pemberantasan korupsi di daerah akan semakin didukung penuh oleh publik, sehingga keadilan benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. (Red)
