Manado, M-Nusantara.com – Polemik terkait anggaran perjalanan dinas di lingkungan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Manado akhirnya mendapat respons resmi.
Tuduhan publik yang menuding adanya celah korupsi pada paket Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota senilai Rp 203,5 juta dibantah tegas oleh Kepala Bapenda Kota Manado.Jefry F. R. Mongdong, S.Sos., M.Si., CGCAE
Respons tegas ini menyusul pemberitaan LSM yang menyoroti anggaran perjalanan dinas Bapenda.
Menarik Dibaca. . .
Dalam keterangannya, Kepala Bapenda kota Manado menjelaskan item per item anggaran perjalanan dinas yang menjadi sorotan. Ia menegaskan bahwa seluruh anggaran disusun berdasarkan kajian kebutuhan riil di lapangan dan telah sesuai dengan regulasi pengelolaan keuangan daerah.
Menurutnya, perjalanan dinas merupakan instrumen vital dalam upaya optimalisasi pajak dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi program prioritas.
Kepala Bapenda memaparkan bahwa anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan verifikasi dan pengawasan langsung ke wajib pajak, termasuk kegiatan pendataan dan pendaftaran pajal dan retribusi daerah yg meliputi wilayah kecamatan dan kelurahan se kota Manado. Termasuk di berbagai sektor jasa yang menjadi objek pajak.
“Kami di Bapenda bertugas memastikan potensi pajak tergali maksimal, termasuk melakukan audit penggunaan air tanah dan kalibrasi meter air yang membutuhkan kehadiran fisik di lapangan, pajak restoran, pajak hotel, bahkan pajak bumi dan bangunan” jelasnya.
Ia menambahkan, tanpa perjalanan dinas, pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak, terutama di sektor restoran dan perhotelan yang menjadi tulang punggung PAD, tidak akan berjalan optimal.
Hal ini sejalan dengan strategi Bapenda yang telah memetakan setiap potensi pajak dan retribusi daerah sehingga pemungutannya berjalan efektif dan efisien.
Menanggapi Swakelola Tipe 1 yang disebut-sebut rawan KKN, Kepala Bapenda memberikan klarifikasi mendalam.
Ia menjelaskan bahwa kegiatan perjalanan dinas melekat pada program kegiatan. Ia juga menjelaskan tentang swakelola yang berlaku mulai dari swakelola tipe 1, tipe 2, tipe 3 dan tipe 4. Nah, swakeloka ini kan salah satu metode dalam pengadaan barang dan jasa.
Kegiatan perjalanan dinas itu tidak dilelang. Kegiatannya didistribusi pada program kegiatan sehingga dapat menjangkau atau menghasilkan output yang terukur. Dalam hal ini tentunya Bapenda dapat mencapai target PAD yg ditetapkan TA 2026 yang berjalan ini.
Perjalanan dinas di lingkup Pemkot Manado wajib menggunakan aplikasi Siledis sehingga kami bisa memastikan setiap rupiah tepat sasaran. Tidak ada celah seperti yang dituduhkan,” tegasnya.
Terkait kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Kota, ia merinci bahwa dana tersebut diperuntukkan bagi operasional tim teknis yang melakukan pendampingan dan edukasi perpajakan kepada pelaku usaha dan wajib pajak di 11 kecamatan di Manado.
Lebih lanjut, Kepala Bapenda menegaskan bahwa dalam pemungutan pajak daerah, pemerintah Kota Manado telah mengantisipasi risiko penyimpangan yang dapat muncul melalui sistem digitalisasi pembayaran pajak daerah. Tidak ada pembayaran tunai, kita 100% non tunai melalui kanal bayar digital yang sudah disiapkan oleh perbankan, kantor pos, dan bahkan dengan fintech.
Ia menyebut pemanfaatan aplikasi laporan keuangan dan sistem pembayaran digital seperti QRIS yang saat ini gencar didorong juga berfungsi sebagai alat kontrol transparansi.
“Semua laporan hasil perjalanan dinas wajib dilengkapi dengan bukti fisik yang terverifikasi, dan kami rutin melakukan reviu internal untuk memastikan pemanfaatan dengan tata kelola yang akuntabel.
Kepala Bapenda juga menyinggung bahwa pengawasan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) atau Inspektorat sudah berjalan rutin dan menjadi bagian dari siklus pengelolaan keuangan. Kami siap diaudit kapan saja untuk membuktikan bahwa tidak ada kesalahan dalam pengelolaan anggaran,” tegas Kepala Bapenda. (**)
